Ini Dia 4 Paket Negosiasi Delegasi Indonesia dengan Anak Buah Trump

JAKARTA- Terhitung sejak 16 sampai dengan 23 April 2025, Tim Delegasi Indonesia, dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomoian Airlangga Hartarto bertolak ke Amerika Serikat (AS) menegosiasikan tarif impor yang dikenakan AS sebesar 32 persen untuk barang Indonesia.

"Kami akan bertemu dengan United States Trade Representatives (USTR), Secretary of Commerce, Secretary of State, dan Secretary of Treasury," kata Airlangga, Senin (14/4).

Menurut Airlangga, delegasi Indonesia telah mempersiapkan sejumlah paket negosiasi sebagai bahan perundingan.

Pertama, Indonesia akan mengajukan revitalisasi perjanjian kerja sama perdagangan dan investasi atau Trade & Investment Framework Agreement (TIFA).

Kedua, pemerintah akan memberikan proposal deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi. Termasuk, evaluasi terkait pelarangan dan pembatasan barang-barang ekspor maupun impor AS.

Ketiga, meningkatkan impor dan investasi dari AS lewat pembelian migas.

Keempat, menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal melalui beberapa strategi seperti penurunan bea masuk, PPh impor, atau PPN impor untuk mendorong impor dari AS serta menjaga daya saing ekspor ke AS.

Seperti diketahui, pengenaan tarif 32 persen menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara di Asia yang paling terpukul oleh tindakan besar-besaran Presiden Donald Trump yang telah mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh dunia.

Data dari kantor perwakilan perdagangan AS menunjukkan defisit perdagangan barang Washington dengan Jakarta mencapai 17,9 miliar dolar AS pada tahun 2024, naik 5,4 persen secara tahunan.

"Indonesia akan membeli barang dari Amerika sesuai dengan kebutuhan Indonesia," kata Airlangga.

Pekan lalu, dia mengatakan kalau Indonesia akan membeli lebih banyak produk seperti gas alam cair dan gas minyak cair untuk menutup kesenjangan perdagangan dengan pusat kekuatan ekonomi, yang merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia.

Oleh karena itu, dia berharap akan mengadakan pembicaraan dengan anggota kunci tim Trump, termasuk Menteri Keuangan Scott Bessent, Menteri Perdagangan Howard Lutnick, dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio.

"Indonesia merupakan salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama diundang ke Washington," kata Airlangga.

Pajak Impor

Pekan lalu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Indonesia akan menyesuaikan pajak impor pada beberapa komoditas dari 2,5 persen menjadi 0,5 persen, termasuk telepon seluler dan laptop.

"Produk lain, termasuk baja dan peralatan medis AS, akan diberikan bea masuk yang lebih rendah sebesar nol hingga 5 persen, turun dari 5-10 persen," kata Menkeu.

Kepala Pusat Studi Pengembangan Industri dan Kebijakan Publik Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Arman Hakim Nasution, mengatakan, untuk menjawab tantangan yang ditimbulkan perang tarif saat ini, mengatakan, perlunya ada strategi nasional yang komprehensif dan terstruktur.

Salah satunya membentuk jaringan ekspor yang kuat, seperti Korea Selatan dan Jepang dalam membangun National Export Hub sebagai pusat koordinasi ekspor. Indonesia dapat membentuk jaringan ekspor yang kuat melalui sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan akademisi.

Selain itu, mendorong dicapainya Sustainable Development Goals tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Dengan memperkuat produksi dalam negeri, mendorong diplomasi ekonomi, dan membangun jaringan ekspor yang solid, strategi ini bertujuan menjaga stabilitas industri nasional. "Ini juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing Indonesia di tengah ketidakpastian global," kata Arman.

Sementara itu, Akademisi dari STIE YKPN Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko mengatakan pada akhirnya delegasi Indonesia yang harus bertandang ke AS karena bargaining position mereka sebagai negara ekonomi terbesar dunia sangat kuat, terutama fundamental ekonominya.

"Pemerintah harus meniru AS yang memperkuat fundamental ekonominya, sehingga dalam percaturan ekonomi dan politik internasional, bisa mendikte negara-negara mitranya untuk mengikuti kemauan mereka," kata Aditya.