Pencopotan Dadan Hindayana Dinilai Belum Cukup, Pengamat Soroti Masalah Besar Program MBG

JAKARTA, GENVOICE.ID - Keputusan Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memunculkan pertanyaan besar terkait masa depan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah pengamat menilai pergantian pimpinan belum tentu menyelesaikan persoalan yang selama ini membayangi program unggulan pemerintah tersebut.

Kepala Divisi Advokasi Indonesian Corruption Watch (ICW), Egi Primayogha, menilai pencopotan Dadan menjadi sinyal bahwa pemerintah akhirnya mengakui adanya masalah serius dalam pelaksanaan MBG.

Menurut Egi, persoalan program MBG sudah terlihat sejak tahap perencanaan. Ia menyebut pelaksanaan program berjalan dengan tata kelola yang lemah dan penuh persoalan di lapangan.

"Keputusan Presiden untuk mencopot kepala BGN menunjukkan bahwa pemerintah mengakui ada masalah dalam proyek MBG," ujar Egi.

ICW sebelumnya melaporkan Dadan Hindayana dan perusahaan penyedia jasa sertifikasi halal yang bekerja sama dengan BGN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Mei 2026.

Namun Egi menilai pergantian pimpinan saja tidak akan cukup memperbaiki kondisi. Ia menyoroti bahwa persoalan MBG dinilai bersifat struktural dan berkaitan dengan tata kelola anggaran hingga arah kebijakan program.

Ia juga menilai program MBG memiliki dimensi politis yang kuat. Menurutnya, proyek tersebut berpotensi menjadi alat distribusi sumber daya kepada kelompok pendukung pemerintah.

Karena itu, ia berpendapat evaluasi terhadap MBG seharusnya tidak berhenti pada pergantian pejabat semata.

Selain soal kepemimpinan, ICW juga menyoroti minimnya transparansi penggunaan anggaran MBG. Egi mempertanyakan sejumlah pengadaan barang yang dianggap tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan gizi penerima manfaat.

Sebelumnya, sejumlah pengadaan oleh BGN sempat menjadi sorotan publik, mulai dari semir sepatu hingga kaos dalam dengan nilai miliaran rupiah.

Tak hanya itu, kasus keracunan massal yang diduga berkaitan dengan MBG juga menjadi perhatian serius. Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), lebih dari 33 ribu pelajar dilaporkan mengalami keracunan sepanjang awal 2025 hingga April 2026.

Guru Besar Teknologi Pangan Universitas Gadjah Mada, Profesor Sri Raharjo, bahkan menyebut laporan keracunan terkait MBG hampir muncul setiap bulan selama program berjalan.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, juga mempertanyakan alasan di balik pencopotan Dadan yang dilakukan secara mendadak.

Ia menilai publik belum mendapat penjelasan yang cukup mengenai alasan resmi pergantian tersebut. Menurutnya, penggeledahan kantor BGN oleh Kejaksaan Agung semakin memperkuat dugaan adanya persoalan serius dalam tubuh lembaga itu.

Achmad juga menyoroti sosok pengganti Dadan, yakni Nanik S. Deyang. Ia mempertanyakan kapasitas Nanik untuk memimpin lembaga yang menangani isu gizi nasional karena latar belakangnya bukan berasal dari bidang pangan atau kesehatan.

Nanik diketahui merupakan mantan wartawati dan sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN. Presiden Prabowo menunjuknya sebagai Kepala BGN yang baru bersama dua wakil kepala lainnya, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.

Meski terjadi pergantian pimpinan, sejumlah pengamat tetap pesimistis akan ada perubahan besar dalam waktu dekat. Mereka menilai masalah utama MBG bukan hanya terletak pada figur pimpinan, melainkan pada sistem pengawasan, transparansi anggaran, dan kualitas pelaksanaan program secara keseluruhan.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pencopotan Dadan dilakukan setelah evaluasi selama 1,5 tahun. Pemerintah menyebut terdapat masalah kedisiplinan dalam pelaksanaan SOP, tata kelola, hingga pengawasan kualitas makanan dalam program MBG.

Menanggapi pencopotannya, Dadan Hindayana menyatakan keputusan tersebut merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Ia juga berharap kepemimpinan baru dapat membuat program MBG berjalan lebih baik ke depannya.