UU Pemilu Kembali Digugat, Syarat Usia Capres dan Cawapres Diminta Jadi 19 Tahun
Tuan Guru Deri Sulthanul Qulub menggugat ketentuan batas usia minimal capres dan cawapres dalam UU Pemilu. Pemohon menilai usia 40 tahun membatasi hak konstitusional warga negara dan mengusulkan batas minimum 19 tahun dengan sejumlah persyaratan kecakapan.
JAKARTA, GENVOICE.ID - Ketentuan batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) kembali menjadi perhatian setelah seorang warga mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang (UU) Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon bernama Tuan Guru Deri Sulthanul Qulub meminta agar persyaratan usia minimum capres dan cawapres diturunkan dari 40 tahun menjadi 19 tahun.
Gugatan tersebut telah tercatat dalam situs resmi Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 432/PUU-XXIV/2026. Dalam permohonannya, Tuan Guru Deri menggugat Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur persyaratan usia bagi calon presiden dan wakil presiden.
Pemohon yang berstatus sebagai pengajar sekaligus aktivis itu menilai ketentuan usia minimal 40 tahun berpotensi membatasi hak konstitusional warga negara. Menurutnya, seseorang yang memiliki kemampuan, kecakapan, dan integritas seharusnya tetap memiliki kesempatan untuk mengikuti kontestasi pemilihan presiden meskipun belum mencapai usia tersebut.
Sidang perdana perkara gugatan ini dijadwalkan berlangsung pada 25 November 2026. Melalui permohonan tersebut, pemohon meminta MK mengubah pemaknaan ketentuan usia capres dan cawapres agar membuka peluang bagi warga negara berusia minimal 19 tahun dengan sejumlah kriteria tambahan.
Gugat Pasal 169 UU Pemilu, Minta Usia Capres 19 Tahun
Objek gugatan yang diajukan Tuan Guru Deri Sulthanul Qulub adalah Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ketentuan tersebut sebelumnya mengatur persyaratan usia paling rendah 40 tahun atau pernah maupun sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.
Aturan tersebut berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan persyaratan usia capres dan cawapres. Putusan itu menetapkan bahwa seseorang dapat mencalonkan diri jika berusia minimal 40 tahun atau pernah maupun sedang menjabat posisi yang dipilih melalui pemilu, termasuk pilkada.
Dalam permohonannya, Tuan Guru Deri menilai batas usia tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kesetaraan hak warga negara. Ia berpandangan bahwa usia tidak semestinya menjadi satu-satunya ukuran untuk menentukan kelayakan seseorang menduduki jabatan presiden maupun wakil presiden.
Pemohon juga menilai warga negara yang memiliki kapasitas kepemimpinan, kemampuan menyampaikan gagasan, serta integritas seharusnya memperoleh kesempatan yang sama. Karena itu, ia mengusulkan agar batas usia minimal 19 tahun dapat menjadi alternatif persyaratan pencalonan.
Pemohon Singgung Putusan MK dan MA Terkait Gibran
Dalam argumentasi gugatannya, Tuan Guru Deri turut menghubungkan permohonan tersebut dengan putusan pengadilan yang disebut berkaitan dengan Gibran Rakabuming Raka. Pemohon mencantumkan Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 sebagai bagian dari alasan yang disampaikan dalam permohonan.
Ia mengklaim kedua putusan tersebut menyebabkan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026. Pemohon juga mengaitkan hal tersebut dengan persoalan kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam argumentasi gugatannya.
"Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan putusan MA 742 K/TUN/2026 menyebabkan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden pada 12 November 2026. Hal ini menyebabkan kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasal 169 huruf q berusia paling rendah 40 tahun membatasi hak konstitusi pemohon. Padahal negara menjamin kedudukan dan hak yang sama," katanya.
Argumentasi tersebut merupakan dalil yang disampaikan pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang di MK. Kebenaran dan relevansi dalil tersebut terhadap pokok perkara akan menjadi bagian dari proses pemeriksaan persidangan.
Usia Bukan Satu-satunya Tolok Ukur Kecakapan Capres
Lebih lanjut, pemohon berpandangan bahwa persyaratan usia 40 tahun berpotensi mengesampingkan warga negara yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk memimpin. Menurutnya, kecakapan dan integritas seseorang juga perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan kelayakan menjadi presiden maupun wakil presiden.
Tuan Guru Deri menilai batas usia yang terlalu tinggi dapat membatasi kesempatan generasi muda untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Ia pun menawarkan alternatif persyaratan usia minimal 19 tahun dengan tetap mempertimbangkan kualitas pribadi dan kemampuan calon.
"Pemohon mengusulkan agar usia paling rendah 19 tahun dapat dipertimbangkan sebagai alternatif persyaratan, dengan penilaian terhadap kecakapan dan integritas calon," ujarnya.
Usulan tersebut menunjukkan bahwa pemohon tidak hanya meminta perubahan angka batas usia dalam UU Pemilu. Ia juga menginginkan adanya pertimbangan mengenai kejujuran, amanah, kemampuan menyampaikan gagasan, serta kecerdasan sebagai bagian dari persyaratan calon pemimpin nasional.
Ini Permintaan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi
Dalam petitumnya, Tuan Guru Deri meminta MK menyatakan frasa "berusia paling rendah 40 tahun" dalam Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945. Ia juga meminta agar ketentuan tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sesuai dengan rumusan yang diajukannya.
Pemohon mengusulkan agar ketentuan usia minimum 40 tahun tetap berlaku dengan sejumlah alternatif tambahan. Salah satunya adalah membuka kesempatan bagi warga negara berusia minimal 19 tahun yang memenuhi kriteria kecakapan dan integritas sebagaimana dijelaskan dalam permohonan.
Dalam rumusan yang diajukan, pemohon mencantumkan sejumlah kriteria, mulai dari kejujuran, amanah, kemampuan menyampaikan ide dan gagasan, hingga kecerdasan. Ia juga menghubungkan usulan tersebut dengan ketentuan Pasal 46 ayat 2 UU MD3 mengenai mekanisme Presiden mengusulkan Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR.
Permintaan tersebut nantinya akan menjadi materi yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi dalam proses persidangan. MK akan memeriksa permohonan pengujian undang-undang tersebut berdasarkan argumentasi dan ketentuan hukum yang berlaku.
Sidang Perdana Gugatan Digelar 25 November 2026
Perkara dengan nomor registrasi 432/PUU-XXIV/2026 tersebut dijadwalkan mulai disidangkan pada 25 November 2026. Sidang perdana menjadi tahapan awal bagi pemohon untuk mengikuti proses pemeriksaan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.
Gugatan ini kembali membawa ketentuan batas usia capres dan cawapres ke ruang pengujian konstitusional. Sebelumnya, aturan serupa juga menjadi perhatian publik setelah adanya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah persyaratan usia pencalonan presiden dan wakil presiden.
Kini, permohonan Tuan Guru Deri Sulthanul Qulub menghadirkan usulan baru berupa penurunan batas usia minimal menjadi 19 tahun dengan pertimbangan kecakapan dan integritas calon. Perkembangan perkara tersebut akan bergantung pada proses pemeriksaan dan putusan yang nantinya ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!