Kronologi Polemik Ijazah Gibran hingga Ajukan Pengunduran Diri kepada Prabowo

JAKARTA, GENVOICE.ID - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung di tengah meningkatnya desakan pemakzulan terhadap dirinya melalui mekanisme di DPR RI.

Persoalan ini bermula dari gugatan mengenai keabsahan dokumen pendidikan Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan Wakil Presiden pada Pemilihan Presiden 2024.

Perdebatan mengenai dokumen tersebut kemudian bergulir melalui sejumlah proses hukum, mulai dari gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) hingga perkara tata usaha negara yang berlanjut ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA).

Putusan MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah turut memunculkan desakan agar DPR mengambil langkah politik melalui penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Situasi semakin berkembang setelah sejumlah anggota DPR mulai membicarakan kemungkinan pemberhentian Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Berikut rangkaian peristiwa yang melatarbelakangi polemik tersebut hingga Gibran menyampaikan niat pengunduran diri kepada Prabowo.

Awal Persoalan: Riwayat Pendidikan dan Dokumen Penyetaraan Gibran

Polemik pendidikan Gibran berkaitan dengan riwayat sekolahnya di luar negeri setelah menyelesaikan pendidikan di Surakarta.

Gibran diketahui pernah menempuh pendidikan di Orchid Park Secondary School, Singapura, pada 2003-2004. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan melalui program Diploma of Business Studies di UTS Insearch, Australia, pada 2005-2006.

Selanjutnya, Gibran tercatat melanjutkan pendidikan di Management Development Institute of Singapore (MDIS) pada 2007-2010. Berdasarkan keterangan resmi MDIS pada 1 Oktober 2025, Gibran menyelesaikan program Advanced Diploma dan kemudian memperoleh gelar Bachelor of Science (Honours) bidang Marketing dari University of Bradford, Inggris.

Namun, persoalan yang menjadi perdebatan bukan semata-mata mengenai gelar sarjananya. Fokus utama gugatan justru berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pendidikan minimal setingkat SMA atau sederajat.

Dokumen yang dipersoalkan adalah Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019.

Surat tersebut menerangkan bahwa Gibran telah menyelesaikan pendidikan setara Kelas 12 melalui UTS Insearch pada 2006 dan dinyatakan memiliki kompetensi yang setara dengan lulusan SMK di Indonesia.

10 September 2026: Denny Indrayana dan 11 Pemohon Mengajukan Gugatan ke MK

Persoalan dokumen pendidikan Gibran kembali memasuki ranah peradilan setelah Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada 10 September 2026.

Gugatan tersebut berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran ketika maju sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2024.

Total terdapat 12 pemohon yang terdiri atas dua organisasi, yakni Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Partai Ummat, serta sejumlah individu. Beberapa nama yang tercatat sebagai pemohon di antaranya Denny Indrayana, Fachrul Razi, Tyasno Sudarto, dan Bonatua Silalahi.

Mereka meminta MK membuka kesempatan pembuktian untuk memeriksa keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan Gibran.

Salah satu hal yang dipersoalkan adalah proses penerbitan surat penyetaraan yang disebut berlangsung dalam waktu kurang dari 24 jam pada 6 Agustus 2019.

Denny juga mempertanyakan dokumen kelulusan yang menjadi dasar penerbitan surat tersebut karena menurutnya belum diperlihatkan secara terang.

Selain itu, para pemohon turut mempersoalkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Aturan tersebut memberikan pengecualian bukti kelulusan SMA bagi calon yang menempuh pendidikan di luar negeri dan telah memiliki ijazah perguruan tinggi.

Menurut Denny, ketentuan tersebut perlu diuji karena dinilai tidak tercantum dalam sejumlah regulasi pemilihan presiden sebelumnya maupun proses penyusunan aturan yang melibatkan Komisi II DPR.

21 September 2026: Sidang Perdana Gugatan Ijazah Gibran Digelar

Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan atas permohonan tersebut pada Senin, 21 September 2026, pukul 19.00 WIB.

Dalam persidangan, kuasa hukum para pemohon, Bambang Widjojanto, menekankan bahwa ketentuan pendidikan dalam Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu harus dipenuhi secara sah oleh setiap kandidat sejak proses pendaftaran hingga penetapan pasangan calon.

Denny Indrayana juga meminta hakim konstitusi memberikan ruang pembuktian untuk menguji dokumen pendidikan Gibran.

Ia berpendapat bahwa seseorang yang telah dilantik menjadi pejabat negara tidak serta-merta menghilangkan kemungkinan adanya persoalan administratif dalam tahapan pencalonan sebelumnya.

Para pemohon turut meminta agar MK mempertimbangkan konsekuensi hukum apabila dalil yang mereka ajukan terbukti. Salah satu hal yang disinggung adalah kemungkinan pembatalan penetapan atau diskualifikasi pencalonan Gibran, bukan mekanisme pemakzulan melalui Pasal 7A UUD 1945.

