Pemerintah Periksa Puluhan Saksi di Kasus Korupsi Chromebook, Nadiem Makarim Turut Diperiksa
JAKARTA, GENVOICE.ID - Kejaksaan Agung Republik Indonesia terus mendalami kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan laptop berbasis Chromebook. Hingga Selasa (15/7), total lebih dari 40 orang telah dimintai keterangan, termasuk mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap puluhan pihak ini masih akan terus berkembang seiring proses penyidikan. "Sudah lebih dari empat puluhan saksi yang diperiksa. Namun jumlah pastinya masih akan dikonfirmasi karena ada juga pemeriksaan lanjutan terhadap beberapa pihak," ujar Harli kepada wartawan, dikutip dariSINDOnews, Selasa (15/7).
Pada hari yang sama, Nadiem Makarim hadir di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung sekitar pukul 08.57 WIB, didampingi pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Mengenakan kemeja panjang dan membawa tas ransel hitam, Nadiem sempat menyapa awak media dengan lambaian tangan, namun enggan memberikan pernyataan.
Begitu tiba, ia langsung diarahkan menuju meja resepsionis sebelum dibawa ke ruang pemeriksaan. Pemeriksaan ini disebut sebagai bagian dari upaya tim penyidik untuk menggali informasi lebih dalam mengenai proses pengadaan dan pengawasan dalam proyek laptop Chromebook yang sempat digulirkan Kemendikbudristek di masa kepemimpinannya.
"Kami ingin tahu sejauh mana peran dan pengetahuan beliau dalam proyek tersebut, baik dari sisi pengadaan maupun mekanisme pengawasan yang diterapkan," jelas Harli.
Meski belum merinci identitas saksi lain yang turut diperiksa hari itu, Harli menyebutkan bahwa beberapa di antaranya juga telah dipanggil dan menunggu konfirmasi kehadiran. "Biasanya, setelah kami pastikan mereka hadir barulah kami informasikan secara resmi," imbuhnya.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena proyek pengadaan laptop tersebut merupakan bagian dari program digitalisasi pendidikan. Pemeriksaan terhadap mantan menteri dan puluhan saksi diharapkan mampu mengungkap secara transparan potensi penyimpangan yang terjadi dalam proyek bernilai besar itu.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!