Polemik Pasal Makar dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Pakar Hukum Soroti Unsur Pembuktian

JAKARTA, GENVOICE.ID - Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mulai berkembang menjadi persoalan hukum yang lebih luas. Salah satu isu yang mencuat adalah kemungkinan penerapan pasal makar terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam tindakan tersebut.

Pada awal pengungkapan kasus, Selasa (3/11/2026), Kepolisian belum secara langsung mengaitkan dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh penting dengan tindak pidana makar.

Setelah pengungkapan perkara tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, juga sempat menjelaskan bahwa penyidikan masih berfokus pada dugaan tindak pidana penyadapan dan intersepsi elektronik.

Saat itu, Yusril menyatakan belum terdapat indikasi yang cukup untuk menyimpulkan adanya unsur makar.

Namun, pembahasan mengenai kemungkinan penerapan pasal tersebut mulai muncul sehari setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam perkara ini.

Yusril Sebut Dugaan Makar Masih Memerlukan Pendalaman

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjadi salah satu pihak dari lingkungan Istana yang turut menyinggung kemungkinan adanya unsur makar dalam kasus penyadapan tersebut.

Pada kesempatan berbeda, Yusril juga menyampaikan bahwa penyidik mulai menemukan sejumlah indikasi yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penerapan pasal makar tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Aparat harus memiliki fakta dan alat bukti yang memadai sebelum menetapkan adanya tindak pidana tersebut.

Yusril menjelaskan bahwa penyidik perlu mengungkap tujuan sebenarnya dari tindakan penyadapan, termasuk kemungkinan adanya maksud untuk menghalangi Presiden Prabowo menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai kepala negara.

Dalam proses pendalaman tersebut, Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP Nasional disebut menjadi ketentuan yang turut diperhatikan oleh penyidik.

Pada Senin (9/11/2026), Yusril kembali menegaskan bahwa dugaan penyadapan terhadap seorang presiden perlu dilihat secara lebih mendalam. Menurutnya, perkara tersebut tidak bisa begitu saja disamakan dengan penyadapan terhadap masyarakat pada umumnya.

Pakar Hukum: Unsur Makar Harus Dibuktikan dengan Fakta

Pakar hukum dari Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, menilai bahwa kemungkinan penerapan pasal makar dalam kasus ini harus dibuktikan melalui pemenuhan seluruh unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang.

Menurut Aan, penyidik tidak cukup hanya menemukan adanya aktivitas penyadapan. Mereka juga perlu membuktikan apakah tindakan tersebut memiliki tujuan untuk membuat Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.

Ia menjelaskan bahwa Pasal 191 KUHP mengatur perbuatan makar dengan maksud tertentu, termasuk membuat presiden tidak dapat menjalankan pemerintahan serta tindakan yang ditujukan untuk merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa presiden.

Karena itu, tujuan di balik pengumpulan informasi menjadi salah satu aspek penting dalam penyelidikan.

Aan menilai penyidik perlu memeriksa jenis informasi yang diperoleh melalui penyadapan, termasuk alasan informasi tersebut dikumpulkan dan kemungkinan penggunaannya.

Apabila informasi yang dihimpun berkaitan dengan urusan pribadi, rahasia negara, maupun agenda penting kepresidenan, aparat perlu menelusuri apakah informasi tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk melakukan tekanan atau mengganggu pelaksanaan tugas presiden.

Hasil Penyadapan Perlu Ditelusuri untuk Mengungkap Motif

Menurut Aan, pengumpulan informasi mengenai aktivitas dan komunikasi presiden perlu dianalisis berdasarkan konteks serta tujuan penggunaannya.

Informasi yang diperoleh melalui penyadapan bisa memiliki berbagai kemungkinan penggunaan. Oleh sebab itu, penyidik harus mencari tahu apakah data tersebut hanya dikumpulkan atau memang dipersiapkan untuk mendukung tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Penelusuran terhadap motif, pihak yang menerima informasi, serta kemungkinan pemanfaatan hasil penyadapan menjadi bagian penting dalam membangun konstruksi perkara.

