Miris! PDB Per Kapita Naik Tapi Cuma Segelintir Orang yang Ngerasain

JAKARTA, GENVOICE.ID - Badan Pusat Statistik (BPS) baru aja ngumumin kalau Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia naik jadi Rp78,62 juta atau sekitar 4.960 dolar AS di 2024. Angka ini lebih tinggi dari 2023 yang cuma Rp75 juta.

Menurut Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, PDB per kapita sering dipakai buat ngukur tingkat kemakmuran suatu negara. Tapi walaupun angka ini naik, ekonomi Indonesia malah melambat dibanding tahun sebelumnya. Tahun ini pertumbuhan ekonomi cuma 5,03%, lebih rendah dibanding 5,05% di 2023.

Data dari International Monetary Fund (IMF) juga nunjukin kalau pertumbuhan ekonomi negara berkembang tahun ini diprediksi turun jadi 4,2%, lebih rendah dari 2023 yang 4,4%. Ekonomi global juga sama, turun ke 3,2% dari sebelumnya 3,3%.

Pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Achmad Maruf, ngasih peringatan kalau PDB per kapita itu bisa jadi "jebakan indikator makro". Soalnya angka ini nggak bisa berdiri sendiri tanpa dibandingin dengan data ketimpangan seperti Gini Ratio atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

"PDB per kapita tidak menggambarkan situasi riil di masyarakat jika tidak dibandingkan dengan angka Gini Ratio. Malah indikator makro ini bisa menjadi jebakan kalau dijadikan rasio utang, seakan-akan kemampuan utang kita meningkat, padahal negara sebenarnya rapuh," jelasnya.

Dalam konteks ketimpangan ekonomi, Achmad Maruf mencontohkan daerah Konawe di Sulawesi Tenggara yang memiliki angka PDB besar akibat ekspor nikel yang tinggi.

"Daerah seperti Konawe yang menjadi pusat ekspor nikel tentu memiliki PDB tinggi, apakah benar masyarakatnya menikmati pendapatan sebesar itu? Ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan masih menjadi masalah yang perlu diperhatikan," tambahnya.

Kesejahteraan masyarakat juga tidak hanya bisa diukur dari nilai PDB per kapita, tetapi harus mempertimbangkan pula ketimpangan ekonomi, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta tingkat kebahagiaan warga.

Jika ketimpangan tinggi dan IPM rendah, maka kenaikan PDB per kapita bisa jadi hanya menguntungkan sebagian kecil kelompok ekonomi, sementara mayoritas masyarakat tidak merasakan dampaknya.

Kenaikan PDB per kapita jelasnya bisa menjadi indikator positif bagi perekonomian nasional, namun jika tidak diiringi distribusi yang merata, angka tersebut hanya sekadar ilusi kemajuan. Pemerintah perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya bersifat agregat, tetapi benar-benar berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat secara luas.

Peneliti dari Mubyarto Institute, Awan Santosa, juga mengkritik sistem ekonomi Indonesia yang masih didominasi konglomerat. Menurut dia, PDB per kapita tinggi belum tentu bikin rakyat sejahtera.

"Sesuai teori Prof. Mubyarto, jika PDB per kapita tinggi tetapi pengeluaran per kapita rendah maka itu mengindikasikan "derajat penghisapan" yang tinggi di Indonesia," kata Awan.

Faktanya, 0,01% perusahaan besar menguasai hampir 40% dari total PDB Indonesia, sementara UMKM yang jumlahnya 99% cuma kebagian 60,51% dari PDB.

"Intinya distribusi kekayaan itu tidak ada. Ketimpangan masih lebar, dilihat juga dari penguasaan aset, lahan, dan simpanan di bank," tambahnya.

Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Eugenia Mardanugraha, juga menegaskan kalau angka PDB per kapita nggak bisa langsung diartiin semua rakyat jadi lebih makmur.

"Kalau dibagi per kelompok ekonomi, pasti ketimpangannya bakal kelihatan banget," ujarnya.