Siapa yang Diuntungkan dari Penyadapan Prabowo? Komisi III DPR Desak Polri Bongkar Motif dan Aktor di Baliknya

JAKARTA, GENVOICE.ID - Komisi III DPR berencana menggelar rapat kerja (raker) khusus bersama Mabes Polri untuk membahas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh masyarakat. Kasus tersebut menjadi perhatian setelah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai salah satu tersangka.

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Mabes Polri mengenai rencana rapat tersebut. Raker dijadwalkan berlangsung pada Rabu atau Kamis pekan ini, dengan kemungkinan besar digelar pada salah satu dari dua hari tersebut.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Mabes Polri, kami akan menyelenggarakan rapat kerja khusus, terkait kejahatan serius penyadapan kepala negara. Kami ajukan waktunya antara Rabu atau Kamis, ya kemungkinan besar di antara dua hari itu akan ada raker," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

Menurut Habiburokhman, pembahasan dalam rapat tersebut tidak boleh hanya berhenti pada dugaan pelanggaran prosedur penyadapan. Komisi III DPR ingin mengetahui motif di balik aktivitas tersebut serta pihak yang diduga memperoleh keuntungan paling besar.

DPR Minta Motif dan Pihak di Balik Penyadapan Diungkap

Habiburokhman menilai perkara ini memiliki dimensi serius karena pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan bukan hanya masyarakat biasa. Presiden, tokoh nasional, hingga ketua umum partai politik disebut termasuk dalam kelompok yang diduga menjadi target.

Ia menilai penyidikan tidak seharusnya hanya menggunakan pasal-pasal terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Menurutnya, dugaan penyadapan terhadap kepala negara juga berkaitan dengan persoalan keamanan negara.

"Karena yang disadap adalah kepala negara, tokoh-tokoh bangsa, ketua-ketua umum partai. Jadi narasi di anggota Komisi III, jangan hanya kasus ini diusut dengan pasal-pasal ITE saja," ujar Habiburokhman.

Politikus Partai Gerindra itu juga menduga ada pihak dengan pengaruh besar yang memperoleh manfaat dari aktivitas penyadapan tersebut. Namun, ia mengaku tidak ingin berspekulasi mengenai identitas pihak yang dimaksud maupun siapa saja yang menjadi sasaran.

Habiburokhman meminta penyidik menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain di luar oknum internal Mabes Polri. Ia menyebut penyidikan juga perlu mendalami kemungkinan adanya kelompok politik, tokoh politik, atau pihak lain yang terlibat.

"Ini harus bisa dibongkar ya oleh penyidik nantinya. Jadi, pasalnya dikenakan adalah, kita minta pasal makar dan pasal-pasal terkait keamanan negara, harus didorong ke sana," kata Habiburokhman.

Empat Orang Jadi Tersangka Kasus Penyadapan

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo sebelumnya diungkap Bareskrim Polri pada 3 November 2026. Dalam perkembangan awal perkara, penyidik menetapkan empat orang sebagai tersangka, termasuk Listyo Sigit.

Mereka diduga terlibat dalam aktivitas penyadapan nomor telepon tanpa prosedur yang semestinya. Sasaran penyadapan disebut mencakup Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan dugaan aktivitas penyadapan tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Penyidik juga menemukan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) yang diduga tidak melalui prosedur dan verifikasi sebagaimana mestinya.

Selain itu, pada Oktober 2026, sejumlah berkas hasil penyadapan diduga dihapus untuk menghilangkan jejak. Temuan tersebut menjadi salah satu bagian yang turut didalami dalam penanganan perkara.

Pada 5 November 2026, Bareskrim kembali menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat. Slamet diduga memiliki peran memberikan persetujuan terhadap aktivitas penyadapan sekaligus penghapusan data hasil penyadapan.

Dengan perkembangan tersebut, perkara ini menyeret empat perwira tinggi Polri, termasuk Listyo Sigit Prabowo. Meski demikian, dugaan keterlibatan masing-masing tersangka tetap harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan mekanisme hukum yang berlaku.

Enam Saksi Ajukan Perlindungan ke LPSK

Dalam perkembangan penanganan kasus, Bareskrim juga telah mengajukan permohonan perlindungan terhadap enam orang saksi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Permohonan tersebut saat ini masih menjalani proses asesmen.

Langkah tersebut berkaitan dengan kebutuhan perlindungan bagi para saksi yang dimintai keterangan dalam perkara dugaan penyadapan ilegal. Hasil asesmen LPSK nantinya akan menentukan tindak lanjut terhadap permohonan perlindungan tersebut.

Rencana raker khusus Komisi III DPR bersama Mabes Polri diharapkan dapat menjadi forum untuk meminta penjelasan lebih lanjut mengenai perkembangan penyidikan. DPR juga ingin memastikan pengusutan tidak hanya mengungkap pihak yang diduga menjalankan penyadapan, tetapi turut menelusuri motif dan kemungkinan adanya pihak lain di balik perkara tersebut.