Anggota DPR dari Fraksi PKS Bentangkan Poster "Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan" di Gedung Parlemen

Yanuar Arif Wibowo mengaku aksinya merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terkait polemik keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Anggota DPR dari Fraksi PKS Bentangkan Poster "Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan" di Gedung Parlemen
Anggota DPR dari Fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo membentangkan poster bertuliskan “Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan” saat menghadiri Rapat Paripurna DPR, Selasa, 10 November 2026. - (Dok. Istimewa).

JAKARTA, GENVOICE.ID - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yanuar Arif Wibowo, melakukan aksi tak biasa saat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Selasa, 10 November 2026. Ia membentangkan poster berisi tuntutan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya.

Poster yang dibawa Yanuar itu bertuliskan "Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan". Aksi tersebut berlangsung di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta.

Bentangkan Poster Sebelum dan Sesudah Sidang

Momen itu terjadi ketika Yanuar tiba di lantai 2 Gedung Nusantara II. Sambil membawa poster, ia berjalan menuju eskalator untuk naik ke lantai 3, tempat rapat paripurna berlangsung.

Tidak hanya sebelum sidang, Yanuar juga tetap membentangkan poster tersebut setelah rapat selesai. Ia bahkan memperlihatkan tulisan dalam poster itu kepada awak media yang berada di lokasi.

Yanuar menjelaskan, aksinya dilakukan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya (dapil). Aspirasi tersebut berkaitan dengan polemik keabsahan ijazah Gibran yang belakangan menjadi perbincangan publik.

"Ya, karena kan tadi paripurna, anggota tidak ada sesi untuk interupsi. Jadi, ya saya sampaikan sebagai aspirasi dari masyarakat, tentu ya ini bagian dari representasi apa yang dikenal oleh publik," ujar Yanuar seusai sidang.

Yanuar Sudah Teken Usulan Hak Menyatakan Pendapat

Yanuar menyebut pembentangan poster tersebut merupakan bentuk ekspresi sekaligus penggunaan hak konstitusionalnya sebagai anggota DPR. Menurutnya, pesan yang ingin disampaikan melalui poster itu sudah cukup jelas sehingga tidak membutuhkan penjelasan panjang.

"Singkat, padat, jelas. Karena penjelasannya terlalu panjang, semua orang juga sudah paham. Tinggal sekarang saya sebagai anggota yang diberikan hak konstitusional dalam hak menyatakan pendapat," ujar Yanuar.

Ia juga mengungkapkan telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat DPR. Usulan tersebut telah diserahkan kepada pimpinan DPR untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

Yanuar berharap pimpinan DPR dapat menindaklanjuti usulan tersebut dan meneruskannya ke tahapan berikutnya. Dengan begitu, aspirasi yang disampaikan para pengusul dapat dibahas melalui mekanisme kelembagaan di parlemen.

Aksi Yanuar ini berlangsung di tengah bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat yang berkaitan dengan polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Sejumlah anggota DPR sebelumnya telah menandatangani usulan tersebut dan meminta pimpinan DPR memprosesnya sesuai aturan yang berlaku.

A

0 Comments

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Kirim
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE