Setelah Nasdem dan PAN, Kini Golkar Menonaktifkan Adies Kadir dari DPR

JAKARTA, Genvoice.id - Gen, politik di Senayan kembali membuat rakyat heboh. Politisi partai Golkar, Adies Kadir resmi dinonaktifkan dari posisinya sebagai anggota DPR RI. Melalui keterangan resmi dari Partai Golkar, keputusan itu dibuat per 1 September 2025.

Adies Kadir sendiri tercatat tidak hanya menjadi anggota parlemen saja, tapi juga sebagai Wakil Ketua DPR periode 2024-2025. Langkah tegas dari Partai Golkar ini menyusul pernyataan Adies soal tunjangan rumah anggota dewan yang menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat.

Awalnya sih bermula dari tanggal 22 Agustus 2025, Adies menyebut adanya tunjangan rumah senilai Rp 50 juta per bulan yang ia klaim sebagai kompensasi atas tidak adanya rumah dinas. Yang bikin ramai, dia menyebut perhitungan sewa Rp3 juta per bulan lalu dikalikan 26 hari kerja sehingga jadi Rp78 juta. Penyataan ini dianggap terlalu ngawur bagi kebanyakan masyarakat. Ditambah dengan pernyataannya tentang tunjangan beras senilai Rp12 juta per bulan yang dianggap terlalu berlebihan.

Bukan cuma Golkar yang merespons situasi ini dengan menonaktifkan anggotanya, Partai Nasdem juga ikut menonaktifkan kadernya yaitu Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Seperti yang diketahui, keduanya juga membuat pernyataan yang keliru yang berimbas serangan publik atas komentar dan tindakan yang dianggap tidak empati terhadap warga.

Di sisi lain, Partai PAN turut melakukan hal yang sama. Melalui siaran pers beberapa waktu lalu, PAN menonaktifkan kedua kadernya yang bermasalah yaitu Eko Patrio dan Uya Kuya. Ketua Umumnya, Zulkifli Hasan, mengeluarkan maklumat agar kadernya tidak pamer kekayaan, tidak arogan, dan berempati di saat rakyat sedang terbebani.

Respons tepat dari ketiga partai ini bukan hanya soal menjaga citra politik, tapi lebih sebagai cermin dari tekanan publik yang semakin kuat. Ini jadi sinyal nyata bahwa masyarakat kini tak main-main soal transparansi anggaran dan perilaku wakilnya. Para elite politik pun tampaknya mulai belajar: waktu bicara itu penting, dan sensitivitas terhadap isu rakyat bukan sekadar formalitas.