8 Fakta Baru Kasus Penyadapan Prabowo, Nama Listyo Sigit hingga Sosok Jenderal TK Terungkap

JAKARTA, GENVOICE.ID - Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru setelah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan hasil penyidikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, Kamis (12/11/2026). Dalam pemaparannya, Suyudi mengungkap sejumlah informasi mengenai kronologi penyadapan, pihak-pihak yang diduga terlibat, hingga upaya menghapus jejak aktivitas tersebut.

Polri sejauh ini telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Irjen Pol Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Tiga tersangka, yakni Listyo, Ahrie, dan Eko, saat ini ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Slamet menjalani tahanan rumah karena alasan kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan Pusdokkes Polri.

Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota Komisi III DPR meminta kepolisian mengungkap pihak yang berada di balik dugaan penyadapan serta tujuan penggunaan hasil rekaman. Komisi III juga meminta Polri mendalami kemungkinan adanya unsur tindak pidana makar dalam perkara tersebut.

Berikut sejumlah fakta terbaru yang disampaikan Kapolri dalam rapat bersama Komisi III DPR.

1. Muncul Sosok Brigjen TK dalam Kasus Penyadapan

Salah satu informasi baru yang terungkap adalah keberadaan seorang perwira tinggi Polri berinisial TK. Sosok tersebut disebut dalam pemaparan Kapolri karena diduga mendapat perintah dari Irjen Ahrie Sonta untuk melakukan pemantauan atau surveillance.

Suyudi menjelaskan, Ahrie diduga menerima instruksi dari Listyo Sigit, kemudian meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik. Ahrie juga disebut melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo dan memerintahkan Brigjen TK melakukan pengawasan.

Polri kemudian mengonfirmasi bahwa TK merupakan perwira tinggi aktif dengan pangkat Brigadir Jenderal atau bintang satu. Namun, identitas lengkap dan jabatan yang bersangkutan belum disampaikan kepada publik.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Edison Isir mengatakan TK sedang menjalani pemeriksaan di Divisi Propam Polri. Selain proses internal terkait dugaan pelanggaran profesi, keterangannya juga didalami dalam penyidikan perkara yang melibatkan empat tersangka.

2. Dugaan Perintah Penyadapan Berasal dari Listyo Sigit

Kapolri mengungkapkan bahwa dugaan aktivitas penyadapan bermula dari perintah Listyo Sigit melalui Slamet Uliandi. Saat itu, Slamet masih menjabat sebagai Kadiv TIK Polri.

"Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU," ujar Suyudi dalam rapat bersama Komisi III DPR.

Menurut penjelasan Suyudi, Slamet kemudian meneruskan instruksi tersebut kepada Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso. Permintaan penyadapan disebut disampaikan secara lisan maupun melalui grup WhatsApp tanpa disertai surat permohonan penyidik atau lampiran laporan polisi.

Setelah menerima instruksi, Tim Supporting Unit (TSU) memasukkan nomor telepon target ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS). Proses tersebut diduga dilakukan tanpa pemeriksaan terlebih dahulu mengenai keterkaitan nomor telepon dengan suatu perkara pidana.

Penyadapan kemudian dilakukan menggunakan sistem PenLink's X (PLX). Petugas mendengarkan dan mengekspor rekaman yang diperoleh, lalu mengubahnya menjadi transkrip sebelum hasilnya dilaporkan secara berjenjang kepada pihak terkait.

3. Kasus Terungkap setelah Ada Perintah Menghapus Grup WhatsApp

Aktivitas penyadapan yang disebut berlangsung sejak 2025 hingga 2026 mulai terungkap setelah muncul perintah untuk membubarkan grup WhatsApp yang digunakan sebagai sarana komunikasi. Perintah tersebut disampaikan pada Oktober 2026 oleh Ahrie Sonta.

Selain membubarkan grup percakapan, Ahrie diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan yang tersimpan dalam sistem LIMS dan PenLink's X atau PLX.

Perintah tersebut justru menimbulkan kecurigaan di kalangan personel bagian monitoring. Sejumlah anggota kemudian melaporkan dugaan aktivitas tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri.

Dari laporan tersebut, kepolisian mulai melakukan penyelidikan hingga akhirnya menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. Penghapusan data dan pembubaran grup WhatsApp kini turut menjadi bagian dari materi penyidikan.

4. Listyo Sigit Diduga Menjadi Penerima Akhir Hasil Penyadapan

Dalam pemaparan kepada DPR, Suyudi menyebut Listyo diduga memiliki peran sebagai pihak yang memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan. Instruksi tersebut disebut disampaikan kepada Ahrie, baik secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp.

