Sistem Perdagangan Global Harus Direformasi

JAKARTA - Pengamat ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, mengatakan Amerika Serikat (AS) mengindikasikan perlunya reformasi sistem perdagangan global sejalan dengan dokumen "2024 Trade Policy Agenda and 2023 Annual Report" yang dirilis USTR, di mana AS menekankan pentingnya perdagangan internasional yang adil, inklusif, dan tidak memihak korporasi besar semata.

"AS tentu tidak berdiri sendiri, tetapi mencerminkan realitas geopolitik ekonomi saat ini. Secara terbuka, AS menyampaikan bahwa mereka ingin memperbaiki sistem WTO, bukan keluar darinya. Ini momentum bagi negara berkembang seperti Indonesia untuk menunjukkan posisi tawar yang konstruktif," paparnya menanggapi perkembangan negosiasi Delegasi Indonesia dengan Perwakilan AS, Rabu (24/4).

Menurut Aditya, keterlibatan Indonesia dalam dialog dengan USTR, USINDO, dan US Chamber sangat penting, karena bukan hanya soal negosiasi antar pemerintah, tetapi juga bagaimana dunia usaha melihat Indonesia sebagai mitra yang bisa diandalkan.

Ia mengatakan dalam kondisi ketidakpastian global yang dipicu oleh retaliasi dagang AS-Tiongkok, Indonesia perlu memainkan peran sebagai mitra dagang alternatif yang kredibel. "Ini peluang bagi RI dengan menunjukkan kemauan untuk mereformasi regulasi dan membuat birokrasi lebih transparan," katanya.

Indonesia harus proaktif membentuk narasi baru tentang arah perdagangan luar negeri yang berbasis prinsip keadilan dan keberlanjutan. "Kita bisa tampil sebagai negara yang menjembatani kepentingan negara maju dan berkembang, bukan reaktif terhadap tekanan global. Justru di Asia Tenggara, Indonesia berpeluang menjadi contoh bagaimana reformasi global dimulai dari regional," katanya.

Akses Pasar

Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi mengatakan Fire Trade AS harus dioptimalkan Indonesia, karena AS adalah negara terbesar di dunia dan semua negara pasti membidiknya.

Negosiasi menjadi peluang bagi Indonesia untuk peningkatan akses pasar melalui penurunan tarif dan harmonisasi standar misalnya Sanitary and Phytosanitary Measures, sehingga produk unggulan Indonesia seperti tekstil, karet dan produk agro-industri dapat menembus pasar AS dengan biaya kompetitif. "Ini dapat mendorong pertumbuhan ekspor mencapai 10-15 persen," katanya.

Keuntungan lain, lanjut Badiul, transfer teknologi dan knowladge sharing, pelatihan bagi UMKM agar dapat memperoleh sertifikasi mutu internasional seperti ISO (International Organization for Standardization) dan HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti mengatakan AS saat ini sedang menaikkan bargaining position terhadap negara mitra dagangnya dan mengajak mereka agar memberlakukan praktik dagang yang transparan, fair dan saling menguntungkan.

Sejauh ini, Delegasi Indonesia masih terus menggelar perundingan secara marathon dengan delegasi AS yang diwakili Kantor Perwakilan Dagang AS atau United States Trade Repsentatives (USTR). Selain dengan USTR, Pemerintah RI juga terus berkomunikasi intens dengan pelaku usaha AS The United States-Indonesia Society (USINDO) dan Kamar Dagang Amerika Serikat (US Chamber of Commerce).

Menkeu RI, Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang digelar secara daring, di Jakarta, Kamis (24/4) mengatakan tim dari Kemenko Bidang Perekonomian masih melanjutkan diskusi teknis dengan USTR.

Menkeu yang sedang mengikuti IMF dan World Bank Spring Meeting di Washington, mengatakan situasi di AS saat ini masih sangat dinamis. Ketidakpastian atas arah kebijakan serta interaksi retaliasi antara AS dan Tiongkok masih terus berkembang.

Pemerintah AS sendiri seperti dikutip Sri Mulyani menegaskan bahwa mereka tidak sedang menciptakan krisis, tetapi ingin mewujudkan sistem perdagangan yang adil. Proses negosiasi pun berkembang ke arah diskusi yang berfokus pada reformasi sistem perdagangan global, termasuk peran lembaga perdagangan dunia atau World Trade Organization (WTO).