Polri Mulai Sidang Etik Kasus Penyadapan Nomor Ponsel Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Jalani Pemeriksaan

JAKARTA, GENVOICE.ID - Polri mulai menggelar Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap empat perwira tinggi yang menjadi tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. Proses persidangan dilakukan secara bertahap, dengan mantan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution menjadi anggota pertama yang menjalani sidang.

Sidang etik terhadap Ahrie Sonta berlangsung pada Selasa, 10 November 2026. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri sesuai rencana yang telah disampaikan sebelumnya.

Irjen Ahrie Sonta Jalani Sidang Etik Pertama

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir membenarkan pelaksanaan sidang etik terhadap Ahrie Sonta. Ia mengatakan pemeriksaan terhadap para tersangka akan dilakukan secara bergantian.

"Secara bertahap sidang kode etik ini, dimulai pada saat ini kepada terperiksa AS (Ahrie Sonta)," kata Johnny Eddizon Isir saat dihubungi pada Selasa, 10 November 2026.

Johnny juga memastikan sidang etik terhadap Ahrie telah dilaksanakan oleh Divisi Propam Polri pada hari tersebut. Tahapan ini menjadi bagian dari proses penanganan internal kepolisian terhadap empat perwira tinggi yang terseret kasus dugaan penyadapan.

"Hari ini sesuai rencana dilaksanakan kode etik profesi Polri terhadap saudara AS oleh Div Propam Polri," ujar Johnny.

Empat Perwira Tinggi Polri Jadi Tersangka

Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, serta mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Kasus tersebut tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap nomor ponsel Presiden Prabowo. Berdasarkan hasil penyidikan yang diberitakan sebelumnya, sejumlah pihak lain juga disebut menjadi sasaran, mulai dari pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.

Penetapan empat tersangka itu membuat penanganan perkara berjalan melalui dua jalur, yakni proses pidana dan pemeriksaan etik di lingkungan Polri. Sidang KEPP menjadi mekanisme internal untuk memeriksa dugaan pelanggaran profesi yang melibatkan para anggota kepolisian tersebut.

Daftar Pasal yang Menjerat Para Tersangka

Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah pasal berbeda kepada para tersangka. Slamet Uliandi dijerat Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 20 huruf j KUHP.

Sementara itu, tiga tersangka lainnya, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso, dijerat dengan Pasal 258 serta Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Mereka juga dikenakan Pasal 32 ayat (1) UU ITE.

Pelaksanaan sidang etik terhadap Ahrie Sonta menjadi tahapan awal dari pemeriksaan internal terhadap empat tersangka. Polri menyatakan sidang terhadap para terperiksa lainnya akan dilaksanakan secara bertahap.