6 Oktober 2026: MK Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima

Setelah melewati tahapan persidangan, MK akhirnya mengeluarkan putusan pada 6 Oktober 2026.

Mahkamah menyatakan permohonan yang diajukan Denny Indrayana dan para pemohon lainnya tidak dapat diterima. Salah satu pertimbangannya adalah para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan perkara perselisihan hasil Pilpres 2024.

Meski permohonan tidak diterima, pertimbangan hukum MK turut menyinggung persoalan dokumen pendidikan Gibran.

Mahkamah menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan adanya ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat digunakan sebagai dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Dalam pemeriksaan, MK menelusuri riwayat pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, UTS Insearch Sydney, dan MDIS Singapura.

Dokumen yang digunakan ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden adalah salinan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019.

Keterangan dari pejabat Kemendikdasmen di persidangan menyebutkan sejumlah dokumen pendukung yang tersedia, antara lain Certificate of Attendance, academic record, dan explanation of grade.

Sementara itu, Atase Pendidikan KBRI Australia menjelaskan bahwa Certificate of Attendance pada umumnya merupakan dokumen administratif, misalnya untuk kebutuhan visa, bukan sertifikat kelulusan.

Gibran juga tercatat memiliki sertifikat GCE O-Level dari Orchid Park. Namun, MK menilai dokumen tersebut tidak secara langsung membuktikan penyelesaian pendidikan setingkat SMA.

Di sisi lain, MK menegaskan tidak dapat membatalkan maupun mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Hal tersebut karena Gibran telah dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan pada 20 Oktober 2024 sehingga persoalannya tidak lagi dapat diselesaikan melalui mekanisme sengketa hasil pemilu.

8 Oktober 2026: Jokowi Minta Persoalan Diselesaikan Sesuai Konstitusi

Setelah putusan MK dibacakan, wacana pemberhentian Gibran mulai menjadi pembahasan di ruang publik.

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, turut memberikan tanggapan mengenai perkembangan tersebut. Saat berada di Solo pada Kamis, 8 Oktober 2026, Jokowi meminta semua pihak menghormati mekanisme hukum dan konstitusi apabila ingin melanjutkan persoalan tersebut.

Ia menyatakan menghormati putusan MK beserta seluruh pertimbangan hukum yang disampaikan oleh majelis hakim.

Jokowi juga menjelaskan bahwa sistem pendidikan di setiap negara memiliki karakteristik dan tahapan yang berbeda. Pendidikan di luar negeri, menurutnya, dapat menggunakan jalur secondary school maupun program pathway sebelum seseorang melanjutkan ke jenjang diploma dan sarjana.

Ia turut menyampaikan bahwa Gibran telah menyelesaikan pendidikan S1. Sementara mengenai kemungkinan dampak persoalan tersebut terhadap pencalonan Gibran pada Pilpres 2029, Jokowi menyerahkan penilaiannya kepada KPU dan Bawaslu sesuai kewenangan masing-masing.

12 Oktober 2026: Desakan Penggunaan Hak Angket Mulai Muncul

Pascaputusan MK, dorongan agar DPR menggunakan hak angket untuk menindaklanjuti persoalan pendidikan Gibran mulai disampaikan sejumlah pihak.

Salah satunya datang dari Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti. Pada Senin, 12 Oktober 2026, ia menyampaikan aspirasi tersebut dalam pertemuan dengan Fraksi Golkar di DPR.

Menurut Ray, hak angket dapat digunakan sebagai sarana bagi DPR untuk meminta penjelasan sekaligus membuka kesempatan bagi Gibran memperlihatkan dokumen pendidikannya.

Ia menilai persoalan tersebut dapat memperoleh kejelasan apabila dokumen yang dipermasalahkan memang tersedia dan mampu membuktikan pemenuhan persyaratan pendidikan.

Dengan demikian, penggunaan hak angket dipandang sebagai salah satu cara untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai persoalan yang berkembang.

30 Oktober 2026: MA Kabulkan Kasasi dan Nyatakan Surat Penyetaraan Tidak Sah

Perkembangan penting kembali terjadi ketika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan H.M. Subhan Palal terhadap Kemendikdasmen.

Putusan dengan Nomor 742 K/TUN/2026 tersebut dibacakan pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Sebelum mencapai tingkat kasasi, perkara ini telah melalui pemeriksaan di PTUN Jakarta dengan Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT. Pada 21 Mei 2026, pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Subhan kemudian mengajukan banding. Namun, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui putusan Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT kembali menguatkan putusan sebelumnya.

Tidak berhenti di situ, Subhan melanjutkan perkara melalui permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.

Dalam putusannya, MA membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan banding. Mahkamah kemudian mengadili sendiri perkara tersebut dengan mengabulkan gugatan penggugat.

Salah satu amar putusannya menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum.

MA juga memerintahkan agar surat tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk kemudian dimusnahkan.

