Mengapa Film "Pesta Babi" Banyak Dicekal? Ini Alasannya

JAKARTA, GENVOICE.ID - Film dokumenter "Pesta Babi" tengah menjadi sorotan publik setelah sejumlah agenda nonton bareng atau nobar di berbagai daerah dibubarkan secara paksa. Di tengah polemik tersebut, film garapan Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale itu justru semakin ramai diperbincangkan, bahkan permintaan pemutarannya terus meningkat.

Film ini mengangkat isu eksploitasi lingkungan dan konflik agraria di Papua Selatan. Fokus ceritanya menyoroti perjuangan masyarakat adat seperti suku Malind, Yei, Awyu, dan Muyu dalam mempertahankan tanah leluhur mereka dari ekspansi proyek perkebunan sawit, tebu, hingga proyek pangan berskala besar yang masuk dalam program strategis nasional.

Menurut rumah produksi Watchdoc, sejak diluncurkan telah terjadi puluhan insiden intimidasi terhadap pemutaran film tersebut. Bentuknya beragam, mulai dari pemantauan aparat, permintaan data penyelenggara, hingga pembubaran langsung di lokasi nobar.

Sutradara Dandhy Dwi Laksono menyebut tekanan terhadap film ini justru membuat antusiasme masyarakat meningkat. Ia mengatakan semakin banyak komunitas yang mengajukan permintaan pemutaran setelah kabar pembubaran tersebar luas.

Dandhy juga menilai situasi ini menjadi ujian terhadap demokrasi dan kebebasan berekspresi di Indonesia. Sementara Cypri Dale menegaskan bahwa "Pesta Babi" bukan sekadar tontonan, melainkan film yang mengajak publik berdiskusi tentang situasi yang terjadi di Papua.

Kontroversi terhadap film ini muncul karena tema yang diangkat dianggap sensitif. Selain mengkritik proyek pemerintah di Papua, film tersebut juga menyinggung isu militerisasi, konflik pengungsi, hingga deforestasi besar-besaran yang disebut berdampak pada masyarakat adat.

Pengkaji film Eric Sasono menilai ada beberapa faktor yang membuat "Pesta Babi" mendapat banyak penolakan. Salah satunya karena film ini menggunakan sudut pandang kolonialisme terhadap situasi di Papua. Selain itu, dokumenter tersebut menampilkan dampak kehadiran aparat keamanan dan proyek negara terhadap kehidupan warga setempat.

Menurut Eric, isu mengenai peran militer di ruang sipil juga sedang menjadi perhatian publik, sehingga film dengan muatan kritik seperti ini mudah memicu respons keras dari berbagai pihak.

Meski begitu, sejumlah pejabat pemerintah menyatakan tidak ada larangan resmi terhadap pemutaran "Pesta Babi". Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan masyarakat seharusnya diberi ruang untuk menonton dan mendiskusikan film tersebut secara terbuka.

Hal serupa juga disampaikan Menteri HAM Natalius Pigai. Ia menegaskan pelarangan film seharusnya hanya dapat dilakukan melalui keputusan pengadilan, bukan lewat tindakan sepihak.

Ketua DPR Puan Maharani pun ikut menyoroti kasus pembubaran nobar "Pesta Babi". Ia mengakui film tersebut memiliki tema sensitif, namun DPR disebut akan menindaklanjuti berbagai laporan intimidasi yang terjadi.

Sampai saat ini, film "Pesta Babi" belum dirilis di platform digital seperti YouTube atau layanan streaming lainnya. Cypri Dale mengatakan keputusan itu diambil karena mereka ingin film ini ditonton secara kolektif melalui forum nobar agar penonton dapat berdiskusi langsung setelah pemutaran.

Menurut tim pembuat film, model pemutaran bersama dianggap lebih efektif untuk membangun solidaritas dan membuka ruang percakapan mengenai kondisi Papua yang selama ini jarang menjadi perhatian utama publik nasional.

Di sisi lain, polemik "Pesta Babi" kembali membuka perdebatan lama tentang kebebasan berekspresi, sensor film, serta bagaimana karya dokumenter bermuatan kritik ditempatkan dalam ruang demokrasi Indonesia.