Ledakan Maut di Garut Tewaskan 13 Orang, DPR Desak Investigasi Total dan Revisi Prosedur TNI

JAKARTA, GENVOICE.ID - Tragedi ledakan amunisi kedaluwarsa mengguncang Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Senin (12/5), menewaskan 13 orang yang terdiri dari anggota TNI dan warga sipil.

Dilansir dari Antara, insiden ini menyita perhatian publik dan langsung ditanggapi serius oleh DPR RI.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyampaikan duka cita mendalam atas kejadian yang merenggut nyawa belasan orang tersebut. Ia menekankan bahwa insiden ini harus menjadi momentum bagi Pemerintah dan TNI untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh prosedur pemusnahan amunisi, guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

Dalam pernyataannya di Jakarta, Dave menegaskan perlunya peningkatan pengawasan dan audit menyeluruh terhadap standar operasional yang diterapkan dalam pemusnahan amunisi. Ia juga meminta TNI segera melakukan investigasi mendalam untuk memastikan apakah prosedur keamanan telah dijalankan sesuai ketentuan. Selain itu, ia mengingatkan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat di sekitar lokasi kegiatan militer berisiko, agar mereka memahami potensi bahaya dan dapat mengambil langkah antisipatif.

Dave juga mendorong Pemerintah dan TNI untuk bertindak cepat dalam memberikan santunan kepada keluarga korban sebagai bentuk tanggung jawab moral dan empati negara terhadap tragedi ini. Menurutnya, keselamatan masyarakat dan personel militer harus menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan militer, terlebih yang melibatkan bahan peledak aktif atau kedaluwarsa.

TNI membenarkan bahwa 13 orang meninggal dunia akibat ledakan yang terjadi saat proses pemusnahan amunisi usang dari Gudang Pusat Amunisi (Gupusmu) III, Pusat Peralatan TNI AD (Puspalad). Ledakan tersebut terjadi di lokasi terbuka dan langsung menewaskan para korban di tempat. Seluruh jenazah kemudian dievakuasi ke RSUD Pameungpeuk untuk proses autopsi dan pemulasaraan.

Insiden memilukan ini menjadi tamparan keras bagi instansi pertahanan untuk lebih transparan, disiplin, dan profesional dalam menangani sisa bahan peledak militer. Ke depan, publik berharap agar prosedur yang ada diperbaiki dan keselamatan warga sipil tak lagi dikorbankan atas nama kelalaian teknis.