Pajak Digital Mulai Berlaku 9 November 2026, Transfer Bank dan Kirim Uang ke Luar Negeri Apakah Ikut Kena PPN?

JAKARTA, GENVOICE.ID - Pemerintah mulai memperluas cakupan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri pada Senin (9/11/2026). Meski disebut pajak digital, kebijakan ini tidak berarti seluruh transaksi keuangan masyarakat, termasuk transfer antarbank dan pengiriman uang ke luar negeri, otomatis dikenakan PPN.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Inge Diana Rismawanti, menjelaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Sistem ini bukan jenis pajak baru dan tidak dibuat untuk memungut PPN dari seluruh transaksi yang melibatkan pihak luar negeri.

Penjelasan tersebut disampaikan untuk meluruskan kekhawatiran masyarakat mengenai pemberlakuan pajak digital. Sebab, istilah transaksi digital berpotensi menimbulkan anggapan bahwa setiap aktivitas keuangan yang dilakukan secara elektronik akan dikenakan pajak tambahan.

Apakah Transfer Bank dan Remitansi Kena PPN?

DJP menegaskan bahwa transfer dana personal dan pengiriman uang atau remitansi tidak otomatis menjadi objek PPN dalam penerapan sistem tersebut. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu langsung menganggap setiap aktivitas mengirim uang ke luar negeri akan dikenakan pajak digital.

"Terkait transfer dana dan remitansi tidak otomatis menjadi objek PPN. Sistem ini tidak dimaksudkan untuk mengenakan PPN atas aktivitas transfer dana personal maupun kiriman uang masyarakat," kata Inge dalam keterangannya, dikutip Senin (9/11/2026).

Penegasan ini penting karena transaksi transfer uang memiliki karakteristik berbeda dengan transaksi barang atau jasa digital dari luar negeri. Pemungutan PPN tetap harus mengacu pada ketentuan perpajakan yang mengatur jenis transaksi yang menjadi objek pajak.

Artinya, penggunaan layanan perbankan untuk mengirim uang kepada keluarga, kerabat, atau keperluan pribadi di luar negeri tidak serta-merta membuat transaksi tersebut terkena PPN. Masyarakat perlu membedakan aktivitas transfer dana dengan pembelian barang maupun pemanfaatan jasa digital dari luar negeri.

Tidak Semua Transaksi Digital Luar Negeri Dipajaki

Menurut Inge, penerapan SPP-TDLN hanya menyasar transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku. Karena itu, keterlibatan pihak luar negeri dalam sebuah transaksi tidak otomatis membuat aktivitas tersebut dikenakan PPN.

Kebijakan ini berfokus pada penataan mekanisme pemungutan PPN atas transaksi digital lintas negara. Pemerintah ingin memastikan kewajiban perpajakan diterapkan sesuai karakteristik transaksi dan aturan yang telah ditetapkan.

Dengan mekanisme tersebut, transaksi yang memang memenuhi kriteria sebagai objek PPN akan diproses melalui sistem pemungutan yang telah disiapkan. Sementara itu, aktivitas yang tidak termasuk objek pajak tidak serta-merta dikenakan pungutan hanya karena dilakukan secara digital atau melibatkan pihak dari luar negeri.

Tujuan Penerapan Sistem Pajak Digital

Penerapan SPP-TDLN bertujuan membuat pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri menjadi lebih tertib dan terukur. Sistem ini juga dirancang agar proses pemungutan pajak dapat memanfaatkan teknologi sehingga pelaksanaannya lebih efektif.

Selain itu, pemerintah ingin menciptakan perlakuan perpajakan yang setara antara pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri. Dengan begitu, penyedia barang maupun jasa digital dari luar negeri yang memenuhi ketentuan perpajakan memiliki kewajiban sesuai aturan yang berlaku.

Kebijakan ini juga menjadi bagian dari penyesuaian sistem perpajakan terhadap perkembangan ekonomi digital yang semakin luas. Aktivitas jual beli dan pemanfaatan layanan lintas negara terus berkembang sehingga mekanisme pemungutan pajak perlu mengikuti perubahan tersebut.

Meski mulai diterapkan pada 9 November 2026, masyarakat tidak perlu menyimpulkan bahwa semua transaksi keuangan digital akan terkena PPN. Hal utama yang perlu diperhatikan adalah jenis transaksi, pihak yang terlibat, serta apakah aktivitas tersebut memenuhi kriteria sebagai objek pajak sesuai ketentuan DJP.