RUU Perampasan Aset Dinilai Punya Celah, Kekayaan Tak Wajar Pejabat Tak Tersentuh?

Pukat UGM menilai RUU Perampasan Aset mengabaikan mekanisme penyitaan kekayaan yang tidak jelas asal-usulnya. Zaenur Rohman menyoroti potensi keterbatasan aturan tersebut dalam mengejar aset hasil kejahatan.

RUU Perampasan Aset Dinilai Punya Celah, Kekayaan Tak Wajar Pejabat Tak Tersentuh?
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan pemaparan terkait RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/11/2026). - (Dok. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi).

JAKARTA, GENVOICE.ID - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang segera dibawa ke rapat paripurna DPR menuai kritik terkait substansi pengaturannya. Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah tidak dimasukkannya ketentuan unexplained wealth atau kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usul perolehannya.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman, menilai penghilangan ketentuan tersebut menjadi kelemahan mendasar dalam rancangan regulasi yang selama ini dinantikan masyarakat. Menurutnya, tanpa mekanisme tersebut, negara tidak memiliki instrumen khusus untuk merampas kekayaan yang dinilai tidak sebanding dengan penghasilan sah pemiliknya.

Kritik ini muncul menjelang pengambilan keputusan tingkat II RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna DPR. Padahal, regulasi tersebut diharapkan menjadi salah satu landasan hukum untuk memperkuat pemberantasan korupsi sekaligus mengoptimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana.

RUU Perampasan Aset Tak Mengatur Unexplained Wealth

Zaenur mengungkapkan, ketentuan unexplained wealth merupakan salah satu tuntutan penting masyarakat dalam mendorong pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset. Melalui mekanisme tersebut, negara diharapkan dapat menangani kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan sah seseorang ketika terdapat indikasi kuat keterkaitannya dengan tindak pidana.

Namun, berdasarkan draf RUU yang diterimanya dari kalangan jurnalis, Zaenur tidak menemukan pengaturan mengenai mekanisme tersebut. Kondisi ini membuat kekayaan yang tidak jelas sumber perolehannya berpotensi tidak dapat dijangkau melalui instrumen perampasan aset sebagaimana yang diharapkan.

Ia menilai persoalan tersebut bukan sekadar kekurangan teknis dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Tidak adanya ketentuan unexplained wealth juga membatasi ruang negara untuk menelusuri kekayaan yang asal-usulnya tidak dapat diterangkan secara memadai.

"Sayang sekali ternyata itu benar-benar tidak diakomodir. Itu yang paling ditakutkan oleh anggota DPR, oleh para politisi, termasuk di pemerintah oleh elite-elite politik. Mereka ketakutan kalau mereka banyak yang misalnya pejabat-pejabat itu yang punya rekening gendut. Mereka khawatir akan jadi bumerang," ujarnya.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan dan kritik Zaenur terhadap substansi RUU Perampasan Aset, khususnya mengenai ketentuan yang tidak dimasukkan ke dalam rancangan regulasi. Pernyataan itu bukan bukti bahwa anggota DPR maupun pejabat pemerintah tertentu memiliki kekayaan ilegal.

Zaenur Soroti Potensi Kekayaan Tidak Wajar Pejabat

Menurut Zaenur, ketentuan unexplained wealth seharusnya menjadi bagian penting dalam upaya mempersempit ruang penyembunyian kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana. Instrumen ini dinilai relevan untuk menangani kondisi ketika nilai kekayaan seseorang tidak sebanding dengan sumber penghasilan sah yang dimilikinya.

Tanpa pengaturan tersebut, persoalan kekayaan tidak wajar berpotensi menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pemulihan aset. Negara membutuhkan dasar hukum yang jelas agar dapat menindaklanjuti kekayaan mencurigakan melalui proses yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Zaenur juga mempertanyakan alasan tidak dimasukkannya ketentuan tersebut dalam rancangan undang-undang yang telah dibahas DPR bersama pemerintah. Ia menilai persoalan ini berkaitan dengan kepentingan politik dan ekonomi kelompok yang memiliki kekuasaan, meskipun penilaian mengenai motif tersebut merupakan pandangannya.

Kritik tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas RUU Perampasan Aset dalam menjangkau kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya. Sebab, salah satu tujuan penting pembentukan regulasi ini adalah memberikan instrumen hukum untuk melacak dan memulihkan aset yang berasal dari tindak kejahatan.

Mekanisme Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Masih Terbatas

Selain persoalan unexplained wealth, Zaenur turut menyoroti mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana atau yang dikenal sebagai non-conviction based asset forfeiture. Menurutnya, pengaturan dalam draf yang dikritisinya masih membatasi penerapan mekanisme tersebut pada sejumlah kondisi tertentu.

Kondisi yang dimaksud antara lain ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, maupun tidak diketahui keberadaannya. Dengan demikian, perampasan aset tanpa pemidanaan tidak dapat diterapkan secara bebas terhadap setiap kekayaan yang dinilai tidak wajar.

