Nobar "Pesta Babi" Dibubarkan, Yusril Tegaskan Bukan Perintah Pemerintah

JAKARTA, GENVOICE.ID - Ramai soal pembubaran acara nonton bareng film dokumenter "Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita" akhirnya mendapat penjelasan langsung dari pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa kejadian tersebut bukan arahan resmi dari pemerintah.

Menurut Yusril, tidak ada kebijakan atau instruksi dari pemerintah pusat yang melarang pemutaran film tersebut, termasuk kegiatan nobar yang sempat dibubarkan di beberapa daerah. Ia juga menekankan bahwa pola kejadian di lapangan menunjukkan hal itu bukan tindakan yang terkoordinasi secara nasional.

Faktanya, tidak semua tempat mengalami pelarangan. Di beberapa kampus seperti di Bandung dan Sukabumi, kegiatan nobar justru tetap berjalan tanpa hambatan. Sementara di lokasi lain, seperti di Lombok, pembubaran terjadi karena alasan administratif, bukan karena larangan langsung dari pemerintah.

Yusril juga menjelaskan bahwa film dokumenter tersebut memang mengangkat isu yang cukup sensitif, terutama terkait kritik terhadap Proyek Strategis Nasional di Papua Selatan. Tema ini dinilai menyentuh aspek lingkungan, hak masyarakat adat, hingga kebijakan pembangunan.

Meski begitu, ia menilai kritik dalam bentuk film seperti ini masih wajar dalam negara demokrasi. Namun, tetap perlu ada tanggung jawab dalam penyampaian pesan agar tidak menimbulkan polemik yang berlebihan.

Kasus pembubaran nobar ini akhirnya membuka diskusi lebih luas di publik, bukan hanya soal filmnya, tapi juga soal batas kebebasan berekspresi dan bagaimana respons di lapangan bisa berbeda-beda di tiap daerah.

Yang jelas, dari pernyataan resmi pemerintah, tidak ada larangan terpusat terkait film tersebut. Peristiwa yang terjadi lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi dan kebijakan masing-masing tempat