Dengan demikian, keberadaan aktivitas penyadapan saja belum cukup untuk membuktikan adanya tindak pidana makar.

Percakapan Politik Tidak Otomatis Termasuk Tindak Pidana Makar

Aan juga mengingatkan bahwa isi percakapan politik yang diperoleh melalui penyadapan tidak bisa langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya makar.

Menurutnya, komunikasi antara presiden dengan sejumlah tokoh politik, termasuk pimpinan partai, harus dipahami berdasarkan konteks pembicaraan dan tujuan pengumpulan informasinya.

Percakapan yang berisi kritik keras, perbedaan pandangan, maupun pembahasan politik yang kontroversial tidak serta-merta memenuhi unsur tindak pidana makar.

Hal yang perlu dibuktikan adalah adanya tujuan sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana serta tindakan nyata yang menjadi bagian dari pelaksanaan tujuan tersebut.

Dengan kata lain, penyidik harus mampu membedakan aktivitas politik yang sah dalam sistem demokrasi dengan tindakan yang benar-benar mengarah pada tindak pidana terhadap keamanan negara.

Selain itu, aspek keabsahan alat bukti juga harus menjadi perhatian. Materi hasil penyadapan perlu diperiksa dari sisi relevansi, konteks percakapan, serta prosedur hukum dalam memperolehnya.

Informasi pribadi yang tidak memiliki hubungan dengan perkara seharusnya tidak dicampurkan begitu saja ke dalam proses pembuktian.

Transparansi Penanganan Kasus Dinilai Penting

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menyoroti perlunya keterbukaan aparat penegak hukum dalam menjelaskan perkembangan kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo.

Menurut Agung, penggunaan istilah makar harus disertai penjelasan yang jelas mengenai kronologi dan rangkaian peristiwa yang menjadi dasar dugaan tersebut.

Masyarakat perlu memperoleh gambaran mengenai bagaimana penyadapan dilakukan, informasi apa yang dikumpulkan, serta kemungkinan tujuan di balik aktivitas tersebut.

Ia juga menilai bahwa keterbukaan diperlukan mengingat perkara ini turut menyeret sejumlah nama dari lingkungan kepolisian, termasuk mantan pejabat tinggi Polri.

Tanpa penjelasan yang memadai, penggunaan istilah makar berpotensi menimbulkan penilaian negatif terhadap pihak tertentu sebelum proses pembuktian hukum selesai.

Agung menekankan bahwa aparat perlu menjawab sejumlah pertanyaan mendasar, mulai dari motif penyadapan, pihak yang menerima hasil informasi, tujuan penggunaannya, hingga kemungkinan adanya pihak yang memberikan perintah.

RUU Penyadapan Dinilai Perlu untuk Memperjelas Batas Kewenangan

Selain menyoroti proses penanganan perkara, Agung juga mengangkat pentingnya penguatan regulasi mengenai penyadapan di Indonesia.

Ia menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan perlu mendapat perhatian agar praktik penyadapan memiliki aturan yang lebih jelas.

Regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan batasan terhadap kewenangan penyadapan sekaligus memastikan adanya mekanisme pengawasan yang memadai.

Dengan aturan yang lebih terperinci, potensi penyalahgunaan kewenangan dapat ditekan dan perlindungan terhadap hak privasi masyarakat bisa diperkuat.

Pada akhirnya, penanganan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo membutuhkan pembuktian yang transparan dan objektif. Penerapan pasal makar harus bertumpu pada fakta hukum, bukan sekadar dugaan atau opini yang berkembang di tengah masyarakat.

Kejelasan mengenai motif, tujuan, serta tindakan konkret yang dilakukan menjadi faktor penting untuk menentukan apakah perkara tersebut benar-benar memenuhi unsur tindak pidana makar atau hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum lainnya.