Kemlu RI Buka Suara Soal Kebijakan Trump Setop Hibah dan Pinjaman dari AS

JAKARTA, GENVOICE.ID - Pemerintah lewat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan hanya akan kasih tanggapan lewat komunikasi resmi soal isu penghentian hibah dan pinjaman Amerika Serikat (AS) yang diumumkan oleh Gedung Putih

"Indonesia hanya akan memberikan tanggapan berdasarkan komunikasi yang disampaikan secara resmi, melalui saluran diplomatik atau pun saluran resmi lainnya, yang dibahas antarlembaga pemerintah kedua negara," kata Juru Bicara Kemlu RI, Rolliansyah Soemirat, dikutip dari Antara, Kamis (30/1).

Rolliansyah menegaskan, pemerintah tidak akan berspekulasi soal kebijakan AS yang masih bersifat umum dan tidak secara spesifik menyebut Indonesia..

Menurut laporan Anadolu, Kantor Anggaran dan Manajemen Gedung Putih telah mengeluarkan perintah untuk menghentikan sementara semua hibah dan pinjaman federal, menurut sebuah memorandum internal yang dikirim pada Senin.

"Dalam Tahun Anggaran 2024, dari hampir 10 triliun dollar AS (162.346 triliun rupiah) yang dibelanjakan oleh Pemerintah Federal, lebih dari 3 triliun dollar AS (48.705 triliun rupiah) dialokasikan untuk bantuan keuangan federal, seperti hibah dan pinjaman," demikian isi memorandum tersebut.

Gedung Putih menjelaskan bahwa penghentian sementara ini bertujuan untuk memastikan anggaran negara digunakan sesuai prioritas pemerintahan, mengalokasikan pajak secara lebih efektif, mengurangi beban inflasi warga, serta meningkatkan efisiensi pemerintahan.

Menurut dokumen itu, penghentian juga berlaku untuk kegiatan lembaga lainnya yang mungkin terkait dengan perintah eksekutif, namun tidak terbatas pada bantuan keuangan untuk bantuan luar negeri, organisasi non-pemerintah (NGO), program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI), ideologi gender, serta green new deal.

"Penghentian sementara ini akan memberikan waktu bagi pemerintahan untuk meninjau kembali program lembaga dan menentukan penggunaan dana yang paling sesuai dengan hukum serta prioritas Presiden," tambahnya.

Memorandum tersebut menyatakan bahwa penghentian sementara itu akan berlaku mulai pukul 10.00 GMT pada Selasa (28/1).

Sementara itu, pengamat hubungan internasional, Andrea Abdul Rahman Azzqy, memprediksi bahwa kebijakan luar negeri AS di bawah Menteri Luar Negeri Marco Rubio kemungkinan akan lebih menitikberatkan pada peningkatan kerja sama ekonomi dan keamanan dengan Indonesia

"Mengingat pentingnya Indonesia dalam strategi AS di Indo-Pasifik, kita dapat mengharapkan adanya upaya untuk memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, serta kerja sama dalam bidang keamanan maritim," kata Andrea.

Menurut Andrea, AS kemungkinan akan mendorong kolaborasi yang lebih erat dalam menghadapi tantangan keamanan regional seperti Asia-Pasifik. Dia berpendapat AS akan terus memperkuat aliansi dan kemitraan dengan negara-negara di kawasan itu untuk menghadapi pengaruh Tiongkok yang semakin besar.

Dia menilai peningkatan kerja sama AS di bidang militer dan ekonomi dengan sejumlah negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia, serta upaya memperkuat peran Asean sebagai mitra strategis, akan menjadi fokus utama.