Belanja Negara Harus Lebih Tepat Sasaran Agar Ekonomi Rakyat Optimal

JAKARTA, GENVOICE.ID - Instruksi Presiden Prabowo yang minta jajaran Kementerian/Lembaga buat hemat anggaran. Tapi jangan salah paham, efisiensi anggaran bukan berarti memangkas anggaran. Duit negara ini harus dialokasiin ke sektor yang benar-benar produktif biar ekonomi rakyat makin kuat optimal.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya, YB. Suhartoko mengatakan, di tengah sulitnya meningkatkan penerimaan pajak dan non pajak serta kehati-hatian dalam menambah utang, solusi terbaiknya ya efisiensi APBN dari sisi pengeluaran.

Strateginya adalah melakukan prioritasi pengeluaran, yaitu, pengeluaran yang mempunyai dampak multiplier rendah pada pertumbuhan harus dikurangi dan digeser ke pengeluaran yang lebih produktif.

"Efisiensi pengeluaran harus dilakukan, jika perlu program dan proyek bisa berbagi antar Kementerian dan Lembaga, sehingga kegiatan tidak tumpang tindih dan biaya lebih rendah," kata Suhartoko.

Suhartoko menyoroti banyaknya belanja pemerintah yang cuma buang-buang duit tanpa dampak nyata buat rakyat. Dia pun mendorong agar Kementerian/Lembaga termasuk Pemerintah Daerah (Pemda) mengurangi pola belanja seperti itui karena merugikan negara dalam jangka panjang.

Gak cuma itu, pengawasan dan penindakan ke birokrat nakal juga harus diperketat biar gak ada anggaran yang bocor atau malah dikorupsi.

"Kurangi belanja yang tidak produktif lalu perlu monitoring dan pengawasan untuk menekan kebocoran dan korupsi,"tegasnya.

Program Populis

Sementara itu, pakar ekonomi dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat bilang, efisiensi anggaran di 16 pos belanja kementerian/Lembaga masih belum cukup buat ngatasi beban fiskal. Kenapa? Karena ada program populis yang butuh anggaran besar, kayak Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bisa tembus Rp100 triliun, swasembada pangan, dan pembangunan IKN.

Defisit anggaran diprediksi melebar hingga 2,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar 800 triliun rupiah. Sementara itu, target penerimaan pajak 2025 ditetapkan 2.189,3 triliun rupiah atau naik 13,29 persen dari tahun sebelumnya.

"Ini menandakan tekanan pajak terhadap masyarakat, terutama kelas menengah, akan semakin besar. Kelas menengah yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi justru paling terdampak. Jika pajak terus meningkat tanpa ada insentif, daya beli mereka akan turun dan memperlambat pertumbuhan ekonomi," ujar Achmad.

Belanja pegawai juga makin melonjak jadi Rp521,4 triliun karena bertambahnya kementerian dan pegawai baru. Akibatnya, ruang fiskal makin sempit, dan kesempatan buat support sektor swasta serta UMKM jadi berkurang.

"Efisiensi anggaran seharusnya dilakukan dengan meninjau efektivitas program populis. Pemerintah perlu memastikan bahwa alokasi dana benar-benar berdampak pada pertumbuhan ekonomi, bukan hanya membebani APBN," katanya.

Jika kebijakan populis terus berjalan tanpa perhitungan matang, beban pajak dan fiskal akan semakin berat. Pemerintah perlu menyeimbangkan kepentingan ekonomi agar tidak hanya menguntungkan satu kelompok, tetapi juga memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat.