KSAD Pertanyakan Dana Film Pesta Babi, Dandhy Laksono Akhirnya Buka Suara

JAKARTA, GENVOICE.ID - Sutradara sekaligus jurnalis investigasi senior, Dandhy Laksono akhirnya memberikan penjelasan terkait polemik sumber pendanaan film dokumenter Pesta Babi. Penjelasan tersebut muncul setelah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak mempertanyakan asal biaya produksi film yang mengangkat isu dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan.

Melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya pada Rabu (20/5/2026), Dandhy menanggapi langsung komentar Maruli yang sebelumnya menyoroti biaya perjalanan dan proses produksi film tersebut. Dalam video yang diunggah, pendiri rumah produksi Watchdoc itu menjelaskan bahwa pembahasan soal pendanaan sebenarnya pernah ia sampaikan dalam sebuah siniar bersama Pemimpin Redaksi Tribun Pekanbaru, Erwin Adrian.

Dandhy mengatakan produksi film dokumenter tersebut tidak menggunakan dana negara atau APBN sehingga dirinya merasa tidak memiliki kewajiban untuk memaparkan detail anggaran kepada publik secara rinci. Ia menyebut pendanaan film berasal dari kerja sama berbagai pihak yang mendukung proyek dokumenter tersebut secara gotong royong.

Dalam penjelasannya, Dandhy juga menyinggung perhatian publik yang menurutnya lebih besar terhadap pendanaan gerakan sipil dibanding sumber dana politik atau kekuasaan. Ia menyebut banyak orang justru penasaran dengan pembiayaan karya dokumenter independen dibanding pendanaan kegiatan politik atau promosi jabatan.

Meski begitu, Dandhy mengakui transparansi sumber pendanaan tetap penting dalam dunia jurnalistik dan dokumenter profesional. Karena itu, ia menegaskan seluruh kolaborator yang membantu produksi film Pesta Babi sudah dicantumkan secara terbuka melalui logo lembaga yang tertera di poster resmi film.

Menurutnya, lembaga-lembaga tersebut ikut patungan untuk membantu pembiayaan produksi dokumenter. Ia menegaskan semua pihak yang terlibat dalam film tersebut bekerja dengan semangat kolaborasi dan bukan proyek komersial besar.

Dandhy juga membantah anggapan bahwa kru film merupakan kelompok "orang berduit" hanya karena bisa melakukan perjalanan bolak-balik ke Papua Selatan selama proses produksi berlangsung. Ia menjelaskan seluruh tim inti produksi bekerja secara sukarela tanpa menerima bayaran komersial.

Mulai dari sutradara, produser, videografer, hingga director of photography disebut terlibat secara pro bono demi menyelesaikan film dokumenter tersebut. Menurut Dandhy, semangat gotong royong justru membuat proses produksi terasa lebih personal dan penuh idealisme.

Ia kemudian menjelaskan mekanisme kerja Watchdoc sebagai rumah produksi independen berskala kecil. Watchdoc disebut lebih banyak menyediakan perlengkapan produksi seperti kamera dan personel lapangan, sementara kebutuhan operasional lainnya ditanggung bersama oleh sejumlah organisasi kolaborator masyarakat sipil.

Biaya logistik hingga tiket perjalanan menuju Papua Selatan disebut berasal dari patungan berbagai lembaga pendukung. Dandhy menilai cara kerja seperti itu menjadi bukti bahwa produksi film independen tetap bisa berjalan melalui solidaritas komunitas.

Sebelumnya, KSAD Maruli Simanjuntak sempat mempertanyakan sumber pembiayaan film tersebut. Ia menilai proses produksi yang melibatkan perjalanan ke Papua membutuhkan biaya besar sehingga memunculkan pertanyaan soal siapa pihak yang berada di balik pendanaan film dokumenter tersebut.

Meski mempertanyakan asal dana produksi, Maruli tidak menyebut pihak tertentu yang dicurigai mendanai film tersebut. Ia menyerahkan penilaian terkait isu itu kepada publik dan media yang mengikuti perkembangan polemik film Pesta Babi.