Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Ditangkap, Buntut Umumkan Darurat Militer

Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, dilaporkan telah ditangkap oleh Corruption Investigation Office (CIO) for High Ranking Officials, pada Rabu, (15/1) yang menjadikannya presiden Korea Selatan pertama yang ditangkap ketika menjabat.

Dilansir dari The Guardian, penangkapan tersebut berupa upaya kedua dalam meringkus Yoon setelah percobaan pertama pada Jumat, (3/1) gagal karena dihalangi oleh pasukan pengamanan presiden Korea Selatan untuk memasuki kediaman Yoon.

"Eksekusi surat perintah penangkapan presiden telah dimulai, situasi ini merupakan momen krusial untuk menjaga ketertiban dan supremasi hukum di Korea Selatan" kata pelaksana tugas presiden, Choi Sang Mok, dalam pernyataan yang dikutip The Guardian, Rabu, (15/1) pagi.

Di samping itu, Yoon tetap menentang keras tuduhan yang didakwa terhadapnya dan mengaku bahwa dirinya menyerahkan diri untuk diinterogasi guna menghindari kekerasan, setelah lebih dari 3.000 aparat berbaris menuju kediamannya sejak dini hari.

"Ketika saya melihat mereka membobol area keamanan, saya memutuskan untuk menanggapi penyelidikan CIO, meskipun itu adalah penyelidikan ilegal demi mencegah pertumpahan darah yang tidak menyenangkan," ujar Yoon, dikutip The Straits Time, Rabu, (15/1).

Kini, pihak berwenang memiliki waktu 48 jam untuk menginterogasi Yoon, lalu kemudian harus mengajukan surat perintah untuk menahannya hingga 20 hari kedepan atau jika tidak, Yoon mesti dibebaskan.

Awalnya, dilansir dari CNBC, CIO meminta surat perintah penangkapan atas dakwaan terkait pemberontakan, namun Yoon mangkir dari panggilan pemeriksaan. Surat perintah itu juga telah disetujui oleh pengadilan distrik Seoul pada 31 Desember 2024, kemudian diperpanjang setelah masa berlakunya habis pada 6 Januari.

Dakwaan pemberontakan tersebut dilayangkan kepada Yoon setelah dirinya mengejutkan publik dengan mengumumkan darurat militer dalam siaran tengah malam bulan lalu. Yoon berdalih bahwa langkah tersebut diperlukan untuk melindungi negara dari kekuatan komunis Korea Utara.

Perlu diketahui, bahwa tindakan Yoon mendeklarasikan darurat militer merupakan pertama kalinya dalam sejarah Korea Selatan selama lebih dari 40 tahun. Berujung pada penolakan keras dari masyarakat terhadap deklarasi tersebut, sampai anggota parlemen berhasil melakukan pemungutan suara untuk membatalkan deklarasi itu.

Beberapa hari kemudian, parlemen mengajukan mosi pemakzulan (pemberhentian dari jabatan) terhadap Yoon, yang akhirnya berhasil dilakukan pada 14 Desember 2024 dan membuat Yoon resmi diberhentikan sementara dari jabatannya.