Situasi Makin Panas! Imbas 26 Wisatawan Tewas pada Serangan di Kashmir, India Tutup Perbatasan Darat

JAKARTA, GENVOICE.ID - Pemerintah India menutup perbatasan darat utama dengan Pakistan dan menangguhkan perjanjian air Indus menyusul serangan mematikan di wilayah Kashmir yang menewaskan 26 wisatawan. Selain itu, kebijakan bebas visa bagi warga Pakistan juga dibekukan.

Serangan terjadi pada Selasa (22/4) di kawasan Pahalgam, wilayah Himalaya yang dikenal sebagai destinasi wisata. Kelompok militan yang mengidentifikasi diri sebagai Kashmir Resistance mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Dalam pernyataan daring, mereka menyebut keberadaan "pendatang luar" sebagai alasan di balik aksi tersebut.

Menurut keterangan para penyintas, pelaku menyerang dengan cara memisahkan para pria dan meminta mereka membaca ayat-ayat Islam. Mereka yang gagal dikabarkan langsung dieksekusi di tempat.

Pemerintah India menyebut insiden ini sebagai serangan terhadap warga sipil terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Menteri Pertahanan India, Rajnath Singh, menyatakan bahwa para pelaku dan pihak yang terlibat dalam perencanaan akan mendapatkan respons tegas.

Sekretaris Luar Negeri India, Vikram Misri, menyampaikan bahwa keputusan untuk mengambil langkah diplomatik terhadap Pakistan dibuat setelah rapat kabinet keamanan. Ia juga menegaskan bahwa perjanjian air akan tetap ditangguhkan hingga Pakistan menghentikan dukungan terhadap aktivitas teror lintas batas secara "kredibel dan tidak dapat dibatalkan". Pemerintah Pakistan membantah keterlibatan dan menyatakan keprihatinan atas insiden tersebut.

Sebagai langkah pengamanan, militer India dan aparat keamanan meluncurkan operasi pencarian di berbagai wilayah Kashmir. Bandara Srinagar melaporkan lonjakan aktivitas penerbangan keluar wilayah menyusul eksodus wisatawan dari lokasi.

Serangan ini terjadi saat Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, sedang melakukan kunjungan resmi ke India. Ia menyebut insiden tersebut sebagai "serangan teroris yang menghancurkan". Sementara itu, tokoh lokal seperti Omar Abdullah menyampaikan duka mendalam atas peristiwa tersebut dan memahami kekhawatiran para pengunjung.

Situasi ini memperburuk ketegangan yang telah berlangsung sejak pemerintah India mencabut otonomi khusus Jammu dan Kashmir pada 2019. Langkah tersebut memicu berbagai kebijakan baru, termasuk pemberian status domisili kepada warga dari luar wilayah yang memunculkan kekhawatiran akan perubahan demografis.