Tarif Trump Bikin Ribet, Menkeu Sri Mulyani Update Proses Negosiasi

JAKARTA, GENVOICE.ID - Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan update baru mengenai proses negosiasi tarif resiprokal dengan Amerika Serikat yang sedang diupayakan oleh Pemerintah Indonesia.

Dilansir Antara, dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang diselenggarakan secara virtual, Sri Mulyani menyebutkan bahwa tim dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih melanjutkan buat bahas teknis dengan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR).

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia dan USTR sudah sepakat buat memulai negosiasi tarif secara intensif serta menyusun kerangka kerja sama dalam kurun waktu 60 hari.

Bukan itu saja, Pemerintah RI juga aktif buka komunikasi dengan pelaku usaha Amerika, seperti The United States-Indonesia Society (USINDO) dan Kamar Dagang AS (US Chamber of Commerce), yang beranggotakan perusahaan-perusahaan investor di Indonesia.

"Mereka terus berupaya untuk memberikan timbal balik dan saran mengenai berbagai posisi Indonesia terhadap respons tarif resiprokal yang diterapkan Pemerintah AS," ujar Sri Mulyani.

Menkeu RI Sri Mulyani juga dijadwalkan bakal ketemu sama Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, Jumat sore (25/4). Selain itu, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari negara-negara ASEAN juga bakal duduk bareng bareng Managing Director IMF buat ngobrolin soal dampak kebijakan tarif dari AS.

Sri Mulyani menyebut, kondisi di AS sekarang lagi labil banget. Apalagi arah kebijakannya belum jelas, ditambah lagi dengan aksi saling balas antara AS dan China yang masih terus berjalan.

Nah, dalam situasi kayak gini, Indonesia ambil langkah negosiasi yang aktif. Pemerintah juga menunjukan komitmen dan berbagai kebijakan dalam negeri yang relevan.

Tidak cuma itu, Indonesia juga harus mengawasi perkembangan kebijakan dari AS dan gimana reaksi negara-negara lain yang lagi berunding atau ngasih respons balik.

"Ini semua nanti akan dirumuskan pada saat kita kembali dari perjalanan ini, terutama mengikuti perkembangan penundaan selama 90 hari yang memberikan waktu untuk terus saling berkomunikasi demi hasil yang baik," kata Menkeu RI itu pula.

Menurut Sri Mulyani, AS sebenarnya bukan ingin menciptakan krisis tapi mewujudkan perdagangan yang adil. Sementara buat Indonesia dianggap punya posisi yang kuat karena kekuatan ekonomi dalam negeri yang solid.