Listyo juga diduga menjadi penerima akhir atau pengguna hasil penyadapan. Dalam materi penyidikan, peran tersebut dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.

"Menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan. Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana," tutur Suyudi.

Meski demikian, seluruh peran yang disampaikan Kapolri tersebut masih merupakan dugaan berdasarkan materi penyidikan. Proses hukum terhadap para tersangka masih berlangsung.

5. Tiga Jenderal Lain Diduga Memiliki Peran Berbeda

Selain Listyo, tiga mantan pejabat tinggi Polri lainnya juga diduga memiliki peran dalam rangkaian penyadapan. Mereka adalah Slamet Uliandi, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta.

Slamet yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri sejak 2021 hingga Oktober 2026 disebut berperan sebagai dewan penasihat Monitoring Center Polri. Ia diduga memberikan persetujuan serta meneruskan laporan hasil penyadapan kepada Listyo, baik dalam bentuk laporan harian maupun analisis.

Sementara itu, Eko yang menjadi Plt Kabagmon sejak 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025 diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari Slamet.

Adapun Ahrie menjabat sebagai Plt Kabagmon sejak 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026. Ia diduga menerima instruksi dari Listyo, meneruskannya kepada operator, melaporkan hasil penyadapan, serta memerintahkan penghapusan rekaman suara dan log data.

6. Target Penyadapan Diduga Mencakup Berbagai Kalangan

Hasil penyidikan sementara menunjukkan bahwa target penyadapan diduga tidak hanya terbatas pada Presiden Prabowo Subianto. Kapolri menyebut sejumlah kelompok dan lembaga lain juga masuk dalam daftar sasaran pemantauan.

"Berdasar hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, kementerian dan lembaga," kata Suyudi dalam rapat di Komisi III DPR, Kamis (12/11/2026).

Ia kemudian menyebut pejabat pemerintah, anggota DPR RI, partai politik, tokoh politik, gubernur, kapolda, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, hingga personel internal Polri.

Organisasi kemasyarakatan, aktivis, dan mahasiswa juga disebut termasuk dalam daftar sasaran yang sedang didalami penyidik. Namun, Suyudi menegaskan bahwa pihak-pihak yang tercantum sebagai target penyadapan tidak otomatis terlibat dalam tindak pidana.

7. Enam Personel Monitoring Diajukan untuk Mendapat Perlindungan LPSK

Polri juga telah mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk enam personel bagian Monitoring Center. Keenam orang tersebut merupakan anggota yang disebut mendapat perintah melakukan penyadapan.

Menurut Suyudi, koordinasi dengan LPSK sekaligus pemeriksaan terhadap enam personel itu dilakukan pada 6 November 2026. Permohonan perlindungan tersebut diajukan untuk mendukung proses pemeriksaan dalam penyidikan kasus.

Keterangan para personel monitoring dinilai menjadi bagian penting untuk mengungkap rangkaian aktivitas penyadapan. Mereka juga menjadi saksi yang keterangannya didalami penyidik.

Selain itu, Bareskrim Polri telah menggeledah kediaman Listyo pada 5 November 2026. Penggeledahan dilakukan setelah penangkapan dan penahanan terhadap Listyo pada 4 November 2026 serta gelar perkara bersama Kejaksaan Agung.

Dalam perkara ini, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti, antara lain 15 telepon genggam, tujuh flashdisk, dua iPad, empat unit CPU/PC/laptop, satu modem, serta dokumen dan log data penyadapan.

8. Slamet Uliandi Menjalani Tahanan Rumah, Polri Selidiki Dugaan Makar

Slamet Uliandi menjadi satu-satunya tersangka yang tidak ditempatkan di Rutan Mako Brimob. Kapolri menjelaskan, status tahanan rumah diberikan setelah penyidik memeriksa kondisi kesehatannya pada 11 November 2026.

Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri. Dari hasil pemeriksaan itu, Slamet dinilai belum dapat ditempatkan di rumah tahanan bersama tiga tersangka lainnya.

Di sisi lain, Polri juga menerbitkan laporan polisi baru untuk menyelidiki dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan perkara penyadapan. Langkah tersebut dilakukan guna mendalami apakah terdapat unsur turut serta atau permufakatan jahat untuk melakukan makar.

Suyudi menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, maupun penghilangan dokumen elektronik tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana makar. Karena itu, penyidik masih perlu mendalami unsur-unsur pidana yang mungkin muncul dalam perkara tersebut.

Polri kini melanjutkan penyidikan untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa, termasuk pihak yang diduga memberi perintah, tujuan penggunaan hasil penyadapan, serta kemungkinan adanya tindak pidana lain. Sementara itu, Komisi III DPR meminta kepolisian menuntaskan pengusutan dan menjelaskan secara terang pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.