Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Dilengserkan, Pilpres Akan Digelar dalam 60 Hari

JAKARTA, GENVOICE.ID - Pada Jumat, (4/4), Mahkamah Konstitusi Korea Selatan mengumumkan keputusan bulat untuk mendukung pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol atas deklarasi darurat militer yang kontroversial, menandai krisis politik terbesar negara itu dalam beberapa dekade.

Putusan ini menjadi puncak dari bulan-bulan penuh gejolak, di mana pemerintahan Yoon terguncang oleh gelombang protes dan tekanan politik.

Keputusan ini juga membuka jalan bagi pemilihan presiden yang harus berlangsung dalam waktu 60 hari, sesuai konstitusi Korea Selatan.

Yoon Suk Yeol, yang kini menjadi presiden pertama Korea Selatan yang dilengserkan karena darurat militer, mengeluarkan pernyataan singkat melalui pengacaranya.

"Saya sangat menyesal dan kecewa karena tidak bisa memenuhi harapan rakyat," ujar Yoon, seperti dikutip dari Reuters pada Jumat, (4/4).

Namun, pengacaranya mengecam keputusan ini sebagai "motif politik" semata.

Pemakzulan Yoon berawal dari deklarasi darurat militer dadakan pada 3 Desember, yang ia klaim sebagai langkah untuk melawan "elemen anti-negara" dalam pemerintahan.

Namun, langkah ekstrem ini langsung mendapat perlawanan keras. Sejumlah anggota parlemen bahkan menggunakan penghalang dan alat pemadam kebakaran untuk melawan pasukan khusus yang mencoba menerobos masuk ke gedung legislatif.

Enam jam setelah pengumuman darurat militer, Yoon mencabut dekrit tersebut-tetapi itu sudah terlambat. Parlemen langsung mengajukan pemakzulan, yang kini resmi disahkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dengan posisi presiden kosong, Perdana Menteri Han Duck-soo kini bertindak sebagai presiden sementara hingga pemimpin baru terpilih.

Sementara itu, perhatian kini tertuju pada Lee Jae-myung, pemimpin Demokrat yang hampir mengalahkan Yoon di Pilpres 2022.

Ia menjadi kandidat kuat dalam pemilihan mendatang, tetapi masih harus menghadapi serangkaian kasus hukum terkait korupsi.

Di luar Mahkamah Konstitusi, ribuan demonstran langsung bersorak saat keputusan diumumkan. Mereka meneriakkan "Kami menang!", mengekspresikan euforia setelah berbulan-bulan menuntut Yoon turun dari jabatannya.

Sebaliknya, para pendukung Yoon yang berkumpul di kediaman resminya tampak terpukul. Beberapa bahkan menangis, sementara yang lain melampiaskan kemarahan dengan merusak properti. Polisi dilaporkan menahan satu orang karena menghancurkan kaca bus polisi.

Babak Baru Politik Korea Selatan Dimulai

Pemilu presiden diperkirakan akan digelar pada 3 Juni, dengan fokus utama pada pemulihan ekonomi dan **respons terhadap tarif impor AS sebesar 25% yang mengancam industri Korea.

Sementara itu, Yoon masih menghadapi ancaman hukum yang lebih besar. Ia akan menjalani sidang kasus pemberontakan pada 14 April, di mana vonisnya bisa berujung pada hukuman seumur hidup atau bahkan eksekusi mati.

Dengan lengsernya Yoon, Korea Selatan kini memasuki babak baru politik yang penuh ketidakpastian.

Akankah negara ini mampu bangkit dari krisis? Ataukah justru akan semakin terbelah? Pilpres mendatang akan menjadi penentu, stay tune Gen!