Pemerintah Inggris Andalkan Program Sarapan Gratis di Sekolah Dasar untuk Mengatasi Kemiskinan Anak

JAKARTA, GENVOICE.ID -Pemerintah Inggris tengah menggalakkan kebijakan penyediaan klub sarapan gratis di seluruh sekolah dasar di Inggris sebagai salah satu upaya utama untuk mengurangi kemiskinan anak.

Dilansir dari The Guardian, langkah ini semakin ditegaskan setelah pemerintah tampaknya menutup kemungkinan untuk mencabut batasan tunjangan anak bagi keluarga dengan lebih dari dua anak, yang diperkirakan akan menelan biaya 3 miliar poundsterling per tahun.

Menteri Pendidikan Bridget Phillipson mengumumkan 750 sekolah pertama yang akan menjadi "pionir" dalam program ini. Sebanyak 67.000 dari total 180.000 siswa yang akan menerima manfaat berasal dari daerah-daerah paling miskin di Inggris. Program ini diklaim tidak hanya akan meningkatkan kehadiran dan prestasi akademik siswa tetapi juga menjadi alat utama dalam mengurangi kemiskinan anak.

Salah satu janji kampanye Partai Buruh dalam pemilu umum adalah menerapkan program ini secara menyeluruh di Inggris selama periode pemerintahan pertama mereka untuk meningkatkan standar pendidikan dan memperluas kesempatan bagi semua anak. Departemen Pendidikan Inggris menegaskan bahwa klub sarapan memiliki peran penting dalam komitmen pemerintah untuk menghapus "noda kemiskinan anak".

Penelitian menunjukkan bahwa klub sarapan dapat meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung siswa serta meningkatkan konsentrasi dan fokus selama jam belajar. Namun, kebijakan ini juga dipandang sebagai cara pemerintah untuk mengalihkan perhatian dari tuntutan mencabut batasan tunjangan anak.

Beberapa anggota parlemen dari Partai Buruh menyatakan bahwa meskipun mereka mendukung penuh program klub sarapan, kebijakan ini tampaknya menjadi strategi untuk mengalihkan perhatian dari keputusan mempertahankan batas tunjangan anak yang kontroversial. Sejak diperkenalkan oleh Partai Konservatif pada 2017, kebijakan ini telah mencegah keluarga dengan lebih dari dua anak untuk mengklaim tunjangan pajak anak atau Universal Credit.

Sejumlah anggota parlemen Partai Buruh telah mengusulkan kompromi dengan memperluas batas tersebut dari dua menjadi tiga anak, yang diklaim tidak akan membebani anggaran secara signifikan. Namun, sumber dalam pemerintahan menyebutkan bahwa usulan ini telah ditolak oleh satuan tugas kemiskinan anak yang dipimpin bersama oleh Bridget Phillipson dan Sekretaris Pekerjaan dan Pensiun Liz Kendall. Laporan dari satuan tugas ini diperkirakan akan dirilis sebelum tinjauan anggaran musim panas tahun ini. Dengan prospek meningkatnya pajak atau pemotongan anggaran akibat memburuknya keuangan negara, kecil kemungkinan pemerintah akan mencabut batas tunjangan anak dalam waktu dekat.

"Kita perlu menyiapkan publik untuk memahami bahwa dalam kondisi keuangan saat ini, kita tidak dapat secara realistis mencabut batas tunjangan. Sebagai gantinya, kita perlu menyoroti kebijakan lain yang telah kita lakukan untuk mengatasi kemiskinan anak," ucap seorang dari Partai Buruh menyatakan.

Meski inisiatif ini mendapat sambutan baik, beberapa kepala sekolah dasar di Inggris menolak untuk berpartisipasi dalam skema percontohan. Mereka mengungkapkan kekhawatiran bahwa dana yang dialokasikan pemerintah, yaitu hanya 60 pence per siswa, tidak cukup untuk menutupi biaya operasional program ini. Paul Whiteman, Sekretaris Jenderal serikat pemimpin sekolah NAHT, menegaskan bahwa meskipun pilot program ini adalah langkah positif, isu pendanaan harus segera diselesaikan.

"Kami telah mendengar dari sejumlah pemimpin sekolah yang khawatir bahwa pendanaan ini tidak cukup untuk mendukung pelaksanaan program secara efektif," ujarnya.

Selain itu, pemerintah tampaknya bersikeras bahwa klub sarapan harus berlangsung setidaknya selama 30 menit sebelum sekolah dimulai, bukan dalam bentuk layanan "ambil dan pergi" atau sarapan di dalam kelas. Kebijakan ini menimbulkan tantangan baru karena mengharuskan sekolah untuk mempekerjakan staf tambahan, yang berpotensi meningkatkan biaya operasional.

Pada Juli tahun lalu, tujuh anggota parlemen dari Partai Buruh diskors setelah mereka memilih untuk menghapus batas tunjangan anak. Kebijakan ini telah dikritik oleh beberapa tokoh senior partai sebagai tindakan yang kejam dan tidak dapat dipertahankan. Meskipun beberapa menteri menyatakan keinginan untuk mencabut kebijakan ini, mereka menegaskan bahwa hal itu hanya mungkin dilakukan jika kondisi keuangan negara memungkinkan.

Dalam manifestonya, Partai Buruh berkomitmen untuk mengalokasikan 315 juta poundsterling untuk program klub sarapan pada tahun anggaran 2028-2029. Namun, seiring dengan meningkatnya kekhawatiran terkait pendanaan, beberapa lembaga amal memperingatkan bahwa kebijakan yang mengharuskan durasi minimal 30 menit sebelum sekolah dapat menjadi terlalu mahal, terutama karena memerlukan tambahan staf pengajar dan logistik.

Program klub sarapan gratis ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan siswa dan mengurangi angka kemiskinan anak. Namun, tanpa solusi yang jelas terkait batas tunjangan anak dan pendanaan yang mencukupi, kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya.