Hore! BI Tambah Likuiditas Rp80 Triliun

JAKARTA- Hore. Bank Indonesia membuka potensi tambahan likuiditas di atas Rp80 triliun sehingga bisa mencapai Rp375 triliun. "Potensi kenaikan ini ditopang penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang sebelumnya 4 persen menjadi 5 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK) terhitung sejak 1 April 2025," jelas Deputi Gubernur BI Juda Agung, (5/3).

Agung memastikan bahwa BI konsisten menelihara stabilitas makro ekonomi dan keseimbangan sistem keuangan dengan mengarahkan kebijakan makroprudensial tetap pro-growth dan longgar. "Hal itu untuk mendorong intermediasi sesuai dengan siklus keuangan melalui penguatan KLM."

Menurut dia, kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mendorong kredit perbankan ke sektor riil atau sektor-sektor yang memiliki daya ungkit tinggi dalam penciptaan lapangan kerja, yang sejalan dengan program Asta Cita pemerintah.

Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE) Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Aloysius Gunadi Brata, membenarkan tambahan likuiditas tersebut dapat mengatasi keterbatasan dari sisi fiskal akibat kebijakan efisiensi dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Meski demikian, katanya, likuiditas Rp375 triliun tersebut belum cukup sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Karenanya, sangat penting memastikan bahwa penyaluran dana tersebut benar-benar menyasar sektor-sektor yang produktif dan mampu menciptakan lapangan kerja.

"Jika tidak tersalurkan dengan baik atau penyerapannya lemah, menjadi indikasi bahwa persoalan daya beli masyarakat ataupun masalah sistemik dan struktural dalam perekonomian nasional masih cukup akut," jelas Aloysius di Yogyakarta, Rabu (5/3).

Dalam skenario tersebut, katanya, perlu upaya pembenahan dari sisi kelembagaan dan tata kelola (governance) agar kebijakan itu dapat berjalan secara optimal.

Ia menambahkan bahwa kebijakan makroprudensial yang lebih longgar ini tetap harus diimbangi dengan penguatan pengawasan dan mitigasi risiko.

"Jika dana likuiditas tidak terserap secara optimal oleh sektor-sektor produktif, dampak yang diharapkan terhadap pertumbuhan ekonomi bisa menjadi lebih terbatas," katanya.

Hal itu akan menuntut koordinasi yang lebih erat antara BI, sektor perbankan, serta pemangku kebijakan lainnya agar distribusi likuiditas benar-benar efektif dalam mendorong perekonomian nasional.

Dengan tambahan likuiditas itu, diharapkan sektor usaha dapat semakin terdorong untuk melakukan ekspansi, meningkatkan investasi, serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

"Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan ini tetap perlu diantisipasi agar dampaknya tidak hanya terasa di sektor keuangan, tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi secara riil," tandas Aloysius.

Pelonggaran likuiditas tambahnya perlu disertai kalkulasi yang cermat. Terutama agar hal itu tidak terjadi hanya karena intervensi pemerintah terhadap bank sentral. Artinya tetap perlu menjaga batas-batas independensi bank sentral.

Ekstra Hati-Hati

Pakar ekonomi dari Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI), Surabaya, Leo Herlambang, mengatakan, langkah tersebut memang patut dilakukan BI dalam menjalankan fungsi sebagai stabilisator.

"Memang terjadi volatilitas yang luar biasa dalam dua minggu ini di market, kalau sebelumnya telah terjadi penurunan, tapi belakangan ini ada kekhawatiran tertentu sehingga semua otoritas OJK, dan bursa efek mau mengerem kebijakan baru mengenai short selling dan buyback tanpa RUPS, seperti itu salah satunya (upaya stabilisasi) kalau dalam pasar modal," kata Leo.

Sementara dari makroprudensial, memang harus ekstra hati hati karena kurs rupiah sempat di atas 16.500, sehingga kalau tanpa stabilisasi bisa mengkhawatirkan. "Bisa-bisa lepas, sehingga memang kebijakan-kebijakan tertentu itu harus diambil oleh bank sentral yaitu Bank Indonesia, untuk melakukan stabilisasi pasar sebagai salah satu fungsi dari otoritas moneter itu," pungkas Leo.