Presiden Prabowo Cabut 4 Izin Tambang Demi Lindungi Raja Ampat

JAKARTA, GENVOICE.ID - Pemerintah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, demi menjaga kelestarian kawasan taman laut nasional yang telah diakui sebagai destinasi wisata bawah laut kelas dunia.

Dilansir dari Antara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pencabutan ini merupakan inisiatif langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang memberikan perhatian khusus terhadap kelestarian Raja Ampat.

"Bapak Presiden punya perhatian khusus dan secara sungguh-sungguh untuk menjadikan Raja Ampat sebagai wisata dunia dan untuk keberlanjutan negara kita," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Selasa (10/6).

Empat perusahaan yang izinnya dicabut adalah:

• PT Anugerah Surya Pratama

• PT Nurham

• PT Melia Raymond Perkasa

• PT Kawai Sejahtera

  Baca Juga:

  Kedatangan Presiden Prabowo di Bangkok Disambut Hangat Diaspora Indonesia

Keempat perusahaan tersebut diketahui memiliki konsesi di wilayah daratan luar Pulau Gag-wilayah yang termasuk dalam kawasan Raja Ampat namun tidak berada di pulau utama.

Menurut Bahlil, ada tiga alasan utama pencabutan izin:

1. Pertimbangan lingkungan hidup, berdasarkan laporan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2. Temuan lapangan yang menunjukkan kawasan konsesi berada di wilayah dengan potensi tinggi biota laut dan konservasi alam.

3. Beberapa titik konsesi berada dalam kawasan Geopark, meski izinnya terbit sebelum Raja Ampat ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) pada 24 Mei 2023.

Geopark Raja Ampat mencakup empat pulau utama: Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misool, serta perairan di sekitarnya.

Menteri Bahlil menegaskan bahwa meskipun keempat perusahaan telah mengantongi izin, tidak ada kegiatan penambangan yang dilakukan.

"Empat perusahaan itu tidak berproduksi karena RKAB-nya (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) tidak ada. Tanpa RKAB, tidak bisa operasi. Selain itu, dokumen Amdal juga belum terpenuhi," jelasnya.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan konservasi lingkungan, khususnya di kawasan strategis seperti Raja Ampat yang memiliki keragaman hayati laut tertinggi di dunia.

Kebijakan ini juga menjadi sinyal kuat bagi dunia internasional bahwa Indonesia siap menjaga kawasan konservasi dan warisan geologisnya dari eksploitasi yang tidak bertanggung jawab.