Ayo Selamatkan Industri Padat Karya Demi Cegah Pengangguran

JAKARTA- Pemerintah harus ambil langkah konkret guna mencegah lonjakan pengangguran akibat maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), terlebih guna menyelamatkan industri padat karya yang tengah mengalami tekanan besar, kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim.

"Kami sudah berkali-kali meminta agar industri padat karya mendapat perhatian khusus," kata dia menanggapi PHK 12 ribu karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex), sebagaimana dikutip dari Antara, Senin (3/3).

Menurut Chusnia, gelombang PHK di sektor industri padat karya tidak hanya berdampak pada para pekerja, tetapi juga mengancam target pertumbuhan ekonomi nasional. "PHK massal yang terjadi di berbagai industri, termasuk di sektor tekstil dan manufaktur, telah menimbulkan kekhawatiran luas," katanya.

Ia mengatakan PHK terhadap puluhan ribu pekerja bakal berdampak pada daya beli masyarakat, yang pada gilirannya berpotensi memperlambat konsumsi domestik, atau sektor yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Sebab itu, dia meminta Pemerintah mengkaji kebijakan strategis yang tepat dan dibutuhkan untuk mengantisipasi dampak lebih lanjut dari krisis ketenagakerjaan tersebut. Apabila sektor itu dibiarkan dalam kondisi tidak stabil, maka pada akhirnya akan menaikkan kembali angka pengangguran dan kemiskinan.

"Pemerintah harus hadir untuk memastikan industri padat karya tetap bertahan. Dukungan dalam bentuk insentif, stimulus ekonomi, hingga kebijakan yang lebih ramah bagi industri harus segera diterapkan," katanya.

Kebijakan Ekspansif

Menanggapi kekahwatiran itu, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai pendekatan kebijakan ekspansif (expansive policy) diperlukan untuk menekan terjadinya gelombang PHK.

"Kebijakan harus bersifat ekspansif, yaitu kebijakan yang lebih mendorong sektor riil untuk lebih bergeliat," kata Esther.

Kebijakan ekspansif itu berperan untuk menurunkan tingkat pengangguran dan merangsang aktivitas bisnis atau belanja, sehingga diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil.

Beberapa kebijakan ekspansif yang lebih konkret bisa melalui fiskal maupun moneter.

"Dari sisi fiskal, Pemerintah memberikan insentif pajak, atau melakukan implementasi stimulus infrastruktur (fiskal) seperti yang sudah dilakukan di tahun 2009," kata Esther.

Upaya tersebut bisa membantu menciptakan dan meningkatkan daya serap tenaga kerja dan meredam PHK.

Dari sisi moneter, Bank Indonesia bisa menggunakan berbagai instrumen seperti suku bunga untuk mengendalikan kinerja ekonomi. Misalnya, ada insentif subsidi bunga untuk mereka yang ada kredit di bank. Dari sisi kredit juga ada kelonggaran untuk mereka yang mau apply kredit di bank terutama yang membuka usaha," kata Esther.