Kebijakan Luar Negeri Trump: Transaksional, Tanpa Topeng Moral

JAKARTA, GENVOICE.ID - Kebijakan luar negeri Donald Trump kembali jadi sorotan setelah Wakil Presiden AS JD Vance menyatakan secara terbuka bahwa era diplomasi idealistik Washington telah berakhir. Dalam pidatonya di Akademi Angkatan Laut AS, Vance - seorang veteran perang Irak - menegaskan bahwa pendekatan yang mengutamakan pembangunan negara lain dan intervensi asing tak lagi menjadi prioritas. "Kita telah mencoba terlalu lama membangun negara orang lain, padahal tak berkaitan langsung dengan kepentingan inti Amerika," ujarnya.

Trump dan Vance menandai era baru ini dengan kunjungan ke Timur Tengah. Dalam empat hari, Trump disambut megah di Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Masing-masing negara menyuguhkan perjanjian ekonomi dan pertahanan bernilai fantastis - Arab Saudi menjanjikan investasi 600 miliar dolar, Qatar menandatangani pembelian pesawat Boeing senilai 96 miliar dolar, dan UEA akan membangun kampus kecerdasan buatan terbesar di luar AS.

Namun di balik megahnya kesepakatan, muncul kritik tajam. Sejumlah mantan pejabat menyebut gaya diplomasi Trump sebagai bentuk ekstrem dari pendekatan transaksional - lebih fokus pada keuntungan jangka pendek ketimbang stabilitas jangka panjang atau nilai-nilai demokrasi. Jeffrey Goldberg dari The Atlantic bahkan menilai pendekatan ini bukan cuma pragmatis, tapi juga mempromosikan kepentingan pribadi Trump dan keluarganya. Dari jet pribadi mewah dari Qatar hingga proyek properti Trump Organization di Timur Tengah, kritik menyebut ini sebagai level baru dalam politik yang mengaburkan batas antara kepentingan negara dan bisnis pribadi.

Ned Price, mantan juru bicara Departemen Luar Negeri di era Biden, menyebut pendekatan Trump bahkan terlalu murah jika hanya disebut "transaksional". Ia menilai kebijakan tersebut lebih didasarkan pada keuntungan pribadi ketimbang kepentingan nasional, termasuk keuntungan ekonomi keluarga Trump.

Yang mencolok, Trump nyaris tak menyinggung isu HAM, bahkan saat berada di Arab Saudi-negara yang dikaitkan dengan pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi. Dalam pidatonya di Riyadh, Trump malah menyindir pemerintahan sebelumnya yang "datang dengan pesawat mewah dan ceramah soal cara hidup". Ia memuji pembangunan Timur Tengah sebagai hasil kerja keras rakyat lokal, bukan hasil campur tangan negara asing seperti AS.

Ro Khanna, anggota Komite Angkatan Bersenjata DPR AS, mengkritik sikap Trump yang dianggap mengabaikan nilai-nilai universal seperti HAM dan supremasi hukum. "Trump seperti sedang menormalisasi relativisme budaya dalam skala kebijakan global," kata Khanna. Ia khawatir jika Amerika meninggalkan prinsip-prinsip itu, dunia akan kembali ke era penuh konflik antar-negara.

Meski bukan presiden pertama yang menomorduakan isu HAM demi kepentingan geopolitik, Trump dinilai berbeda karena tidak berusaha menyembunyikannya. Beberapa analis bahkan menyebut sikap Trump sebagai kejujuran brutal tentang bagaimana kebijakan luar negeri AS benar-benar dijalankan di balik layar selama ini.

Aaron David Miller, mantan penasihat kebijakan luar negeri lintas pemerintahan, menyimpulkan bahwa Trump telah benar-benar "mengosongkan bingkai etika dan moral" dari kebijakan luar negeri AS. "Trump tidak pura-pura. Ia tak lagi menggunakan bahasa nilai. Ia hanya bicara soal untung-rugi."

Bagi sebagian orang, sikap Trump yang enggan berperang adalah nilai plus. Tapi dorongan untuk mencetak "terobosan" diplomatik sensasional, seperti yang dilakukan dengan Korea Utara dan kini Timur Tengah, sering kali dilihat sebagai ambisi pribadi-entah demi citra atau bahkan Nobel Perdamaian.

Meski begitu, banyak yang justru lebih khawatir pada dampak dalam negeri dari pendekatan luar negeri Trump. "Masalah sebenarnya bukan cuma soal kebijakan luar negeri," kata Miller. "Yang mengkhawatirkan adalah bagaimana kebijakan itu mencerminkan, bahkan memperparah, krisis di dalam negeri sendiri."