Serangan Udara Israel di Beirut Picu Kekhawatiran atas Gencatan Senjata

JAKARTA, GENVOICE.ID - Israel melancarkan serangan udara ke kawasan permukiman Dahiyeh, selatan Beirut, Minggu sore (27/4), meski gencatan senjata dengan Hizbullah yang disepakati sejak November lalu masih berlaku. Militer Israel mengklaim telah menghancurkan fasilitas penyimpanan rudal presisi milik Hizbullah dalam serangan tersebut.

Rekaman di lokasi menunjukkan tiga bom menghantam sebuah bangunan, disusul upaya pemadaman kebakaran oleh tim penyelamat. Tidak ada korban jiwa, namun warga sempat dievakuasi setelah menerima peringatan dini dari militer Israel.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant menyatakan bahwa Israel "tidak akan membiarkan Hizbullah memperkuat diri" di Lebanon. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun meminta Amerika Serikat dan Prancis, sebagai mediator gencatan senjata, menekan Israel untuk menghentikan serangan.

Serangan ini memperlihatkan rapuhnya kesepakatan gencatan senjata yang mengakhiri lebih dari 13 bulan pertempuran sengit sejak Oktober 2023, yang mengakibatkan hampir satu juta orang mengungsi dari Lebanon.

Meskipun secara formal masih berlaku, Israel terus melancarkan serangan udara yang diklaim menyasar infrastruktur Hizbullah. Di sisi lain, Hizbullah memilih tidak merespons langsung, menyerahkan upaya diplomatik kepada pemerintah Lebanon, di tengah kabar melemahnya kekuatan mereka akibat kehilangan sejumlah pemimpin senior.

Berdasarkan kesepakatan gencatan senjata, Hizbullah diwajibkan menarik pasukan dari selatan Sungai Litani, dan digantikan oleh tentara nasional Lebanon. Israel pun seharusnya menarik sebagian besar pasukannya dari wilayah perbatasan. Namun, insiden terbaru ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian pelanggaran gencatan masih belum efektif.

Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon, Jeanine Hennis-Plasschaert, memperingatkan bahwa serangan tersebut telah menimbulkan kepanikan baru di kalangan warga, yang berharap situasi segera kembali stabil.

Di tengah tekanan internasional, pemerintah Lebanon terus berusaha memperkuat kontrol atas persenjataan di dalam negeri, meski Hizbullah tetap menolak untuk melucuti senjatanya.