Menaikkan Harga, Rangsang Petani Meningkatkan Kualitas Panen

JAKARTA - Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Dwijono Hadi Darwanto menegaskan penyerapan gabah dengan kualitas "apa adanya" oleh Bulog sebaiknya bersifat sementara.

"Dalam jangka panjang, pemerintah harus kembali menerapkan standar kualitas dasar seperti kadar air, kebersihan gabah, dan aspek mutu lainnya. Hal itu penting agar petani memiliki insentif untuk meningkatkan kualitas panennya," kata Dwijono, Senin (19/5) menanggapi kebijakan Presiden Prabowo Subianto tentang pembelian beras petani.

Dengan kembali menetapkan kualitas tertentu dan harga yang lebih baik, kata Dwijono, akan memotivasi petani memperbaiki mutu gabah. "Tanpa itu, tidak akan ada perbaikan sistemik dalam rantai pasok pangan kita," katanya.

Memang, kebijakan Presiden Prabowo Subianto menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) menjadi 6.500 rupiah per kilogram diapresiasi sebagai langkah jangka pendek untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

"Dengan kebijakan pemerintah yang mewajibkan Bulog menyerap gabah tanpa persyaratan kualitas gabah dari petani, itu bisa sedikit memberi kesejahteraan petani. Tapi untuk jangka panjang, kebijakan ini tidak mendidik petani untuk menghasilkan gabah yang berkualitas lebih baik," ujar Dwijono.

Dwijono menekankan bahwa keberlanjutan sistem pangan juga tergantung pada pembelajaran jangka panjang bagi petani. "Kalau kualitas tidak dihargai, maka tidak akan tumbuh budaya produksi yang unggul. Padahal untuk ketahanan pangan, kualitas itu sama pentingnya dengan kuantitas," tegasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Maret 2025 tercatat sebesar 123,72, naik tipis dibanding Februari 2025 sebesar 123,45. Kenaikan itu mencerminkan peningkatan daya beli petani, tetapi belum menjawab tantangan struktural dalam perbaikan kualitas produksi.

Diminta pada kesempatan lain, Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI), Muhammad Qomarunnajmi mengatakan pihaknya mengapresiasi kenaikan HPP dengan harapan diiringi dengan pengendalian harga sarana produksi.

Menurut dia, sangat penting untuk memastikan akses petani ke Bulog agar tidak didominasi pedagang dan perusahaan. ""Perlu adanya transparansi dan keadilan dalam sistem distribusi,"ungkap Qomar.

Yang juga penting lanjutnya, kesejahteraan petani tidak hanya sebatas HPP tetapi lebih ke kendali petani atas tanah sarana produksi, pasar, juga kebijakan kebijakan yang terkait dengan petani.

Sementara itu, peneliti Mubyarto Institute Yogyakarta, Awan Santosa mengatakan, kenaikan harga tersebut cukup membantu petani. Seiring meningkatnya serapan, dia berharap kapasitas penyimpanan Bulog juga meningkat.

"Itu supaya dapat menyerap lebih banyak lagi gabah petani dengan harga yang memadai," ungkap Awan.

Kemudian, perlu juga perbaikan infrastruktur perdesaan untuk menunjang kelancaran distribusi panen, serta perbaikan kelembagaan petani dan tata niaga pertanian. Di samping mendukung penuh peningkatan serapan, Awan juga berharap agar kualitas produksi pertanian ikut meningkat. Itu melalui dukungan inovasi dan teknologi tepat guna.

Petani sebagai produsen pangan juga menurut Awan harus meningkatkan kualitas produksinya agar yang dijual bukan barang yang mudah rusak.

Stok Melimpah

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria menyebutkan harga serap gabah sebesar 6.500 rupiah per kilogram menggenjot kesejahteraan petani di desa, seiring dengan jumlah stok beras nasional yang melimpah.

"Bahkan dalam waktu dekat stok beras nasional diperkirakan tembus empat juta ton," kata Wamendes PDT Riza Patria di Denpasar, Bali, Senin.

Adapun Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar 6.500 rupiah per kilogram atau naik dari harga sebelumnya sebesar 6.000 rupiah per kilogram. Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Kepala Bapanas Nomor 14 Tahun 2025.

Saat ini, lanjut dia, pemerintah mencatatkan capaian penting antara lain produksi beras tertinggi dalam sejarah Indonesia dengan stok beras di BUMN Bulog mencapai 3,7 juta ton.

Dalam waktu dekat, stok beras nasional diperkirakan juga menembus empat juta ton.

"Sebuah rekor baru dalam sejarah ketahanan pangan nasional. Tahun ini Indonesia tidak melakukan impor beras," katanya.