Miris! Peringkat Jakarta Merosot di Indeks Kota Global, Kalah dari Kuala Lumpur dan Bangkok

JAKARTA, GENVOICE.ID - DKI Jakarta berada di peringkat ke-74 dalam daftar Global City Index (GCI), tertinggal dari sejumlah kota besar lain di Asia Tenggara seperti Kuala Lumpur (72), Manila (70), Bangkok (45), dan Singapura (10). Ini menjadi peringkat terendah Jakarta dalam enam tahun terakhir.

Dilansir dari Antara, hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, yang digelar di Jakarta pada Rabu (23/4).

"Peringkat ini menunjukkan bahwa Jakarta semakin tertinggal dibandingkan kota-kota global lain di kawasan Asia Tenggara," ujar Tomsi.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu menyusun strategi jangka panjang yang ambisius namun realistis untuk mengangkat kembali posisi ibu kota di kancah global. Salah satu fokus utama adalah penguatan sektor ekonomi yang terkoneksi secara global, serta pengembangan ekosistem digital dan start-up.

Tomsi juga menyoroti pentingnya menjadikan Jakarta sebagai kota yang layak huni, dengan peningkatan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan hunian yang terjangkau. Selain itu, pembangunan infrastruktur dan transportasi terintegrasi, baik secara intra maupun antar kota, harus menjadi prioritas-khususnya dalam konteks kawasan aglomerasi Jabodetabek.

"Jakarta juga perlu menjadi kota yang bersih dan nyaman, berkelanjutan, dan memiliki kualitas lingkungan perkotaan yang baik," lanjutnya. Ia menyebut pengelolaan sampah, sanitasi air dan limbah, kualitas udara, pengendalian banjir, hingga sistem respons bencana sebagai aspek-aspek penting yang harus diperkuat.

Dalam kesempatan itu, Tomsi menegaskan bahwa penyusunan RPJMD dan RKPD harus dilakukan secara menyeluruh, dengan koordinasi lintas sektor serta partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan.

"Tanpa perencanaan yang matang, pembangunan daerah akan kehilangan arah, berisiko tumpang tindih antarprogram, dan menyulitkan pengukuran kinerja secara akurat," tutupnya.