Presiden AS Trump Cabut Kebijakan Biden Soal Risiko AI Usai Dilantik

JAKARTA - Setelah dilantik pada Senin, (20/1), Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, resmi mencabut perintah eksekutif tahun 2023 yang sebelumnya ditandatangani oleh Joe Biden.

Dilansir dari Reuters, kebijakan tersebut awalnya bertujuan untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) terhadap konsumen, pekerja, dan keamanan nasional.

Awalnya, Biden memerintahkan untuk mewajibkan pengembang sistem AI yang berpotensi membahayakan keamanan nasional, ekonomi, kesehatan, atau keselamatan publik untuk melaporkan hasil uji keamanannya kepada pemerintah AS sebelum diluncurkan ke publik.

Langkah ini dilakukan sesuai dengan peraturan Defense Production Act, lengkap dengan arahan kepada berbagai lembaga untuk menetapkan standar pengujian serta menangani risiko yang berkaitan dengan kimia, biologi, radiasi, nuklir, dan dunia maya.

Namun, kebijakan ini ditentang oleh Partai Republik. Dalam platform politiknya tahun 2024, mereka berjanji untuk mencabut aturan tersebut dengan alasan bahwa regulasi tersebut menghambat inovasi AI.

"Partai Republik mendukung pengembangan AI yang berakar pada kebebasan berbicara dan kemajuan manusia," tulisnya dalam keterangan resmi, dikutip Reuters pada Selasa, (21/1).

Di tengah lonjakan popularitas AI generatif-teknologi yang mampu menghasilkan teks, gambar, dan video berdasarkan prompt-kekhawatiran mengenai potensi hilangnya lapangan kerja dan dampak negatif lainnya juga semakin meningkat.

Seminggu sebelumnya, Departemen Perdagangan AS mengeluarkan pembatasan baru pada ekspor chip dan teknologi AI, yang memicu kritik dari berbagai industri, termasuk perusahaan teknologi raksasa seperti Nvidia.

Sementara itu, Biden baru-baru ini menandatangani perintah eksekutif lain untuk mendukung kebutuhan energi besar bagi pusat data AI yang semakin berkembang. Perintah ini mencakup penyewaan lahan milik Departemen Pertahanan dan Energi. Trump, meskipun mencabut kebijakan pertama, memutuskan untuk tidak membatalkan kebijakan yang satu ini.