Putin Ajukan Syarat untuk Gencatan Senjata Ukraina, Zelensky dan Trump Beri Tanggapan

JAKARTA, GENVOICE.ID - Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengungkapkan bahwa ia memiliki sejumlah pertimbangan terkait usulan gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Dalam konferensi pers di Kremlin bersama Presiden Belarus, Alexander Lukashenko, Putin menyatakan bahwa ia setuju secara prinsip dengan ide gencatan senjata, tetapi ingin membahas lebih lanjut penyebab utama konflik sebelum menyetujuinya.

Putin menyoroti beberapa syarat yang harus dipenuhi, di antaranya larangan bagi Ukraina untuk melakukan mobilisasi dan penghentian bantuan militer dari negara-negara Barat selama periode 30 hari gencatan senjata. Ia juga menegaskan bahwa situasi di medan perang saat ini menguntungkan Rusia, dengan klaim bahwa pasukannya terus bergerak maju, terutama di wilayah Kursk.

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, menanggapi pernyataan Putin dengan menyebutnya sebagai bentuk manipulasi. Dalam pidato malamnya, ia menyatakan bahwa Rusia terus berusaha memperpanjang konflik dengan menetapkan persyaratan yang sulit dipenuhi. Menurut Zelenskyy, Putin seolah-olah membuka peluang negosiasi tetapi pada saat yang sama berusaha menunda penyelesaian yang konkret.

Di sisi lain, mantan Presiden AS, Donald Trump, menyebut pernyataan Putin sebagai sesuatu yang menjanjikan, meskipun belum lengkap. Trump mengungkapkan bahwa AS dan Ukraina telah membahas berbagai aspek perjanjian damai, termasuk wilayah yang akan dipertahankan atau diserahkan, serta kemungkinan keanggotaan Ukraina di NATO. Trump juga menegaskan bahwa ia memiliki cara untuk menekan Rusia agar menyetujui gencatan senjata, termasuk langkah-langkah ekonomi, meskipun ia tidak menjelaskan secara rinci.

Sementara itu, pejabat Rusia tampaknya tidak terburu-buru dalam menyepakati perjanjian. Seorang juru bicara Kremlin menyatakan bahwa mereka melihat gencatan senjata 30 hari hanya sebagai jeda singkat bagi Ukraina, bukan sebagai solusi jangka panjang. Rusia juga menolak kehadiran pasukan penjaga perdamaian dari Barat di Ukraina, dengan menyatakan bahwa mereka akan dianggap sebagai target militer jika dikerahkan.

Beberapa laporan menyebutkan bahwa Rusia telah mengajukan sejumlah tuntutan dalam negosiasi dengan AS, termasuk demiliterisasi Ukraina, penghentian bantuan militer dari negara-negara Barat, serta pengakuan internasional atas pencaplokan Krimea dan empat wilayah Ukraina lainnya pada 2022.

Sejumlah pengamat berpendapat bahwa tuntutan tersebut dapat memperpanjang negosiasi dan memperumit proses perdamaian. Di sisi lain, beberapa pihak di Eropa menyatakan kekhawatiran bahwa kesepakatan yang terlalu menguntungkan Rusia dapat melemahkan posisi Barat dan memungkinkan Putin memperluas pengaruhnya di kawasan. Pembicaraan mengenai gencatan senjata masih berlangsung, dengan berbagai pihak menunggu perkembangan lebih lanjut dalam negosiasi.