Arah Kebijakan Pangan Indonesia Berada di Titik Kritis

JAKARTA, GENVOICE.ID - Indonesia lagi di persimpangan jalan soal kebijakan pangan. Gara-gara udah lama bergantung sama impor, sekarang kita ada di titik krusial buat mutusin arah ke depan. Menurut pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta, Freesca Syafitri, angka impor pangan kita udah nyampe 11,88% dari total impor barang. Artinya? Kita masih ketergantungan banget sama bahan makanan dari luar.

Banyak yang bilang, kita bisa belajar dari Vietnam. Negara itu dulu juga importir beras, tapi sekarang malah jadi eksportir top dunia. Kuncinya? Strategi yang tepat.

"Diversifikasi pangan harus menjadi prioritas guna mengurangi ketergantungan pada beberapa komoditas utama yang rentan terhadap fluktuasi harga global," tegas Freeca.

Di satu sisi, pemerintah terus teriak soal swasembada pangan. Tapi di sisi lain, kondisi global yang gak pasti bikin kita harus gercep buat ngubah sistem pangan nasional dari akar.

Pada akhir pekan lalu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) Fadli Zon mengatakan, Indonesia harus swasembada karbohidrat dan protein.

"Ini dari dulu saya kira kita di HKTI coba, orientasinya juga swasembada pangan ini adalah swasembada karbohidrat, kemudian swasembada protein," kata Fadli.

Untuk mewujudkan swasembada karbohidrat, maka komoditas yang dapat dikembangkan di Indonesia adalah jagung, sagu, ubi, talas, sorgum, dan berbagai umbi-umbian sebagai sumber pangan lokal. Hal itu berarti perlu ada diversifikasi pangan untuk menciptakan swasembada, sehingga Indonesia tak bisa hanya mengandalkan beras saja.

Sedangkan, swasembada protein, dia menilai banyak sumber protein di Tanah Air yang bisa diolah lebih lanjut seperti telur ayam dan berbagai komoditas di laut seperti ikan.

"Jadi, kita sangat bisa mempunyai satu target dalam waktu dekat swasembada karbohidrat dan swasembada protein," kata Fadli.

Menanggapi hal itu, Guru Besar Fakultas Pertanian dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Dwijono Hadi Darwanto setuju kalau diversifikasi pangan itu penting banget buat ketahanan pangan jangka panjang. Tapi, tantangan terbesar ada di produksi dan kebiasaan konsumsi masyarakat.

"Diversifikasi pangan adalah langkah yang sangat baik dan strategis untuk mencapai ketahanan pangan jangka panjang. Namun, tantangannya ada pada bagaimana meningkatkan produksi alternatif ini dan mengubah pola konsumsi masyarakat yang masih sangat beras-sentris," kata Dwijono.

Biar berhasil, pengembangan komoditas alternatif butuh dukungan kebijakan yang solid. Mulai dari insentif buat petani, riset pertanian yang berkelanjutan, sampai edukasi ke masyarakat biar pola makan mereka lebih variatif.

"Tidak cukup hanya mengembangkan komoditas alternatif, tetapi juga harus ada dukungan dari pemerintah dan sektor swasta dalam hal teknologi, pasar, dan insentif bagi petani agar mereka mau beralih ke produksi pangan yang lebih beragam," tambahnya.

Selain itu, Dwijono menekankan pentingnya kampanye dan dukungan terhadap produk-produk hilir hasil diversifikasi pangan. Menurutnya, keberhasilan diversifikasi tidak hanya bergantung pada produksi bahan baku, tetapi juga pada seberapa besar masyarakat terbiasa mengonsumsi produk berbasis non-gandum.

Jika produk-produk berbasis jagung, sagu, ubi, dan sorgum mendapat dukungan promosi yang kuat, permintaan akan meningkat secara alami. Dengan meningkatnya permintaan, petani akan lebih termotivasi untuk menanam komoditas substitusi gandum tanpa harus dipaksa melalui kebijakan langsung.

"Lidah masyarakat harus terbiasa dengan makanan non-gandum. Jika konsumsi meningkat dan ada pasar yang stabil, petani secara alami akan beralih ke produksi yang lebih menguntungkan tanpa perlu dorongan dari regulasi yang ketat," jelasnya.

Sementara itu, Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB. Suhartoko ngingetin kalau sebenernya dulu Indonesia udah punya diversifikasi karbohidrat. 50 tahun lalu, makanan pokok orang Indonesia gak cuma beras, tapi juga jagung, sagu, talas, dan singkong.

Masalahnya, karena gak ada perencanaan yang serius, akhirnya semua fokus ke beras. Padahal, penduduk makin banyak dan lahan sawah makin dikit.

"Jika memang mau swasembada, jangan swasembada beras, namun pangan. Tentu ini membutuhkan perencanaan dan kerja keras untuk mewujudkan,"tegas Suhartoko.

Ia pun menyoroti dalam proses pengolahan pangan masih banyak bergantung pada bahan baku luar negeri. Misalnya, mie instan yang bergantung pada impor gandum sebagai bahan baku terigu. Padahal, sebenarnya bisa menggunakan bahan baku dalam negeri seperti sorgum.

"Sebenarnya kita punya sumber bahan baku yang melimpah yang berasal dari pangan lokal seperti singkong, sorgum dan beras," pungkas Suhartoko.