DPR dan Pemerintah Sepakat, RUU Perampasan Aset Masuk Tahap Akhir Pembahasan
JAKARTA, GENVOICE.ID - Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dibawa ke rapat paripurna terdekat. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I yang digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Seluruh fraksi di Komisi III DPR menyatakan setuju agar pembahasan RUU tersebut dilanjutkan ke tingkat II, yakni pengambilan keputusan dalam rapat paripurna. Jika disetujui dalam rapat tersebut, RUU Perampasan Aset akan disahkan menjadi undang-undang.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal serta Sari Yuliati. Dari Komisi III DPR, hadir Ketua Komisi III Habiburokhman bersama Wakil Ketua Rano Alfath dan Dede Indra Permana.
Sementara itu, pemerintah diwakili Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej, serta perwakilan Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN-RB.
Dalam rapat tersebut, Dasco meminta persetujuan anggota Komisi III DPR dan pemerintah agar naskah RUU Perampasan Aset dapat dibawa ke rapat paripurna terdekat.
"Hadirin yang kami hormati, kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi III DPR RI dan pemerintah. Apakah naskah rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan ke tingkat II, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat. Setuju?" tanya Dasco.
"Setuju," jawab peserta rapat.
Setelah menyatakan persetujuan, seluruh fraksi dan perwakilan pemerintah menandatangani naskah RUU tersebut. Dokumen itu selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk menjalani pembahasan tingkat II.
Sebelum kesepakatan tingkat I diambil, Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR juga telah menyetujui laporan hasil kerja tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) RUU Perampasan Aset.
Wakil Ketua Panja Komisi III DPR Soedeson Tandra menyampaikan bahwa timus dan timsin telah menyelesaikan tugas merumuskan hasil pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM). Proses tersebut turut melibatkan ahli bahasa dan perancang peraturan perundang-undangan atau legal drafter.
Menurut Soedeson, timus dan timsin melakukan penyempurnaan redaksional, mulai dari penggunaan kalimat, frasa, kata, huruf, tanda baca, hingga konsistensi penomoran dan sistematika naskah.
"Timus dan timsin telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh panja dalam melakukan perbaikan redaksional terkait seperti penggunaan kalimat atau frasa, kata, huruf, tanda baca maupun konsistensi penomoran dan sistematika yang telah disesuaikan dengan ketentuan," ujar Soedeson.
Selain itu, timus dan timsin menyelaraskan ketentuan antarpasal, pengacuan pasal, serta bagian penjelasan. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah pertentangan ketentuan maupun perbedaan penafsiran dalam naskah RUU.
Dalam hasil pembahasan, nomenklatur rancangan undang-undang tersebut juga telah disepakati menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!