DPR Dukung Motor Listrik BGN Dihibahkan ke Guru Honorer, Dinilai Lebih Bermanfaat

JAKARTA, GENVOICE.ID - Komisi IX DPR menyatakan dukungannya terhadap rencana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghibahkan ribuan motor listrik kepada guru honorer di berbagai daerah. Kendaraan tersebut sebelumnya dibeli untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menilai langkah pengalihan aset tersebut menjadi solusi terbaik agar barang yang telah dibeli menggunakan anggaran negara tetap memberikan manfaat kepada masyarakat.

Menurut Yahya, rencana hibah kepada guru honorer sempat disampaikan oleh Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dalam rapat bersama Komisi IX DPR. Ia menyatakan mendukung gagasan tersebut karena dinilai lebih tepat dibandingkan membiarkan kendaraan tersebut tidak dimanfaatkan.

Meski demikian, Yahya mengungkapkan bahwa dirinya sejak awal tidak sepakat dengan pengadaan motor listrik untuk kebutuhan operasional SPPG. Ia menilai kendaraan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan para pengelola dapur program Makan Bergizi Gratis.

Menurutnya, pengelola dapur tidak membutuhkan tingkat mobilitas yang tinggi dalam menjalankan tugas sehari-hari sehingga keberadaan motor listrik dinilai kurang relevan dengan fungsi SPPG.

Politikus Partai Golkar itu juga menyoroti proses pengadaan kendaraan yang disebut tidak pernah dibahas secara rinci bersama Komisi IX DPR. Kondisi tersebut membuat fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran BGN tidak berjalan secara optimal.

Selain persoalan kebutuhan operasional, Yahya turut menyinggung penyedia kendaraan yang dinilai belum memiliki jaringan dealer dan layanan purnajual yang memadai. Ia juga menyoroti adanya dugaan penggelembungan harga dalam pengadaan motor listrik tersebut.

Di sisi lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan bahwa pengadaan motor listrik dilakukan pada periode kepemimpinan sebelumnya. Saat ini, BGN tengah melakukan evaluasi terhadap berbagai aset yang telah dibeli pada tahun anggaran 2025.

Menurut Agustina, pihaknya ingin memastikan seluruh barang yang telah dibeli menggunakan anggaran negara dapat dimanfaatkan secara optimal. Tidak hanya motor listrik, evaluasi juga mencakup perangkat teknologi informasi dan berbagai aset lainnya.

BGN berencana berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung sebelum merealisasikan hibah motor listrik tersebut. Langkah itu dilakukan untuk memastikan seluruh proses administrasi dan aspek hukum berjalan sesuai ketentuan.

Selain motor listrik, sejumlah barang yang turut dievaluasi meliputi perangkat teknologi informasi seperti laptop, sistem Internet of Things (IoT), hingga kamera CCTV yang sebelumnya menjadi perhatian publik.

Optimalisasi aset yang sudah tersedia disebut menjadi bagian dari strategi efisiensi anggaran BGN pada tahun 2026. Dengan memanfaatkan barang yang telah dibeli, pemerintah berupaya menghindari pengadaan baru dengan fungsi yang serupa.

Apabila rencana hibah tersebut terealisasi, ribuan guru honorer di berbagai daerah berpotensi menerima bantuan kendaraan operasional yang dapat digunakan untuk mendukung aktivitas sehari-hari, sekaligus memastikan aset negara tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.