Penerimaan Pajak Korporasi dan PPh Non-migas Melambat? Ini Sinyal Serius!

JAKARTA - Pengamat ekonomi dari STIE YKPN Yogyakarta Aditya Hera Nurmoko mengatakan klaim Kementerian Keuangan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap "aman" di semester I-2025, terlalu menyederhanakan kompleksitas fiskal saat ini.

"Secara teknis, pernyataan APBN aman tidak salah namun berisiko meninabobokan publik dari tekanan struktural yang sedang mengemuka, baik dari sisi penerimaan maupun belanja negara," kata Aditya saat dihubungi di Yogyakarta, Minggu (30/6).

Menurut dia, tekanan penerimaan negara yang disebutkan Kemenkeu perlu dijelaskan secara rinci apakah ini berasal dari penurunan harga komoditas, pelemahan ekspor, atau pelambatan aktivitas ekonomi domestik.

"Jika sektor-sektor penggerak penerimaan seperti pajak korporasi dan PPh non-migas melambat, itu sinyal serius," jelasnya.

Aditya juga menyoroti narasi "defisit kecil" yang disampaikan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu, Febrio Kacaribu. Ia mengingatkan bahwa defisit kecil bisa terjadi bukan karena penerimaan kuat, tetapi karena belanja belum optimal terserap.

"Kita perlu lihat rasio penyerapan belanja produktif, misalnya untuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Jangan sampai efisiensi justru berasal dari belanja yang tertunda," katanya.

Di tengah ketidakpastian global dan fluktuasi nilai tukar, Aditya menyarankan agar Kemenkeu tidak hanya fokus pada stabilitas jangka pendek, tapi juga mulai menyampaikan langkah konkret untuk memperbaiki struktur penerimaan.

"Reformasi pajak digital, optimalisasi belanja subsidi, dan penguatan daya serap daerah perlu digenjot agar APBN tidak hanya aman, tapi berkelanjutan," katanya.

Sebelumnya, Dirjen ektur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Kemenkeu, Febrio Kacaribu menyatakan APBN tetap aman meski banyak peristiwa global yang terjadi pada semester I 2025.

"APBN kita aman, kita melihat trajectory dari yang kemarin sudah kita laporkan sampai bulan Mei, itu kita lihat trajectory-nya cukup terkendali," kata Febrio.

Dia mengakui, memang ada tekanan dalam penerimaan negara saat ini, tetapi dari sisi belanja, Pemerintah sudah mulai mengeksekusi. "Kita lihat kemarin defisitnya kecil," jelas Febrio.

Hingga Juni, berbagai peristiwa global tercatat mewarnai ekonomi Indonesia, mulai dari penerapan pajak balasan (resiprokal) oleh Amerika Serikat (AS), hingga yang terbaru eskalasi konflik antara Iran-Israel yang berdampak signifikan pada alur logistik dunia.

Menutup Defisit

Pada kesempatan lain, Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi mengatakan sinyal yang harus diwaspadai adalah perlambatan ekonomi global dan domestik. Harga komoditas unggulan seperti batu bara dan sawit juga mengalami koreksi, sehingga menurunkan penerimaan devisa negara.

Terlebih lanjut Badiul, selama ini, untuk menutup defisit, pemerintah masih sangat mengandalkan penerbitan surat berharga negara (SBN). Namun, suku bunga global yang tinggi dan depresiasi rupiah ke kisaran 16.400 - 16.700 per dollar AS per Juni 2025, telah meningkatkan biaya bunga utang dan risiko refinancing.

"Hingga Mei 2025, biaya bunga utang tercatat sudah mencapai 200 triliun rupiah, atau sekitar 60 persen dari pagu tahunannya, ini mengindikasikan tekanan likuiditas APBN di semester II," jelas Baidul.

Pemerintah mengklaim ada ruang fiskal yang cukup sebagai shock absorber. Sedangkan, realisasi cadangan pembiayaan masih terbatas, dan sisa anggaran lebih (SAL) semakin menipis, bahkan dilaporkan turun dari 190 triliun rupiah di awal 2024 menjadi sekitar 110 triliun rupiah per Mei 2025.

Oleh sebab itu, dia mengimbau Pemerintah agar mereview kembali prioritas belanja, terutama belanja yang tidak langsung berdampak pada pemulihan ekonomi atau pengurangan kemiskinan.

Begitu juga dengan optimalisasi penerimaan pajak sektor digital dan konsumsi, serta penanganan kebocoran dari tax avoidance, perlunya transparansi atas penggunaan instrumen pembiayaan kreatif Sovereign Wealth Fund (SWF) dan pengelolaan utang jangka panjang.