Tes Urine Polri Disorot! DPR Ingatkan Jangan Sekadar Gimik?

JAKARTA, GENVOICE.ID - Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia konsisten memberlakukan tes urine kepada seluruh personel. Langkah tersebut, tegasnya, tidak boleh berhenti sebagai simbol atau pencitraan semata.

Menurut Hasbiallah, kebijakan tes urine harus dilandasi semangat menjaga marwah dan integritas institusi. Ia menyoroti pentingnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, terutama di tengah masih adanya kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan oknum anggota kepolisian.

"Tes urine jangan hanya jadi simbol atau pencitraan. Ini harus menjadi bagian dari komitmen nyata membersihkan internal," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Hasbiallah menyatakan dukungan terhadap langkah tegas pimpinan Polri. Namun, ia menekankan bahwa implementasi di lapangan wajib dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berada di bawah pengawasan ketat.

Ia juga mengingatkan agar sanksi terhadap anggota yang terbukti melanggar dijatuhkan tanpa pandang bulu. Penegakan aturan, katanya, harus tegas, terbuka, dan tanpa kompromi demi menjaga kredibilitas institusi.

Sebelumnya, Divisi Profesi dan Pengamanan Polri menerapkan tes urine serentak terhadap jajaran personel Polri. Kebijakan ini diambil menyusul masih ditemukannya kasus penyalahgunaan narkotika di internal kepolisian.

Dalam pelaksanaannya, Polri menyatakan akan melibatkan fungsi pengawasan, baik internal maupun eksternal. Upaya tersebut dimaksudkan untuk memastikan proses berjalan objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari hasil pemeriksaan sejauh ini, tiga personel di Kepolisian Daerah Riau dinyatakan positif narkotika dan obat-obatan terlarang berdasarkan tes urine serentak yang dilakukan pada Senin (23/2). Ketiganya kini menjalani pendalaman lebih lanjut oleh pihak internal kepolisian.

Sorotan DPR ini menegaskan bahwa kebijakan tes urine bukan sekadar formalitas. Konsistensi, transparansi, dan ketegasan sanksi dinilai menjadi kunci menjaga integritas Polri di mata publik.