Anggaran 2025 Ketat, Bappenas Ajak Cari Investasi dan Nggak Ngandelin APBN

JAKARTA, GENVOICE.ID - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasioal (PPN/Bappenas) ngegas banget buat jaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil, meskipun pemerintah lagi ngirit anggaran demi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jadi, meski ada shifting duit dari berbagai sektor, pertumbuhan ekonomi diusahakan tetap kenceng.

Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy, bilang dalam rapat bareng kementerian/lembaga (K/L) kalau mereka harus mulai cari sumber duit di luar APBN, kayak hibah atau investasi dari luar negeri. Intinya, jangan cuma ngandelin duit negara, harus kreatif cari sumber lain.

Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy dalam rapat pimpinan untuk optimalisasi membahas program prioritas kementerian/lembaga (K/L), seperti dikutip Antara dari keterangan resmi, di Jakarta, Minggu (9/2) mengatakan akan mendorong K/L agar dapat memanfaatkan sumber pembiayaan non APBN, seperti hibah dan investasi luar negeri.

Dia juga nekanin soal tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD. Ini biar duit negara bisa lebih optimal dan nggak kebuang sia-sia.

Setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 disetujui Presiden, otomatis Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tiap kementerian juga harus menyesuaikan. Nah, Bappenas bakal turun tangan buat bantu K/L yang kena dampak pemangkasan anggaran biar tetap bisa jalan.

Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Bappenas, Putut Satyaka, bilang kalau mereka bakal tetap jaga program Prioritas Nasional tetap jalan. Apalagi, ada beberapa program utama yang jadi perhatian Presiden Prabowo, kayak MBG, swasembada pangan, air, energi, pendidikan, kesehatan, hingga hilirisasi industri.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, ngingetin kalau K/L bakal makin sering ngandelin hibah dan investasi buat nutupin kebutuhan anggaran. Tapi dia juga wanti-wanti, kalau dananya dari hibah sih nggak masalah. Tapi kalau dari pinjaman luar negeri, harus hati-hati banget, jangan sampai bikin utang negara makin numpuk.

"Jika pendanaan hibah maka tidak apa apa, tetapi kalau pembiayaan dari pinjaman yang harus hati hati karena meningkatkan utang luar negeri," kata Esther.

Dari sisi kebijakan publik, pengamat dari Fitra, Badiul Hadi, juga angkat suara. Menurutnya, efisiensi anggaran itu bagus, tapi kalau nggak dilakukan dengan strategi yang matang, malah bisa bikin pertumbuhan ekonomi kena dampaknya. Ditambah lagi, ada risiko terlalu bergantung sama pihak luar, apalagi kalau hibah atau investasi yang diterima punya syarat tertentu yang bisa mempengaruhi kebijakan nasional.

Kebijakan tersebut kata Badiul juga berisiko meningkatkan kebergantungan pada pihak eksternal. Tentu, bukan perkara mudah bagi kementerian untuk menarik pembiayaan baik dalam bentuk hibah maupun investasi. Sebab, dua skema itu sering memiliki persyaratan yang bisa memengaruhi kedulatan kebijakan nasional.

Misalnya dalam skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), swasta bisa saja memiliki kepentingan yang selalu sejalan dengan prioritas pemerintah.

"Pembiayaan non-APBN perlu dikelola dengan transparan dan akuntabel agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran atau korupsi," tegasnya.

Tidak kalah penting, Pemerintah harus menghindari penggunaan skema utang misalnya dari Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), dan lembaga lainnya. Ini untuk menghindari penambahan utang negara dan menjaga stabilitas APBN agar tidak terkuras untuk membayar pokok dan bunga utang.

"Bappenas perlu memastikan bahwa sumber pembiayaan non APBN yang diusulkan harus selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan tidak menimbulkan kebergantungan pada pihak lain," katanya.

Arahkan Anggaran ke Sektor Produktif

Peneliti Ekonomi Core, Yusuf Rendi Manilet, juga kasih pandangan soal kebijakan efisiensi ini. Menurutnya, kalau pemerintah motong anggaran tanpa strategi jelas, belanja negara bisa turun dan dampaknya ke pertumbuhan ekonomi juga bakal kurang maksimal.

"Inpres yang baru-baru dikeluarkan Pemerintah memang berpotensi menekan belanja Pemerintah jika tidak diikuti dengan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menjadikan belanja pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Rendi.

Makanya, realokasi anggaran harus benar-benar diarahkan ke pos yang bisa ngasih multiplier effect ke ekonomi. Bantuan sosial, subsidi, atau program kayak MBG misalnya, kalau dikelola dengan baik dan melibatkan UMKM, bisa ngebantu pertumbuhan ekonomi secara langsung.

"Jadi kita bicara bagaimana kemudian Pemerintah menyalurkan realokasi pada pos seperti bantuan sosial, subsidi atau pos seperti makan bergizi gratis dengan catatan makan bergizi gratis ini memang digunakan sekali lagi atau melibatkan UMKM yang memang secara proporsi bisa memberikan efek terhadap ekonomi secara umum," kata Yusuf.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), GKR Mangkubumi, mengatakan meskipun terjadi pengalihan anggaran dan pengetatan belanja, pengusaha daerah harus tetap mampu melihat peluang dari setiap potensi yang ada.

"Kadin DIY bersama pemerintah daerah telah bertekad untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen dan secara bertahap menumbuhkan ekonomi hingga 8 persen. Ini tidak bisa dilakukan jika kita hanya bergantung pada APBN. Kita harus kreatif dalam melihat peluang dan berinvestasi di sektor-sektor yang masih terbuka," kata GKR Mangkubumi saat membuka rapat pleno Rapimda Kadin DIY, Minggu (9/2) di Jogja Expo Center.

Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan adalah proyek-proyek nasional yang sedang berjalan di sekitar DIY, seperti jalan tol Yogyakarta-Semarang dan Yogyakarta-Solo. Menurutnya, para pengusaha daerah dapat menyusun usulan dan berinvestasi di rest area sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan.

"Rest area ini bisa sangat kreatif, bahkan tidak sekadar tempat makan dan minum. Bisa dikembangkan menjadi destinasi wisata, pusat olahraga, atau tempat istirahat yang memiliki nilai lebih bagi pengguna jalan tol. Anggota Kadin harus berpikir inovatif dalam melihat peluang ini," tegasnya.

Selain itu, dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), GKR Mangkubumi menekankan bahwa pengusaha DIY harus mengambil peran dalam rantai pasokan, terutama dalam penyediaan bahan pangan seperti daging ayam, kambing, dan sapi.

"Jangan sampai kebutuhan MBG di DIY justru dipasok dari luar daerah. Kita punya banyak potensi di sektor peternakan, jadi pengusaha DIY harus bisa bekerja sama dan berinvestasi secara kolektif untuk memenuhi kebutuhan ini," jelasnya.