Kasihan, Masyarakat Kelas Menangah Paling Banyak Tertekan

JAKARTA- Kasihan. Menyusul situasi ekonomi yang kurang kondusif, masyarakat kelas menangah menjadi kelompok paling banyak tertekan. "Daya belinya melemah sehingga produk-produk industri manufaktur tidak terserap di pasar," kata Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto di Jakarta, Senin (10/3).

Oleh karena itu, katanya, daya beli kelas menengah harus dibenahi agar produksi tetap berlangsung sehingga tidak memicu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) missal. "Selama produk industry manufaktur paling banyak dikonsumsi kelas menangah," kata dia kepada Antara.

Ia melihat signal pelambatan ekonomi terus terjadi tercermin dari daya beli yang melemah, adanya deflasi, serta situasi ekonomi dan perdagangan global yang dalam situasi perang dagang setelah Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat.

Rendahnya permintaan akibat lemahnya daya beli terutama kelas menengah, memaksa sejumlah pelaku industri melakukan PHK. "Kalau tidak ada yang beli pasti produksi dibatasi dan selanjutnya karyawan dikurangi pula," kata Eko.

Eko menyarankan pemerintah memperkuat kebijakan di sektor industri, terutama manufaktur harus lebih jelas. Hal ini untuk membantu pelaku industri yang menghadapi penurunan daya beli masyarakat serta situasi ekonomi global yang kurang menguntungkan.

"Kebutuhan dari investor, khususnya yang memiliki pabrik saat ini adalah solusi jangka pendek lantaran mereka harus segera memperbaiki neraca keuangan melalui perbaikan dan upaya peningkatan penjualan produknya," kata Eko.

Pengamat kebijakan publik dari Fitra, Badiul Hadi mengatakan, beberapa langkah strategis yang bisa diambil pemerintah adalah mempercepat penyaluran stimulus ekonomi yaitu bansos dan subsidi bagi kelompok rentan, agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

"Stabiliasi harga kebutuhan pokok perlu terlebih saat inflasi tinggi yang dapat menekan daya beli masyarakat. Pemerintah juga harus memastikan distribusi pangan lancar, memperkuat cadangan beras, dan melakukan intervensi harga (operasi pasar) termasuk menindak tegas para mafia bahan pokok," kata Badiul.

Selanjutanya, kata dia, pemerintah harus meningkatkan kuantitas dan kualitas program padat karya, sebagai solusi jangka pendek untuk menyerap tenaga kerja yang terdampak PHK terutama di sektor infrastruktur, manufaktur, pertanian dan kelautan.

Dalam jangka menengah panjang, Pemerintah harus mendorong investasi berkelanjutan dan inklusif dengan mempercepat realisasi investasi terutama di sektor manufaktur, pertanian dan ekonomi hijau yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Intervensi juga diperlukan terutama dalam mengupayakan kemudahan perizinan dan insentif bagi investor.