Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Suyudi Ubah 8 Aturan Kode Etik Polri
Perpol Nomor 4 Tahun 2026 mengubah sejumlah ketentuan sidang Kode Etik Profesi Polri, mulai dari hak banding, komposisi majelis etik, hingga masa penempatan di tempat khusus. Aturan baru ini terbit menjelang sidang etik mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
JAKARTA, GENVOICE.ID - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menerbitkan aturan baru mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjelang pelaksanaan sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Peraturan tersebut mengubah sejumlah ketentuan dalam mekanisme pemeriksaan dan persidangan etik anggota kepolisian.
Aturan baru itu tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan tersebut disahkan dan diundangkan pada Senin, 16 November 2026.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir membenarkan penerbitan peraturan tersebut ketika dikonfirmasi pada Rabu (18/11/2026). Ia juga mengakui bahwa rencana pelaksanaan sidang etik terhadap Listyo Sigit menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penerbitan aturan baru tersebut.
"Benar (ada perpol baru)," kata Johnny Edison Isir saat dikonfirmasi, Rabu (18/11/2026).
Perubahan aturan ini mencakup sejumlah aspek penting dalam proses penegakan kode etik di lingkungan Polri. Mulai dari pembatasan pihak yang dapat mengajukan banding, penambahan tahapan gelar perkara, penyesuaian batas waktu pemanggilan, hingga perubahan komposisi anggota majelis KKEP.
8 Perubahan Aturan dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026
Salah satu perubahan yang menjadi perhatian adalah ketentuan mengenai komposisi anggota majelis sidang etik. Aturan baru memungkinkan personel dengan pangkat maksimal dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar untuk menjadi anggota KKEP, berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang mensyaratkan pangkat sama atau lebih tinggi.
Berikut delapan perubahan ketentuan yang tercantum dalam bahan Perpol Nomor 4 Tahun 2026.
1. Hak Mengajukan Banding Dibatasi
Perubahan pertama terdapat pada angka 6 Pasal 1 yang mengatur definisi banding dalam proses sidang KKEP. Dalam ketentuan sebelumnya, pihak yang dapat mengajukan banding tidak hanya pelanggar, tetapi juga suami atau istri, anak, maupun orang tua pelanggar.
Melalui aturan baru, hak mengajukan banding dibatasi hanya kepada pelanggar yang merasa keberatan terhadap putusan sidang KKEP. Permohonan tersebut tetap disampaikan kepada KKEP Banding melalui Sekretariat KKEP.
2. Ada Penambahan Tahapan Gelar Perkara
Perubahan kedua terdapat dalam Pasal 15 melalui penambahan ayat 4a yang mengatur tahapan gelar perkara berdasarkan laporan hasil audit investigasi. Proses tersebut melibatkan sejumlah fungsi di lingkungan Polri untuk mendukung pemeriksaan dan penanganan perkara.
Fungsi yang dilibatkan meliputi inspektorat pengawasan, sumber daya manusia, hukum, serta profesi dan pengamanan. Penambahan ketentuan ini memperjelas tahapan yang dilakukan setelah laporan hasil audit investigasi diterima.
3. Batas Waktu Pemanggilan Berubah
Ketentuan berikutnya menyangkut Pasal 19 ayat 5 mengenai waktu penyampaian surat panggilan dan surat permohonan kesediaan kepada pihak yang diperiksa. Sebelumnya, dokumen tersebut wajib disampaikan paling lambat tiga hari kerja sebelum pemeriksaan dilaksanakan.
Dalam aturan terbaru, batas waktu tersebut diubah menjadi paling lambat tiga hari kalender sebelum pemeriksaan. Perubahan ini membuat penghitungan waktu pemanggilan tidak lagi menggunakan hari kerja, melainkan seluruh hari dalam kalender.
4. Komposisi Anggota KKEP Lebih Fleksibel
Perubahan keempat terdapat pada Pasal 42 ayat (3) yang mengatur persyaratan pangkat anggota Komisi Kode Etik Polri. Dalam aturan lama, anggota KKEP harus memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi dibandingkan pangkat terduga pelanggar.
