Xi Jinping Absen Dalam Peringatan 50 Tahun Hubungan Diplomatik Tiongkok-Uni Eropa

JAKARTA, GENVOICE.ID - Presiden Tiongkok, Xi Jinping tidak hadir dalam undangan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) sebagai peringatan 50 tahun hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Uni Eropa di Brussels, Belgia.

Dilansir dalam laporan Financial Times pada hari minggu, pemerintah Tiongkok mengirim Perdana Menteri Li Qiang untuk menghadiri KTT di Belgia serta bertemu Dewan Eropa dan Presiden Komisi Eropa. PM Tiongkok biasanya memang mewakili Tiongkok untuk hadir ke KTT di Brussels. Sementara itu, Presiden akan menjadi tuan rumah ketika ada pertemuan di Beijing.

Namun, berbeda pada tahun ini dimana Uni Eropa menginginkan Xi Jinping untuk hadir untuk memperingati setengah abad hubungan diplomatik. Akan tetapi berbeda dari harapakn karena Xi Jinping menolak undangan tersebut.

Ketidakhadiran Presiden Tiongkok, Xi Jinping menjadi salah satu dampak ketegangan antara Beijing dan Brussels yang meningkat pasca invasi Rusia ke Ukraina 2022 lalu. Pihak Uni Eropa menuduh Tiongkok mendukung kebijakan Rusia.

"Diskusi informal masih berlangsung, baik mengenai penentuan tanggal KTT Uni Eropa-Tiongkok maupun tingkat perwakilan yang akan hadir," kata seorang pejabat Uni Eropa kepada Financial Times.

Saling Kritik antara Tiongkok dan Uni Eropa

Tiongkok dan Uni Eropa merupakan dua kekuatan ekonomi kedua dan ketiga terbesar yang masing-masing kerap kali melemparkan kritik mengenai produksi, subsidi ilegal, hingga politik dumping.

Salah satu kebijakan yang direspon keras oleh Beijing termasuk kebijakan tarif impor dua digit oleh Uni Eropa kepada mobil listrik asal Tiongkok yang diberlakukan mulai bulan oktober tahun lalu.

Protes keras dilancarkan oleh Tiongkok dan membalasnya dengan kebijakan hambatan masuk ke pasar Tiongkok untuk berbagai produk Uni Eropa. Bukan hanya itu, Tiongkok juga resmi mengajukan keluhan ini kepada WTO (World Trade Organization). Tiongkok menuduh Uni Eropa melakukan "penyalahgunaan instrumen perdagangan" yang melanggar aturan WTO. Tindakan ini sebagai bentuk "proteksionis" berdasarkan misi Tiongkok.