Pasar Membutuhkan Respon Cepat dari Pemerintah

JAKARTA- Sekretaris Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Y. Sri Susilo menilai pelbagai kebijakan pemerintah saat ini mengarah pada dimensi jangka menengah dan panjang,

"Memang benar, perangkat seperti APBN, BPI Danantara, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tentu penting dalam konteks jangka panjang. Namun saat ini pasar membutuhkan sinyal respon cepat yang pro-pasar," kata Sri Susilo, Selasa (8/4).

Menurut dia, gejolak yang terjadi saat ini bersumber dari akumulasi faktor jangka pendek, termasuk persepsi negatif pasar terhadap beberapa kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak pada pelaku usaha.

Pelemahan rupiah yang sempat menembus level 17.300 per dollar AS di pasar indeks luar negeri dan kejatuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga 9 persen mencerminkan gejolak pasar yang serius. Dalam kondisi seperti itu, dia menilai perlunya respons cepat dan jangka pendek dari Pemerintah, terutama untuk menenangkan pasar yang tengah sensitif terhadap kebijakan pemerintah.

"Pasar menangkap bahwa kebijakan saat ini belum menyasar penyelesaian persoalan-persoalan mendesak. Program yang ditawarkan Pemerintah oleh pasar dinilai tidak realistis diimplementasikan di tengah keterbatasan fiskal. Di sisi lain, sejumlah persoalan strategis seperti penyelesaian kasus Pagar Laut dan persoalan di sektor energi juga belum mendapatkan jawaban yang jelas," katanya.

Harapan pada Badan Pengelola Investasi Danantara dinilai baru akan berdampak dalam jangka menengah hingga panjang, tergantung pada sejauh mana realisasi investasi bisa segera terwujud.

"Narasi hilirisasi dan ketahanan pangan memang strategis, tapi bagaimana programnya dijalankan, siapa pelaksananya, dan sejauh mana dampaknya bagi sektor riil, itu yang masih jadi tanda tanya," jelasnya.

Oleh sebab itu, dia berharap Pemerintah segera menunjukkan aksi konkret dalam waktu dekat agar bisa mengembalikan kepercayaan pelaku pasar. "Untuk jangka panjang mungkin ada harapan, tapi pasar tidak bisa menunggu. Yang dibutuhkan sekarang adalah kepastian, sinyal keberpihakan pada pasar, dan langkah cepat yang terukur," jelasnya.

Ketahanan Ekonomi

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Pemerintah mengandalkan berbagai instrumen ekonomi, mulai dari APBN, hingga BPI Danantara, untuk menjaga ketahanan di tengah gejolak ekonomi global.

Dalam akun Instagram @smindrawati di Jakarta, Selasa, menyebutkan instrumen ekonomi tersebut juga termasuk sumber daya alam (SDA), badan usaha milik negara (BUMN), dan sumber daya manusia (SDM) yang akan dikelola dengan sinergi yang baik.

Hal itu bertujuan untuk menciptakan nilai tambah, memperkuat daya saing, serta menjaga kedaulatan dan ketahanan ekonomi dalam situasi global yang makin kompleks dan dinamis dalam persaingan yang meruncing.

"Semua instrumen, policy (kebijakan), dan regulasi serta tindakan harus dipikirkan secara teliti dan tajam serta detail dan kritis agar benar-benar membangun kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang lebih merata dan adil," kata Menkeu.