Sementara itu, Perpol Nomor 4 Tahun 2026 memperbolehkan anggota KKEP memiliki pangkat maksimal dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar. Ketentuan ini membuka kemungkinan personel dengan pangkat lebih rendah untuk duduk sebagai anggota majelis sidang etik.
5. Sidang Etik Bisa Digelar Secara Elektronik
Perubahan kelima menyangkut Pasal 59 ayat (2) mengenai kehadiran terduga pelanggar dalam sidang KKEP. Sebelumnya, aturan mewajibkan terduga pelanggar hadir secara langsung dalam persidangan.
Kini, terduga pelanggar diperbolehkan mengikuti sidang melalui media elektronik dengan persetujuan Ketua KKEP. Artinya, pelaksanaan sidang etik dapat dilakukan secara daring apabila mendapatkan persetujuan dari pimpinan majelis.
Ketentuan ini memberikan alternatif kehadiran bagi personel yang menjalani proses pemeriksaan etik. Namun, penggunaan media elektronik tetap harus mengikuti persetujuan Ketua KKEP sebagaimana diatur dalam peraturan terbaru.
6. Persyaratan Pangkat Anggota KKEP Banding Diubah
Perubahan keenam terdapat pada Pasal 74 ayat (3) yang mengatur komposisi anggota KKEP Banding. Dalam ketentuan sebelumnya, anggota majelis banding diwajibkan memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi dibandingkan pangkat pelanggar.
Melalui aturan baru, anggota KKEP Banding dapat berasal dari personel dengan pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari pelanggar. Perubahan ini membuat ketentuan kepangkatan dalam proses banding mengikuti pola yang juga diterapkan pada komposisi anggota KKEP tingkat pertama.
7. Masa Penempatan di Tempat Khusus Dipangkas
Perubahan ketujuh menyentuh Pasal 98 ayat (4) mengenai batas waktu penempatan anggota Polri di Tempat Khusus atau Patsus. Dalam aturan sebelumnya, masa penempatan tersebut dapat berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak anggota ditempatkan di lokasi khusus berdasarkan pertimbangan Akreditor.
Sementara itu, ketentuan terbaru memangkas batas maksimal penempatan menjadi 20 hari kalender. Perubahan ini sekaligus mengubah dasar penghitungan waktu dari hari kerja menjadi hari kalender.
8. Syarat Pengunduran Diri Anggota Polri Berubah
Perubahan kedelapan terdapat pada Pasal 111 ayat (2) huruf c yang mengatur persyaratan anggota Polri yang mengajukan pengunduran diri. Dalam aturan lama, anggota Polri disyaratkan tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
Adapun aturan baru mengubah rumusan tersebut menjadi tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Perubahan redaksi ini memperjelas batas tindak pidana yang menjadi persyaratan bagi anggota Polri untuk mengajukan pengunduran diri.
Perubahan Aturan Berkaitan dengan Sidang Etik Listyo Sigit
Penerbitan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 menjadi perhatian karena waktunya berdekatan dengan rencana sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Salah satu perubahan yang relevan adalah ketentuan mengenai komposisi anggota KKEP yang kini memungkinkan personel dengan pangkat lebih rendah menjadi bagian dari majelis.
Polri melalui Kadiv Humas Johnny Edison Isir membenarkan bahwa rencana sidang etik Listyo Sigit menjadi salah satu pertimbangan utama penerbitan aturan tersebut. Ketentuan baru itu juga menjadi dasar bagi mekanisme penyusunan majelis yang akan menangani persidangan etik lanjutan.
Sebelumnya, Polri telah menggelar sidang etik terhadap sejumlah perwira tinggi yang terkait dengan perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Dalam perkara tersebut, empat perwira tinggi berinisial LSP, AS, EHS, dan SU telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.
Sidang etik terhadap Listyo Sigit sendiri dijadwalkan berlangsung pada pekan berikutnya. Polri menyatakan susunan anggota majelis dan mekanisme pelaksanaannya akan disampaikan lebih lanjut sesuai ketentuan dalam Perpol terbaru.
Dengan diterbitkannya aturan baru tersebut, mekanisme penegakan kode etik di lingkungan Polri mengalami sejumlah penyesuaian. Perubahan ini akan menjadi bagian dari pelaksanaan sidang KKEP, termasuk dalam proses pemeriksaan etik terhadap mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!