Kebijakan Pro Ekonomi Kerakyatan Bisa Bikin Roda Ekonomi Makin Ngegas

JAKARTA, GENVOICE.ID - Presiden Prabowo Subianto ngumumin kalau pemerintah akan gaspol buat nerapin kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ini disampaikan saat mengumumkan delapan kebijakan untuk ngeboost pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2025.

Salah satu gebrakannya, ngeluncurin stimulus buat ngegenjot daya beli masyarakat lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025. Nah, ini dia delapan langkah strategisnya. Pertama, efek naiknya upah minimum provinsi (UMP) tahun 2024 yang bikin kantong rakyat lebih tebel.

Kedua, gaspol penyaluran bantuan sosial (bansos) kayak Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), sampai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Februari-Maret 2025.

Ketiga, pencairan THR buat ASN dan pekerja swasta di Maret 2025. Keempat, stimulus Ramadhan-Lebaran 2025 yang gokil abis, mulai dari diskon tiket pesawat, tol, Harbolnas 2025, EPIC Sales 2025, sampai BINA Diskon 2025. Nggak lupa, program mudik gratisan dan stabilisasi harga pangan juga masuk nih.

Lanjut, kelima, paket stimulus ekonomi yang bikin dompet adem: diskon listrik, PPN DTP buat beli properti dan kendaraan listrik, PPnBM DTP otomotif, subsidi motor listrik, dan PPh DTP sektor padat karya.

Keenam, optimalisasi program Makan Bergizi Gratis, ketujuh, penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) biar UMKM makin cuan, dan terakhir, panen padi yang katanya bakal optimal.

"Sudah ada laporan bahwa produksi beras kita meningkat secara signifikan," kata Presiden.

Menurut Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE) Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Aloysius Gunadi Brata, delapan jurus ekonomi ini ngasih sinyal kuat soal kondisi ekonomi nasional yang lagi ngegas tapi juga waspada.

Aloysius ngehighlight, kemungkinan pemerintah lagi cari cara alternatif buat nutup kekurangan hasil pemangkasan APBN, terutama soal setoran ke Dana Abadi Nusantara (Danantara). Makanya, kewajiban nyimpen 100% Dana Hasil Ekspor (DHE) SDA di dalam negeri jadi semacam solusi dadakan buat ngejaga stabilitas keuangan nasional.

"Kebijakan ini bisa jadi bagian dari substitusi bagi kesulitan fiskal yang menjadi implikasi dari pemangkasan APBN," ujarnya.

Lebih lanjut, Aloysius juga nyentil soal potensi turunnya kepercayaan investor kalau opsi revolving loan (perpanjangan utang) nggak diprioritaskan. Kalau itu kejadian, ruang fiskal bakal makin sempit dan bikin ekonomi makin nggak stabil.

Tapi, sebelum kebijakan ini resmi jalan, udah ada bisik-bisik dari sektor pertambangan yang pengen kelonggaran soal aturan DHE SDA. Dari yang tadinya cuma 30% wajib disimpen di dalam negeri, sekarang melonjak ke 100%. Buat banyak pengusaha tambang, ini terasa kayak beban berat.

"Kalau proses kelonggaran ini nggak dijaga ketat, bisa-bisa yang untung cuma segelintir orang, bukan buat kepentingan nasional," tegas Aloysius.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Ubaya, Wibisono Hardjopranoto, bilang kalau kebijakan pro ekonomi kerakyatan jauh lebih efektif dibanding sekadar stimulus bansos.

"Saya rasa akan lebih efektif jika pemerintah menggerakkan perekonomian rakyat di daerah-daerah dengan menggenjot berbagai program seperti di sektor pertanian atau perikanan," jelasnya.

Intinya, kebijakan yang lebih pro petani dan nelayan harus jadi prioritas utama. Soalnya, nadi ekonomi Indonesia justru banyak berdenyut di desa-desa.

"Kebijakan-kebijakan yang lebih pro petani harus lebih diutamakan karena nadi ekonomi kita sebetulnya lebih banyak tersebar di desa-desa," tuturnya.