Elon Musk Bisa Untung Jika Inggris Hapus Pajak Digital

JAKARTA, GENVOICE.ID - Platform media sosial X, milik Elon Musk, berpotensi mendapatkan keuntungan besar jika pemerintah Inggris menghapus pajak layanan digital ("Digital Services Tax"/DST) senilai 800 juta pound sterling dalam kesepakatan ekonomi dengan Donald Trump. Menurut Dan Neidle dari Tax Policy Associates, X secara teknis memenuhi syarat untuk membayar pajak tersebut.

Pemerintah Inggris tengah mempertimbangkan untuk mencabut DST sebagai bagian dari negosiasi dengan AS guna menghindari tarif impor baru yang dijadwalkan mulai berlaku pada 2 April. Menteri Teknologi Peter Kyle menyatakan bahwa semua opsi sedang dipertimbangkan, sementara Kanselir Rachel Reeves menegaskan bahwa diskusi mengenai pajak ini masih berlangsung.

Pajak DST, yang diperkenalkan pada 2020, dirancang untuk mencegah perusahaan teknologi besar mengalihkan keuntungan mereka ke luar negeri. Pajak ini berlaku untuk mesin pencari, platform media sosial, dan pasar daring dengan pendapatan global lebih dari 500 juta pound sterling serta penghasilan lebih dari 25 juta pound sterling dari pengguna di Inggris. Perusahaan yang memenuhi kriteria tersebut dikenakan pajak 2% atas pendapatan mereka di Inggris.

Berdasarkan laporan keuangan terakhir, X memperoleh pendapatan 205 juta pound sterling di Inggris, yang berarti berpotensi membayar sekitar 3,6 juta pound sterling dalam DST. Namun, tidak ada pernyataan eksplisit dalam laporan tersebut yang menyebutkan pembayaran pajak tersebut.

Sejak diterapkan, 90% pendapatan DST berasal dari lima perusahaan utama, termasuk Amazon, Google, eBay, dan Apple, yang telah mengakui membayar pajak ini. Meta, induk Facebook, juga diyakini telah membayar DST.

Rencana penghapusan pajak ini menuai kritik, terutama dari anggota parlemen Partai Buruh. Mereka khawatir langkah ini akan memberikan keuntungan besar bagi raksasa teknologi AS sementara pemerintah Inggris justru mengurangi anggaran kesejahteraan dan memberlakukan pemotongan anggaran lainnya. Rachael Maskell, anggota parlemen Buruh, mengungkapkan keprihatinannya bahwa kebijakan ini hanya akan menguntungkan perusahaan teknologi besar sambil memperburuk kondisi warga yang membutuhkan bantuan sosial.

Meskipun Inggris sebelumnya berjanji untuk menghapus DST setelah adanya kesepakatan pajak global oleh OECD, keterlambatan penerapan aturan baru ini membuat status DST masih menggantung. Dengan potensi penghapusan pajak ini, X dan perusahaan teknologi lainnya bisa mendapatkan keuntungan besar di tengah ketidakpastian regulasi pajak global.