Keputusan tersebut menjadi perhatian karena dokumen yang dipersoalkan merupakan surat penyetaraan pendidikan yang digunakan Gibran dalam memenuhi salah satu persyaratan administratif pencalonan sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.

3 November 2026: DPR Mulai Membahas Hak Menyatakan Pendapat

Setelah putusan kasasi MA, pembahasan di DPR mulai mengarah pada kemungkinan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Ketua Kelompok Fraksi PKB sekaligus anggota Komisi II DPR, Muhammad Khozin, menjelaskan bahwa DPR mempunyai tiga instrumen pengawasan, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Menurut Khozin, ketiga hak tersebut tidak harus digunakan secara berurutan karena masing-masing dapat dijalankan secara tersendiri sesuai kebutuhan.

Ia menilai putusan MA mengenai pembatalan surat penyetaraan pendidikan Gibran dapat menjadi salah satu dasar bagi DPR untuk mempertimbangkan penggunaan HMP.

Pandangan serupa juga disampaikan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Yevri Sitorus.

Deddy menilai putusan MA perlu dibaca bersama pertimbangan hukum yang sebelumnya disampaikan MK. Ia juga menekankan bahwa DPR memiliki tanggung jawab untuk menjalankan mekanisme konstitusional apabila ditemukan persoalan terkait persyaratan jabatan wakil presiden.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, berpandangan bahwa apabila tujuan DPR adalah menindaklanjuti persoalan menuju proses pemberhentian wakil presiden, instrumen yang relevan untuk dibahas adalah hak menyatakan pendapat.

Dari pihak Gerindra, juru bicara partai Sugiat Santoso menyatakan menghormati putusan MA. Namun, ia mengingatkan bahwa persoalan administratif mengenai surat penyetaraan pendidikan tidak otomatis mengubah kedudukan seseorang yang telah menjabat sebagai wakil presiden.

Hak menyatakan pendapat sendiri merupakan salah satu kewenangan DPR yang diatur dalam Pasal 20A UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.

Dalam Pasal 79 ayat (4) UU MD3, hak tersebut dapat digunakan untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah maupun kejadian luar biasa, termasuk dugaan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan presiden dan/atau wakil presiden.

10 November 2026: DPR Gelar Rapat Paripurna di Tengah Isu Pemakzulan

DPR RI menggelar rapat paripurna pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 pada Selasa, 10 November 2026.

Rapat yang berlangsung di Gedung DPR/MPR, Jakarta, tersebut dipimpin Ketua DPR Puan Maharani.

Dalam pembukaan sidang, Puan menyampaikan bahwa sebanyak 403 anggota DPR hadir secara langsung, sedangkan 11 anggota lainnya menyampaikan izin. Dengan total 414 anggota, rapat dinyatakan memenuhi kuorum.

Pelaksanaan rapat berlangsung ketika wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat untuk menindaklanjuti putusan MA mengenai dokumen pendidikan Gibran tengah menjadi perhatian.

Puan kemudian memberikan penjelasan mengenai status Gibran yang saat itu masih menjabat sebagai Wakil Presiden.

Ia meminta masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan kabar pengunduran diri Gibran yang beredar setelah muncul informasi mengenai pertemuan dengan Presiden Prabowo di kawasan Widya Chandra, Jakarta.

Menurut Puan, selama belum terdapat pernyataan resmi, masyarakat sebaiknya menunggu perkembangan lebih lanjut.

10 November 2026: Gibran Temui Prabowo dan Sampaikan Niat Mengundurkan Diri

Perkembangan terbaru terjadi pada Selasa, 10 November 2026, ketika Gibran bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan bahwa pertemuan tersebut turut membahas keinginan Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Prasetyo menjelaskan bahwa pertemuan antara kedua pemimpin negara itu berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam.

Dalam pembicaraan tersebut, Gibran disebut menyampaikan niat untuk mundur di tengah perkembangan persoalan hukum dan politik yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung.

Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Pertemuan itu berlangsung ketika wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat di DPR untuk mempersoalkan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden juga tengah berkembang.

Dengan demikian, persoalan yang awalnya berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran kini telah berkembang menjadi pembahasan politik dan ketatanegaraan, termasuk mengenai kemungkinan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden.

Bagaimana Kelanjutan Status Jabatan Wakil Presiden Gibran?

Pengajuan niat pengunduran diri oleh Gibran menjadi perkembangan terbaru dari rangkaian polemik yang berlangsung sejak September 2026.

Namun, pernyataan keinginan untuk mundur perlu dibedakan dari proses pengunduran diri yang telah resmi diselesaikan sesuai ketentuan konstitusi.

Di sisi lain, wacana pemakzulan melalui DPR juga memiliki tahapan dan persyaratan tersendiri sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Karena itu, perkembangan berikutnya akan bergantung pada proses resmi yang ditempuh, baik terkait pernyataan pengunduran diri maupun mekanisme ketatanegaraan yang tengah dibicarakan di DPR.