Netanyahu Tegaskan Tolak Akhiri Perang, Janji Kuasai Gaza Sepenuhnya

JAKARTA, GENVOICE.ID - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menegaskan kembali sikap kerasnya untuk menguasai Jalur Gaza secara menyeluruh dan menolak segala bentuk kesepakatan yang dapat mengakhiri konflik yang sudah berkepanjangan. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di kantornya di Yerusalem Barat, Rabu (21/5).

Mengutip dari ANTARA News, Kamis (22/5), Netanyahu menyebutkan bahwa saat ini masih ada sedikitnya 20 sandera yang dipastikan masih hidup di Gaza, sementara sekitar 38 lainnya diyakini telah meninggal dunia. Israel hanya membuka kemungkinan gencatan senjata sementara demi memulangkan sandera tersebut, namun penarikan pasukan atau kompromi lain tidak akan diterima.

Sementara itu, lebih dari 10.100 warga Palestina masih ditahan di penjara-penjara Israel dengan kondisi yang menurut berbagai organisasi hak asasi manusia di Palestina dan Israel sebagai penyiksaan, kelaparan, dan minimnya perawatan medis.

Kelompok Hamas yang menguasai Gaza berkali-kali menyatakan kesiapannya membebaskan seluruh sandera Israel dalam pertukaran penghentian perang, penarikan tentara Israel, dan pembebasan tahanan Palestina. Namun Netanyahu menolak syarat ini dan justru menuntut perlucutan senjata total dari Hamas serta pendudukan ulang penuh Jalur Gaza.

Kritik keras datang dari para pemimpin oposisi Israel dan keluarga sandera yang menuding Netanyahu memperpanjang konflik demi menjaga dukungan sayap kanan ekstrem dalam pemerintahannya serta kepentingan politik pribadi.

Netanyahu juga mengumumkan rencana bantuan kemanusiaan baru yang disusun bersama Amerika Serikat, meliputi pengiriman makanan pokok untuk anak-anak, pendirian titik distribusi yang dikelola perusahaan AS dan dijaga militer Israel, serta pembentukan zona evakuasi sipil.

Syarat berakhirnya perang menurut Netanyahu adalah pemulangan semua sandera, penghapusan kepemimpinan Hamas, dan perlucutan senjata total kelompok tersebut. Ia menambahkan bahwa setelah itu, Israel akan mulai menerapkan "Rencana Trump" yang dianggap sebagai kerangka relokasi warga Palestina dari Gaza.

Pernyataan ini mendapat tanggapan dari pemimpin oposisi Yair Lapid yang menilai sikap Netanyahu berarti pendudukan Gaza akan berlangsung bertahun-tahun. Lapid juga menuduh Netanyahu berbohong terkait koordinasi kebijakan dengan pemerintah AS, bahkan menyebutnya telah kehilangan simpati Presiden Joe Biden.

Tokoh lain seperti Yair Golan juga mengkritik Netanyahu keras lewat media sosial, menyebutnya sebagai sosok yang penuh tekanan, penyebar kebohongan, dan tidak mau bertanggung jawab, serta berjanji akan mengalahkannya di pemilu mendatang.

Forum keluarga sandera Israel turut mengecam Netanyahu dengan menyebut kondisi saat ini sebagai "kesempatan terlewatkan abad ini," dan menyoroti tidak adanya tanda-tanda akhir perang maupun pemulihan.

Semua pernyataan ini muncul di tengah krisis kemanusiaan yang terjadi sejak Oktober 2023 di Gaza, yang telah menewaskan hampir 53.700 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak.

Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Selain itu, Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait operasi militer di wilayah tersebut.