Mekanisme tersebut juga tetap membutuhkan putusan hakim melalui proses hukum yang berlaku. Artinya, negara tidak serta-merta dapat menyita harta seseorang hanya berdasarkan penilaian bahwa kekayaan tersebut tidak sebanding dengan penghasilan yang dimilikinya.

Persoalan yang disoroti adalah belum terakomodasinya kebutuhan untuk menangani kekayaan yang tidak jelas sumbernya ketika tidak terdapat perkara pidana atau kondisi khusus sebagaimana dipersyaratkan dalam rancangan regulasi. Keterbatasan ini dinilai dapat memengaruhi kemampuan negara dalam menjangkau aset yang diduga berkaitan dengan kejahatan.

Bagi Pukat UGM, keberadaan mekanisme perampasan aset seharusnya mampu memperkuat upaya pelacakan dan pemulihan kekayaan hasil tindak pidana. Karena itu, substansi mengenai jenis aset yang dapat dirampas dan persyaratan penerapannya menjadi bagian penting yang perlu dicermati.

DPR dan Pemerintah Sepakati RUU Dibawa ke Paripurna

Di tengah munculnya kritik tersebut, DPR bersama pemerintah telah menyepakati kelanjutan pembahasan RUU Perampasan Aset ke pembicaraan tingkat II atau tahap pengambilan keputusan dalam rapat paripurna. Kesepakatan itu dicapai dalam rapat Komisi III DPR bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta persetujuan anggota Komisi III dan perwakilan pemerintah untuk membawa rancangan undang-undang tersebut ke rapat paripurna terdekat. Seluruh peserta rapat menyatakan setuju terhadap kelanjutan proses pembahasan tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Dasco juga meminta perwakilan fraksi dan pemerintah menandatangani naskah RUU. Langkah tersebut menjadi bagian dari penyelesaian pembicaraan tingkat I sebelum rancangan regulasi dibawa ke tahap pengambilan keputusan.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan bahwa terdapat 10 poin utama yang menjadi materi pengaturan dalam RUU Perampasan Aset. Berbagai poin tersebut mencakup sejumlah aspek mulai dari perlindungan hak asasi manusia hingga mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan perampasan aset.

Sepuluh Poin Utama dalam RUU Perampasan Aset

Materi yang disampaikan Habiburokhman mencakup jaminan perlindungan hak asasi manusia, ruang lingkup tindak pidana, serta pembagian kewenangan penindakan. Rancangan regulasi tersebut juga mengatur perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dan mekanisme pengembalian aset kepada korban.

Selain itu, terdapat pembahasan mengenai pengawasan serta pencegahan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan perampasan aset. Pemanfaatan teknologi juga menjadi salah satu aspek yang dimasukkan ke dalam materi rancangan undang-undang tersebut.

Berbagai poin itu menunjukkan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset tidak hanya berkaitan dengan kewenangan negara untuk mengambil alih aset hasil tindak pidana. Aspek perlindungan hak masyarakat dan pihak lain yang memiliki kepentingan sah terhadap aset juga menjadi bagian dari rancangan pengaturannya.

Meski pembahasan tingkat pertama telah diselesaikan, kritik terhadap substansi RUU tetap menjadi perhatian menjelang rapat paripurna. Salah satu hal yang dipersoalkan adalah apakah ketentuan yang telah disusun mampu menjawab kebutuhan pemberantasan korupsi, terutama dalam hal penelusuran kekayaan yang tidak jelas asal-usulnya.

Efektivitas RUU Perampasan Aset Jadi Perhatian Publik

RUU Perampasan Aset selama ini diharapkan menjadi instrumen tambahan untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Keberadaan regulasi tersebut juga diharapkan dapat membantu negara melacak, membekukan, merampas, dan mengembalikan aset yang berasal dari tindak pidana melalui mekanisme hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, penyelesaian pembahasan sebuah rancangan undang-undang tidak secara otomatis menjamin seluruh kebutuhan hukum telah terakomodasi. Kualitas substansi dan efektivitas penerapannya tetap menjadi aspek yang perlu diperhatikan sebelum regulasi tersebut diberlakukan.

Kritik Zaenur mengenai tidak adanya ketentuan unexplained wealth menjadi salah satu persoalan yang patut dicermati dalam proses tersebut. Sebab, tanpa pengaturan yang memungkinkan penanganan kekayaan tidak wajar melalui mekanisme hukum yang tepat, upaya menjangkau aset dengan asal-usul yang tidak jelas berpotensi menghadapi keterbatasan.

Pemberantasan korupsi sendiri tidak hanya berkaitan dengan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Upaya pemulihan aset juga menjadi bagian penting agar kekayaan yang diperoleh melalui kejahatan dapat dikembalikan sesuai ketentuan hukum.

Karena itu, pembahasan RUU Perampasan Aset perlu dilihat bukan hanya dari sisi kecepatan penyelesaiannya, tetapi juga dari kelengkapan instrumen hukum yang dihasilkan. Publik kini menaruh perhatian pada sejauh mana rancangan regulasi tersebut mampu menjawab persoalan penelusuran dan perampasan aset hasil kejahatan.

A

0 Comments

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Kirim
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE