Ada Apa dengan Film Pesta Babi? Dokumenter Papua yang Dibubarkan Paksa Namun Kian Viral!

JAKARTA, GENVOICE.ID -Kontroversi Film Pesta Babi garapan Dandhy Dwi Laksono kini tengah menjadi pusat perhatian setelah serangkaian pembubaran paksa dalam acara nonton bareng di berbagai daerah.

Film dokumenter yang menyoroti eksploitasi lahan dan perjuangan masyarakat adat di Papua ini dianggap provokatif oleh sebagian pihak, namun bagi penikmatnya, film ini adalah potret nyata ketidakadilan agraria.

Di tengah intimidasi pemutaran film Pesta Babi yang marak terjadi, dukungan publik justru mengalir deras hingga memicu ribuan permintaan pemutaran komunitas sebagai bentuk solidaritas terhadap isu kemanusiaan di Papua.

Berikut adalah poin-poin penting yang merangkum situasi terkini terkait film tersebut:

1. Garis Besar Cerita: Perjuangan Masyarakat Adat Papua

"Pesta Babi" mengangkat kisah nyata masyarakat adat di Papua Selatan (suku Malind, Yei, Awyu, dan Muyu) yang berjuang mempertahankan tanah leluhur mereka.

Tanah adat tersebut terancam oleh Proyek Strategis Nasional (PSN) dan ekspansi korporasi yang mengubah hutan menjadi industri sawit serta tebu. Film ini juga membedah data kepemilikan bisnis yang diduga hanya menguntungkan segelintir elit.

2. Gelombang Intimidasi dan Pembubaran

Watchdoc mencatat setidaknya ada 21 insiden intimidasi serius selama kegiatan nonton bareng (nobar). Bentuk tekanan yang diterima penyelenggara meliputi:

• Teror melalui telepon dari pihak keamanan.

  Baca Juga:

  Mengapa Film "Pesta Babi" Banyak Dicekal? Ini Alasannya

• Pemantauan langsung oleh intelijen.

• Pembubaran paksa oleh aparat, seperti yang terjadi di Universitas Khairun Ternate dan Universitas Mataram. Pihak keamanan berdalih pembubaran dilakukan karena judul film dianggap provokatif dan demi menjaga kondusivitas.

3. Respons Pejabat dan Tokoh Publik

Kontroversi ini memancing perhatian berbagai pihak berwenang:

• Puan Maharani (Ketua DPR): Menyatakan akan menindaklanjuti laporan intimidasi ini di DPR meski mengakui isu film tersebut memang sensitif.

• Natalius Pigai (Menteri HAM): Menegaskan bahwa pelarangan pemutaran film hanya boleh dilakukan melalui keputusan pengadilan, sehingga pembubaran paksa dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

4. Mengapa Film Ini Dianggap "Berbahaya"?

Pengamat film Eric Sasono menilai ada tiga alasan utama mengapa film ini ditekan:

1. Isu Kolonialisme: Film ini secara gamblang menyebut eksploitasi di Papua sebagai bentuk kolonialisme modern.

2. Dampak Militerisasi: Menampilkan realita buruk militerisasi, termasuk isu pengungsi di Nduga.

3. Sentimen Re-militerisasi: Muncul di tengah hangatnya isu perluasan wewenang TNI dalam jabatan publik.

Meski dibayangi tekanan aparat, "Pesta Babi" berhasil memantik ruang dialog mengenai demokrasi dan kedaulatan masyarakat adat. Dandhy Dwi Laksono menegaskan bahwa semakin ditekan, semangat untuk menyuarakan fakta di Papua justru akan semakin kuat.

Film ini bukan sekadar karya seni, melainkan sebuah tuntutan akan jawaban atas krisis ekosida dan kemanusiaan yang sedang terjadi di depan mata kita.