DPR Ketok Palu! RUU Perampasan Aset Resmi Jadi Undang-Undang
Rapat paripurna DPR yang dipimpin Puan Maharani menyetujui pengesahan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang pada Kamis, 19 November 2026.
JAKARTA, GENVOICE.ID - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan ini menjadi babak penting setelah perjalanan panjang pembahasan regulasi yang telah dinantikan masyarakat selama 18 tahun. Persetujuan seluruh anggota rapat paripurna menandai berakhirnya pembahasan RUU Perampasan Aset di tingkat legislatif.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Sejumlah pimpinan DPR lainnya turut hadir, yakni Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, terlebih dahulu menyampaikan laporan mengenai perjalanan pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Laporan itu menjadi bagian dari rangkaian proses sebelum DPR meminta persetujuan forum untuk mengesahkan RUU menjadi undang-undang.
Puan Maharani Minta Persetujuan Anggota DPR
Setelah mendengarkan laporan dari Ketua Komisi III DPR, Puan Maharani selaku pimpinan rapat kemudian meminta persetujuan seluruh anggota Dewan terkait pengesahan RUU Perampasan Aset. Rapat paripurna tersebut secara khusus mengagendakan pengambilan keputusan terhadap rancangan regulasi tersebut.
"Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?" tanya Puan.
Pertanyaan tersebut langsung mendapatkan jawaban persetujuan dari peserta rapat paripurna. Seluruh forum menyatakan setuju terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.
"Setuju," jawab forum paripurna.
Dengan persetujuan tersebut, DPR secara resmi menyepakati RUU Perampasan Aset untuk disahkan menjadi undang-undang. Pengambilan keputusan ini menjadi puncak dari proses pembahasan yang sebelumnya telah diselesaikan pada tingkat pertama di Komisi III DPR.
Sejumlah Menteri Hadiri Pengesahan RUU Perampasan Aset
Pengesahan RUU Perampasan Aset turut dihadiri sejumlah perwakilan pemerintah yang mengikuti rapat paripurna bersama anggota DPR. Kehadiran pemerintah menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang yang telah dibahas bersama legislatif tersebut.
Perwakilan pemerintah yang hadir di antaranya Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto. Selain itu, hadir pula Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.
Kehadiran para pejabat tersebut berlangsung dalam rapat paripurna yang dipimpin Puan Maharani di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Agenda utama pertemuan tersebut adalah meminta persetujuan DPR atas RUU Perampasan Aset untuk menjadi undang-undang.
Habiburokhman Sebut RUU Perampasan Aset Penantian 18 Tahun
Sebelum pengesahan berlangsung, Habiburokhman telah menyampaikan bahwa RUU Perampasan Aset merupakan salah satu regulasi yang telah lama dinantikan masyarakat. Ia menyebut rancangan undang-undang tersebut telah melalui proses pembahasan dan memperoleh kesepakatan tingkat pertama di Komisi III DPR.
Habiburokhman juga mengungkapkan bahwa pengesahan RUU tersebut dijadwalkan berlangsung dalam rapat paripurna pada Kamis pagi. Menurutnya, proses legislasi yang mengantarkan rancangan regulasi tersebut hingga tahap pengesahan merupakan hasil kerja panjang Komisi III DPR periode ini.
"Insyaallah jam 09.30 WIB ini kita akan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU dalam sidang paripurna. Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025," kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (19/11).
Pernyataan tersebut disampaikan sebelum rapat paripurna mengambil keputusan akhir terhadap rancangan undang-undang tersebut. Habiburokhman menegaskan bahwa proses pembahasan yang berlangsung sejak September 2025 menjadi bagian dari perjalanan panjang hingga RUU Perampasan Aset akhirnya disetujui DPR.
Habiburokhman Apresiasi Peran Sufmi Dasco Ahmad
Dalam kesempatan tersebut, Habiburokhman juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang disebut turut mengawal proses pembentukan RUU Perampasan Aset. Menurutnya, Dasco memberikan perhatian terhadap proses legislasi tersebut sejak tahap awal pembahasan.
Habiburokhman mengungkapkan bahwa Dasco telah meminta pimpinan Komisi III DPR untuk mempercepat proses pembentukan undang-undang tersebut sejak tahun sebelumnya. Permintaan itu disampaikan sebagai bagian dari upaya mendorong penyelesaian regulasi yang telah lama menjadi perhatian masyarakat.
"Secara khusus kami pimpinan dan anggota Komisi III menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Korpolkam (Koordinator Bidang Politik dan Keamanan) Sufmi Dasco Ahmad yang mengawal ketat pembentukan UU ini sejak awal hingga pengesahan hari ini," ujar Habiburokhman.
Ia kemudian menceritakan bahwa Dasco telah memanggil pimpinan Komisi III DPR pada Agustus 2025 untuk meminta agar proses pembentukan RUU Perampasan Aset segera dipercepat. Arahan tersebut menjadi salah satu bagian dari perjalanan pembahasan hingga rancangan undang-undang itu akhirnya dibawa ke rapat paripurna.
"Agustus 2025 beliau memanggil dan meminta kami pimpinan Komisi III untuk segera gas pol pembentukan UU Perampasan Aset," imbuhnya.
Pengesahan Jadi Babak Baru Regulasi Perampasan Aset
Pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang menandai selesainya proses pengambilan keputusan di DPR terhadap rancangan regulasi tersebut. Perjalanan pembahasannya melibatkan Komisi III DPR, pemerintah, serta pimpinan DPR sebelum akhirnya disetujui dalam rapat paripurna.
Momentum ini sekaligus mengakhiri penantian panjang yang disebut Habiburokhman telah berlangsung selama 18 tahun. Namun, pengesahan menjadi undang-undang juga menandai dimulainya tahap penting berikutnya, yakni pelaksanaan ketentuan yang telah disepakati dalam regulasi tersebut.
Dengan disahkannya RUU Perampasan Aset, perhatian publik selanjutnya tertuju pada bagaimana aturan tersebut akan diterapkan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Efektivitas pelaksanaannya akan menjadi bagian penting dalam melihat peran regulasi tersebut terhadap upaya penelusuran dan pemulihan aset hasil kejahatan.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!